Baghi

Baghi (bahasa Arab:البغي) adalah khuruj (memutuskan keluar) atau memberontak terhadap Imam yang sah dan pemerintahan Islam. Orang yang melakukan pemberontakan disebut pemberontak. Baghi memiliki aturan yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Menurut fatwa para fukaha (ahli hukum fikih), penguasa Islam pertama-tama harus membimbing para pemberontak dan jika tidak berhasil, maka harus memerangi mereka.

Sebagian fukaha Muslim mengutuk para pemberontak sebagai penghujat dan beberapa mengatakan bahwa mereka tidak bermoral (fasik). Para ahli fikih Syiah menganggap mereka yang berperang melawan Imam Ali as sebagai pemberontak. Seperti Khawarij dan yang ikut dalam perang Shiffin dan perang Jamal. Dalam KUHP Iran, hukuman mati dan kerja paksa juga dipertimbangkan untuk pemberontak.

Konsep dan Pengertian

Baghi dalam ilmu fikih berarti keluar dan pemberontakan terhadap Imam yang adil dan saleh, dan orang yang memberontak terhadapnya disebut pemberontak. Dalam sumber-sumber fikih, pemrakarsa perang pada masa pemerintahan Imam Ali as, seperti perang Jamal, Shiffin, khususnya, Khawarij telah disebutkan sebagai contoh pemberontak.

Perang dengan Pemberontak dan Syarat-syaratnya

Menurut fatwa para ahli hukum fikih Syiah, penguasa Islam pertama-tama harus membimbing para pemberontak dan menghentikan mereka dari pemberontakan dan jika mereka tidak menerima, dia akan memerangi mereka. Menurut Kashif al-Ghita (1156-1228 H), peperangan diperbolehkan jika tidak dapat diselesaikan melalui dialog (musyawarah) atau tidak ada cara lain, selain perang, yang dapat menghentikan mereka dari pemberontakan.

Berdasarkan kitab-kitab fikih, beberapa syarat lain untuk memerangi kelompok ini adalah:

1. Ahl al-Baghi memisahkan diri dari Imam Adil dan komunitas Muslim dan memberontak melawannya sedemikian rupa sehingga mereka termasuk pembangkang (pemberontak dan pengacau.
2. Menurut Allamah Hilli dan Syahid Tsani, pemberontakan hanya dapat diwujudkan jika itu bertentangan dengan Imam Ma’sum as; tetapi Kashif al-Ghita juga mempertimbangkan kasus pemberontakan terhadap wakil-wakil khusus atau wakil umum.
3. Ahl al-Baghi telah meninggalkan otoritas imam atau penguasa dan berkumpul di tempat seperti padang pasir.
4. Kekuatan mereka harus sedemikian kuatnya sehingga mereka tidak dapat dihentikan kecuali dengan pertempuran.
5. Jumlahnya harus banyak. Namun, menurut Syahid Awal, Baghi juga dianggap bisa dicapai dengan satu orang.

Hukum-hukum lainnya

Beberapa aturan hukum fikih Baghi lainnya adalah:

• Pemberontak adalah penjamin harta benda dan nyawa yang telah mereka hancurkan. Namun Muslim bukanlah penjamin harta benda dan nyawa yang hilang akibat pemberontak.
• Syekh Thusi menganggap boleh mengambil harta milik Ahl Baