Lompat ke isi

Konsep:Ikrah

Tambah pranala
Dari wikishia

Ikrah adalah memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang jika bukan karena rasa takut akan bahaya akibat ancaman orang yang memaksa (mukrih), maka ia tidak akan melakukannya. Ikrah dikenal sebagai sebuah Kaidah Fikih di kalangan Fukaha, dan darinya muncul hukum serta konsekuensi seperti pengangkatan Taklif dan tanggung jawab pidana dari orang yang dipaksa (mukrah), serta adanya jaminan (dhaman) dan hukuman bagi mukrih—selain dalam masalah pembunuhan. Mayoritas fukaha mengangkat pembahasan mengenai batasan dan syarat-syarat terwujudnya ikrah di bawah pembahasan Talak Ikrah.

Ikrah memiliki kemiripan dan perbedaan dengan "ijbar" dan "idhthirar". Fukaha dan pakar hukum telah menyebutkan beberapa aspek pembedanya.

Fukaha dan Ulama Ushul bersandar pada Dalil yang Empat: Al-Qur'an, Riwayat, Ijmak, dan Akal untuk meninjau otoritas kaidah ikrah.

Mufhum-syinasi

Ikrah dalam istilah fikih adalah memaksa seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang jika bukan karena rasa takut akan bahaya materi, maknawi, atau fisik akibat ancaman mukrih, maka ia tidak akan melakukannya. [1]

Sebagian fukaha seperti Shahib al-Jawahir, karena lafal "ikrah" tidak memiliki wadh'i syar'i, menyerahkan pengenalan konsep dan batasannya kepada Ahli bahasa dan Urf. [2] Ikrah berasal dari akar kata "kurh" lawan kata dari "hubb" [3] dan bermakna memaksa manusia pada suatu perbuatan yang ia benci. [4]

Ikrah dikenal sebagai sebuah Kaidah Fikih di kalangan Fukaha dan mengakibatkan konsekuensi hukum seperti pengangkatan Taklif dan tanggung jawab pidana. [5]

Perbedaan Ikrah dengan Ijbar

Meskipun dalam perkataan Fukaha terkadang kedua kata ini digunakan secara bergantian, [6] namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu:

  • Dalam ikrah, mukrah (orang yang dipaksa) meskipun tidak menyukai perbuatan tersebut, namun ia melakukannya dengan kehendak (iradah) dan maksud (qashd); dalam arti bahwa untuk menolak bahaya, ia melakukan tindakan ikrah; meskipun pilihan (ikhtiyar), dalam arti kerelaan terhadap perbuatan tersebut, telah dicabut darinya. Sedangkan dalam ijbar, kehendak dan maksud juga dicabut dari orang yang dipaksa, seperti menuangkan minuman keras ke kerongkongan seseorang atau menenggelamkan kepala orang yang sedang berpuasa ke dalam air dengan paksaan dan kekuasaan fisik. [7]
  • Terwujudnya ikrah bergantung pada adanya ancaman dan rasa takut, berbeda dengan ijbar. [8]

Perbedaan Ikrah dengan Idhthirar

Fukaha dan pakar hukum menyebutkan perbedaan antara idhthirar dan ikrah, di antaranya:

  • Ikrah terwujud jika berasal dari pihak lain; artinya untuk terwujudnya ikrah, harus ada orang yang memaksa (mukrih) dan orang yang dipaksa harus mengetahuinya; [9] namun terjadinya idhthirar (darurat) tidak bergantung pada campur tangan orang lain. [10]
  • Ikrah yang tidak benar (bi ghairi haqq) mengangkat keharaman dan membatalkan akad atau iqa'; sementara idhthirar meskipun mengangkat keharaman namun tidak membatalkan akad maupun iqa'. [11]
  • Faktor pendorong (da'i) dan motivasi dalam ikrah adalah menolak bahaya yang dihadapi secara langsung oleh orang yang dipaksa, sedangkan dalam idhthirar, adalah menolak kebutuhan (darurat) yang sedang dialami oleh orang yang terdesak (mudhtharr). [12]

Kedudukan Pembahasan

Pembahasan mengenai "ikrah" dan hukum-hukum khususnya secara umum telah dikemukakan di seluruh bab fikih seperti: Ibadah, akad, iqa'at, dan hukum. [13] Syahid Tsani dalam kitab Masalik al-Afham berkata: "Kebiasaan para fukaha adalah membahas hakikat ikrah dan syarat-syarat perwujudannya dalam bab iqa'at dan di bawah judul 'talak ikrah', padahal selayaknya dibahas sebelum pembahasan iqa'at; yaitu dalam akad dan selainnya." [14]

Ikrah dalam Hukum Perdata Iran, didefinisikan dalam pasal 202 dan syarat-syarat perwujudannya dikaji dari pasal 203 hingga 209. [15] Selain itu, pasal 151 Undang-Undang Hukum Pidana Islam (Iran) mengacu pada pembebasan orang yang dipaksa dari tanggung jawab pidana—dalam kejahatan yang mengakibatkan takzir—dan hukuman bagi mukrih (orang yang memaksa). [16]

Syarat-syarat Perwujudan Ikrah

Ikrah terwujud dengan adanya syarat-syarat berikut:

  • Perintah atau keinginan mukrih disertai dengan ancaman. [17]
  • Mukrih memiliki keunggulan dan kekuatan atas mukrah. [18]
  • Ancaman mukrih berkaitan dengan harta, nyawa, atau kehormatan mukrah atau kerabatnya. [19]
  • Kemampuan mukrih untuk merealisasikan ancamannya. [20]
  • Munculnya rasa takut pada diri mukrah akibat tindakan mukrih. [21]
  • Mukrih mengancam mukrah dengan bahaya seperti: pembunuhan, luka-luka, pemukulan, [22] penjara, penghinaan, dan pengambilan harta. [23] Ikrah tidak terwujud dengan bahaya yang kecil dan sepele. [24] Sayyid Yazdi dalam catatan kakinya atas al-Makasib mengenai perwujudan ikrah melalui bahaya berkata: "Tidak ada bedanya apakah bahaya tersebut bersifat duniawi atau ukhrawi. Jika mukrih mengancam mukrah dengan minum khamar atau menghalangi salat wajib jika tidak melakukan pekerjaan yang diminta, maka dalam kondisi ini pun ikrah tetap terwujud." [25]
  • Tidak adanya jalan keluar darinya, bahkan dengan melarikan diri atau meminta bantuan orang lain. [26]
  • Mukrah mengetahui atau menduga kuat bahwa jika ia tidak memenuhi keinginan mukrih, maka ancamannya akan dilaksanakan. [27]

Jenis-jenis Ikrah

Ikrah dapat diklasifikasikan dari berbagai aspek. Beberapa klasifikasi terpenting dari ikrah adalah:

Dari sisi legalitas (masyru') atau tidak legalnya ikrah

  • Ikrah bi-Haqq (Ikrah yang Benar): Hal ini lebih sering diungkapkan sebagai ijbar (paksaan legal). [28] Jenis ikrah ini legal secara syariat; bahkan hakikatnya menurut pandangan syara' tidak kembali kepada ikrah; karena konsekuensi ikrah tidak berlaku padanya. [29] Oleh karena itu, jika hakim syara' memaksa seseorang untuk menceraikan istrinya, maka talak tersebut sah. [30]
  • Ikrah bi-Ghairi Haqq (Ikrah yang Tidak Benar): Adalah ikrah yang didasarkan pada kezaliman. Sebagian besar penggunaan kata ikrah dalam Fikih mengacu pada jenis ini yang hukumannya adalah Haram dan tidak legal. [31]

Dari sisi objek ikrah

  • Ikrah Material: Memaksa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau meninggalkan tugas melalui tekanan fisik dan pemberian luka jasmani serta badan kepadanya. [32]
  • Ikrah Maknawi: Memaksa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau meninggalkan tugas melalui ancaman terhadap harta, penghinaan martabat, kehormatan, nama baik, dan harga diri orang yang dipaksa. [33]

Dari sisi intensitas ancaman dan bahaya

  • Ikrah Tam (Ikrah Sempurna): Jenis ikrah ini menyebabkan hilangnya rida (kerelaan) dan membatasi pilihan serta kebebasan berkehendak, dan di dalamnya terdapat rasa takut akan hilangnya nyawa atau anggota tubuh. Selain itu, ancaman pemukulan yang berujung pada kematian atau penjara dalam jangka waktu lama juga mengakibatkan munculnya jenis ikrah ini. [34]
  • Ikrah Naqish (Ikrah Tidak Sempurna): Hanya menyebabkan hilangnya rida namun tidak menciptakan batasan pada kehendak dan kebebasan memilih. Hal ini terjadi ketika rasa takut akan hilangnya nyawa, terpotongnya anggota tubuh, pemukulan berujung kematian, atau penjara jangka panjang tidak ada. [35]

Konsekuensi Ikrah

Ikrah bi-ghairi haqq memiliki konsekuensi baik terhadap mukrih (orang yang memaksa) maupun mukrah (orang yang dipaksa). [36]

Terhadap Mukrih

Jika mukrih memaksa seseorang untuk melenyapkan harta orang lain atau melakukan tindak pidana—selain pembunuhan—maka ia menjadi penjamin (dhamin). [37] Menurut pendapat masyhur, dalam kasus memaksa untuk membunuh nyawa yang terjaga (muhtaram), mukrih dipenjara hingga ia mati. [38]

Legislator Iran, berdasarkan pasal 375 Undang-Undang Hukum Pidana Islam tahun 1392 HS, menetapkan hukuman penjara seumur hidup bagi orang yang memaksa untuk melakukan pembunuhan. [39]

Terhadap Mukrah

Pilihan (ikhtiyar) sebagai lawan dari ikrah, merupakan syarat umum bagi seluruh Taklif. Oleh karena itu dalam syara', ucapan dan perbuatan yang dikeluarkan oleh mukrah—kecuali dalam pembunuhan—tidak memiliki konsekuensi hukum; [40] karena ikrah termasuk dalam judul-judul sekunder (anawin tsanawi) yang jika menimpa suatu ucapan atau perbuatan, ia menjadi sebab bagi pengangkatan hukum primernya (hukm awwali) dan penetapan hukum sekunder. [41] Seperti memaksa untuk minum khamar yang menyebabkan pengangkatan hukum primer yaitu keharaman dan penetapan hukum sekunder yaitu kehalalan. Walhasil, konsekuensi hukum primer seperti pelaksanaan had syariat terhadap peminum khamar tidak diberlakukan. [42]

Ikrah dalam akad dan iqa' juga menyebabkan pengangkatan hukum wadh'i-nya yaitu kesahan (shihhah), yang hasilnya adalah akad atau iqa' tersebut menjadi batal. [43]

Berdasarkan Ijmak fukaha, hanya dalam kasus memaksa membunuh, jika mukrah melakukan pembunuhan tersebut, maka ia dikenakan Qishash. [44] Fukaha menyebutkan alasan hukum ini adalah Ayat 151 Surah Al-An'am, Templat:Catatan riwayat Zurarah [45] dari Imam Baqir (as) Templat:Catatan serta keterlibatan langsung (mubasyirat) mukrah dalam pembunuhan dan juga penyebutan pembunuh baginya secara bahasa maupun urf. [46]

Ayatullah Khoe'i menentang qishash bagi mukrah dalam pembunuhan akibat ikrah; karena pada saat mukrih mengancam dan memaksa mukrah untuk membunuh orang lain, di sini terjadi pertentangan (tazahum) antara melakukan pembunuhan (haram) dan meninggalkan penjagaan nyawa diri sendiri (wajib). Karena tidak ada keunggulan di antara keduanya, maka mukrah boleh memilih antara melakukan pembunuhan tersebut atau membiarkan dirinya terbunuh; namun jika ia melakukan pembunuhan tersebut ia harus membayar Diyat; karena darah seorang Muslim tidaklah sia-sia (hadar). [47]

Dasar-dasar dan Dalil-dalil Fikih Ikrah

Para fukaha bersandar pada beberapa dalil untuk meninjau otoritas kaidah ikrah, yaitu:

Al-Qur'an

Salah satu ayat yang dijadikan sandaran oleh fukaha dan ulama ushul dalam rangka pengangkatan tanggung jawab dari mukrah dalam urusan pidana adalah ayat 106 Surah An-Nahl. [48]

Beberapa mufasir berkata: Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Ammar bin Yasir setelah ia mengucapkan kata-kata Kufur akibat kerasnya siksaan dan gangguan kaum Musyrik. [49] Pada saat itu tersebar rumor di kalangan orang-orang bahwa Ammar telah menjadi Kafir hingga kemudian Nabi (saw) bersabda mengenai sifatnya: "Ammar dipenuhi dengan Iman dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan iman telah menyatu dengan darah dan dagingnya." [50]

Fukaha dalam bersandar pada ayat ini berkata: Mengingat ucapan-ucapan kufur dan pengagungan simbol-simbol Syirik dianggap diperbolehkan akibat ikrah, maka berdasarkan Qiyas Aulawi, Syara' yang suci juga mengangkat tanggung jawab dari mukrah dalam perkara lainnya. [51]

Riwayat

Templat:Utama Riwayat paling masyhur yang dijadikan sandaran oleh Fukaha Imamiyah dalam pembahasan ikrah adalah Hadis Raf'u Templat:Catatan yang menurutnya, tindakan yang pengerjaannya dibarengi dengan salah satu dari sembilan sifat yang disebutkan dalam riwayat tersebut—termasuk ikrah—tidak akan membawa hukuman maupun siksa. [52] Beberapa ulama ushul menganggap maksud dari "raf'u" (pengangkatan) dalam hadis ini adalah pengangkatan hukuman dan siksa [53] dan sebagian menganggapnya pengangkatan konsekuensi taklifi maupun wadh'i yang mana pengangkatannya dianggap sebagai anugerah bagi umat Nabi. [54]

Ijmak

Fukaha Imamiyah bersepakat bahwa bagi orang yang dipaksa (mukrah) tidak ada taklif dalam hal yang dipaksakan kepadanya. [55] Syekh Thusi dalam al-Khilaf mengklaim adanya ijmak atas batalnya Talak, pembebasan budak ('itq) dan akad-akad mukrah lainnya—yang ia dipaksa untuk melakukannya. [56] Shahib al-Jawahir tidak hanya menganggap masalah ini—pengangkatan hukum primer dari perkara ikrah—sebagai hasil ijmak; bahkan menganggapnya termasuk dalam keniscayaan mazhab. [57]

Akal

Selain aturan syariat dan dalil-dalil naqli yang dijadikan sandaran dalam Fikih Islam untuk menjustifikasi pengangkatan tanggung jawab dari mukrah, dalam kasus-kasus di mana seseorang melakukan tindakan yang dalam kondisi normal dianggap sebagai pelanggaran aturan syariat atau hukum akibat paksaan dan dengan tujuan membebaskan diri dari bahaya yang mengancam dari pihak mukrih, dengan berpijak pada argumentasi akal pun dapat diputuskan hukuman untuk tidak menetapkan tanggung jawab serta melarang tuntutan dan pidana. [58]

Catatan Kaki

  1. ↑ Muasasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh-e Farsi, 1387 HS, jld. 1, hlm. 660.
  2. ↑ Najafi, Jawahir al-Kalam, 1362 HS, jld. 32, hlm. 11.
  3. ↑ Abdul Mun'im, Mu'jam al-Musthalahat wa al-Alfadh al-Fiqhiyyah, Penerbit Dar al-Fadhilah, jld. 3, hlm. 145.
  4. ↑ Raghib al-Isfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, 1412 H, jld. 1, hlm. 708.
  5. ↑ Mohaqqiq Damad, Qawa'id-e Fiqh, 1406 H, jld. 4, hlm. 91.
  6. ↑ Muasasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh-e Farsi, 1387 HS, jld. 1, hlm. 660.
  7. ↑ Muasasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh-e Farsi, 1387 HS, jld. 1, hlm. 660; Abdullahy, "Qanun-e Ikrah", hlm. 64.
  8. ↑ Muasasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh-e Farsi, 1387 HS, jld. 1, hlm. 660.
  9. ↑ Khoe'i, Misbah al-Faqahah, 1417 H, jld. 3, hlm. 296.
  10. ↑ Mohaqqiq Damad, Qawa'id-e Fiqh, 1406 H, jld. 4, hlm. 96.
  11. ↑ Abdullahy, "Qanun-e Ikrah", hlm. 64-65.
  12. ↑ Mohaqqiq Damad, Qawa'id-e Fiqh, 1406 H, jld. 4, hlm. 96.
  13. ↑ Muasasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh-e Farsi, 1387 HS, jld. 1, hlm. 661.
  14. ↑ Syahid Tsani, Masalik al-Afham, 1423 H, jld. 9, hlm. 18.
  15. ↑ "Qanun-e Madani-ye Iran", Situs Berita Ekhtebar.
  16. ↑ "Qanun-e Mojazat-e Eslami", Situs Berita Ekhtebar.
  17. ↑ Naraghi, Mustanad al-Syiah, 1415 H, jld. 14, hlm. 267.
  18. ↑ Syekh Thusi, al-Mabsuth, 1387 H, jld. 5, hlm. 51.
  19. ↑ Muhaqqiq Hilli, Syarayi' al-Islam, 1408 H, jld. 3, hlm. 4.
  20. ↑ Muhaqqiq Hilli, Syarayi' al-Islam, 1408 H, jld. 3, hlm. 4.
  21. ↑ Tabataba'i Yazdi, Hasyiyah al-Makasib, 1370 HS, jld. 1, hlm. 122.
  22. ↑ Muhaqqiq Hilli, Syarayi' al-Islam, 1408 H, jld. 3, hlm. 4.
  23. ↑ Syahid Tsani, Masalik al-Afham, 1423 H, jld. 9, hlm. 18.
  24. ↑ Muhaqqiq Hilli, Syarayi' al-Islam, 1408 H, jld. 3, hlm. 4.
  25. ↑ Tabataba'i Yazdi, Hasyiyah al-Makasib, 1370 HS, jld. 1, hlm. 122.
  26. ↑ Syahid Tsani, Masalik al-Afham, 1423 H, jld. 9, hlm. 18.
  27. ↑ Bahrani, al-Hada'iq al-Nadhirah, Muasasah al-Nasyr al-Islami, jld. 25, hlm. 159.
  28. ↑ Muasasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh-e Farsi, 1387 HS, jld. 1, hlm. 661; Najafi, Jawahir al-Kalam, 1362 HS, jld. 32, hlm. 13.
  29. ↑ Muasasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh-e Farsi, 1387 HS, jld. 1, hlm. 661.
  30. ↑ Najafi, Jawahir al-Kalam, 1362 HS, jld. 32, hlm. 12.
  31. ↑ Muasasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh-e Farsi, 1387 HS, jld. 1, hlm. 661.
  32. ↑ Gholami, "Idhthirar, Ijbar wa Ikrah; az Taradof ta Tafawut", hlm. 61.
  33. ↑ Gholami, "Idhthirar, Ijbar wa Ikrah; az Taradof ta Tafawut", hlm. 62.
  34. ↑ Mohaqqiq Damad, Qawa'id-e Fiqh, 1406 H, jld. 4, hlm. 102.
  35. ↑ Mohaqqiq Damad, Qawa'id-e Fiqh, 1406 H, jld. 4, hlm. 103.
  36. ↑ Muasasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh-e Farsi, 1387 HS, jld. 1, hlm. 661.
  37. ↑ Najafi, Jawahir al-Kalam, 1362 HS, jld. 37, hlm. 57.
  38. ↑ Najafi, Jawahir al-Kalam, 1362 HS, jld. 42, hlm. 48.
  39. ↑ "Qanun-e Mojazat-e Eslami", Situs Berita Ekhtebar.
  40. ↑ Hosseini, al-Anawin al-Fiqhiyyah, 1417 H, jld. 2, hlm. 704.
  41. ↑ Akhund Khorasani, Kifayah al-Ushul, 1409 H, jld. 1, hlm. 341; Muasasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh-e Farsi, 1387 HS, jld. 1, hlm. 661.
  42. ↑ Najafi, Jawahir al-Kalam, 1362 HS, jld. 22, hlm. 265.
  43. ↑ Muasasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh-e Farsi, 1387 HS, jld. 1, hlm. 662.
  44. ↑ Najafi, Jawahir al-Kalam, 1362 HS, jld. 42, hlm. 47.
  45. ↑ Hurr Amuli, Wasail al-Syiah, 1416 H, jld. 19, hlm. 32.
  46. ↑ Najafi, Jawahir al-Kalam, 1362 HS, jld. 42, hlm. 47.
  47. ↑ Khoe'i, Mabani Takmilah al-Minhaj, 1428 H, jld. 2, hlm. 13.
  48. ↑ Mohaqqiq Damad, Qawa'id-e Fiqh, 1406 H, jld. 4, hlm. 97.
  49. ↑ Tabataba'i, al-Mizan, 1393 H, jld. 3, hlm. 240.
  50. ↑ Thabarsi, Majma' al-Bayan, 1415 H, jld. 6, hlm. 597.
  51. ↑ Mohaqqiq Damad, Qawa'id-e Fiqh, 1406 H, jld. 4, hlm. 97.
  52. ↑ Mohaqqiq Damad, Qawa'id-e Fiqh, 1406 H, jld. 4, hlm. 99.
  53. ↑ Syaikh Anshari, Fara'id al-Ushul, 1419 H, jld. 2, hlm. 38; Hosseini, al-Anawin al-Fiqhiyyah, 1417 H, jld. 2, hlm. 707.
  54. ↑ Akhund Khorasani, Kifayah al-Ushul, 1409 H, jld. 1, hlm. 339.
  55. ↑ Hosseini, al-Anawin al-Fiqhiyyah, 1417 H, jld. 2, hlm. 704.
  56. ↑ Syekh Thusi, al-Khilaf, 1407 H, jld. 4, hlm. 479.
  57. ↑ Najafi, Jawahir al-Kalam, 1362 HS, jld. 22, hlm. 265.
  58. ↑ Mohaqqiq Damad, Qawa'id-e Fiqh, 1406 H, jld. 4, hlm. 101.

Daftar Pustaka

  • Abdul Mun'im, Mahmoud Abdurrahman. Mu'jam al-Musthalahat wa al-Alfadh al-Fiqhiyyah. Tanpa tempat, Penerbit Dar al-Fadhilah, tanpa tahun.
  • Abdullahy, Hamideh. "Qanun-e Ikrah". Jurnal Motale'at-e Eslami, nomor 64, 1383 HS.
  • Akhund Khorasani, Molla Mohammad Kazim. Kifayah al-Ushul. Qom, Muasasah Alu al-Bait li Ihya al-Turats, cet. 1, 1409 H.
  • Al-Bahrani, Syaikh Yusuf. al-Hada'iq al-Nadhirah fi Ahkam al-Itrat al-Thahirah. Qom, Penerbit Muasasah al-Nasyr al-Islami, tanpa tahun.
  • Al-Hosseini, Sayid Mir-abdulfattah. al-Anawin al-Fiqhiyyah. Qom, Penerbit Muasasah al-Nasyr al-Islami, cet. 2, 1417 H.
  • Al-Khoe'i, Sayid Abul Qasim. Mabani Takmilah al-Minhaj. Qom, Muasasah Ihya Atsar al-Imam al-Khoe'i, cet. 3, 1428 H.
  • Al-Khoe'i, Sayid Abul Qasim. Misbah al-Faqahah. Qom, Penerbit Anshariyan, cet. 1, 1417 H.
  • Al-Najafi, Mohammad Hasan. Jawahir al-Kalam. Beirut, Penerbit Dar Ihya al-Turats al-Arabi, cet. 7, 1362 HS.
  • Al-Naraghi, Molla Ahmad. Mustanad al-Syiah. Qom, Muasasah Alu al-Bait li Ihya al-Turats, cet. 1, 1415 H.
  • Al-Thabarsi, Syaikh. Majma' al-Bayan. Beirut, Muasasah al-A'lami lil Mathbu'at, cet. 1, 1415 H.
  • Al-Thusi, Syaikh. al-Khilaf. Qom, Penerbit Muasasah al-Nasyr al-Islami, cet. 1, 1407 H.
  • Al-Thusi, Syaikh. al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah. Teheran, al-Maktabah al-Murtadhawiyyah li Ihya Atsar al-Ja'fariyyah, cet. 3, 1378 HS.
  • Al-Wala'i, Isa. Farhang-e Tasyrihi-ye Istilahat-e Ushul (Kamus Deskriptif Istilah-Istilah Ushul). Teheran, Penerbit Ney, cet. 2, 1380 HS.
  • Al-Yazdi, Sayid Mohammad Kazim Tabataba'i. Hasyiyah al-Makasib. Qom, Penerbit Muasasah Isma'iliyyan, cet. 4, 1370 HS.
  • Gholami, Ali. "Idhthirar, Ijbar wa Ikrah; az Taradof ta Tafawut" (Idhthirar, Ijbar, dan Ikrah; dari Sinonim hingga Perbedaan). Jurnal Pezhuhesy-nameh Hoquq-e Eslami, nomor 1, Musim Semi dan Panas 1394 HS.
  • Hurr Amuli. Wasail al-Syiah. Qom, Muasasah Alu al-Bait li Ihya al-Turats, cet. 3, 1416 H.
  • Mohaqqiq Damad, Mustafa. Qawa'id-e Fiqh (Kaidah-Kaidah Fikih). Teheran, Pusat Penerbit Ilmu Islam, cet. 12, 1406 H.
  • Muasasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami. Farhang-e Fiqh-e Farsi (Kamus Fikih Bahasa Persia). Qom, Muasasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, 1387 HS.
  • Muhaqqiq Hilli. Syarayi' al-Islam. Qom, Penerbit Muasasah Isma'iliyyan, cet. 2, 1408 H.
  • "Qanun-e Madani-ye Iran" (Undang-Undang Perdata Iran). Situs Berita Ekhtebar. Tanggal posting: 5 Mordad 1392 HS.
  • "Qanun-e Mojazat-e Eslami" (Undang-Undang Hukum Pidana Islam). Situs Berita Ekhtebar. Tanggal posting: 10 Khordad 1392 HS.
  • Raghib al-Isfahani. al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an. Damaskus, Penerbit Dar al-Qalam, cet. 1, 1412 H.
  • Syaikh Anshari, Murtadha. Fara'id al-Ushul. Qom, Majma' al-Fikr al-Islami, cet. 1, 1419 H.
  • Syahid Tsani. Masalik al-Afham. Qom, Muasasah al-Ma'arif al-Islamiyyah, 1423 H.
  • Tabataba'i, Mohammad Husain. al-Mizan. Beirut, Muasasah al-A'lami lil Mathbu'at, cet. 3, 1393 H.
  • Tabataba'i, Mohammad Husain. Tafsir al-Mizan. Terjemahan: Mohammad Baqer Mousawi Hamadani. Kantor Penerbitan Islami, cet. 11, 1374 HS.
Diperoleh dari "https://id.wikishia.net/w/index.php?title=Konsep:Ikrah&oldid=107110"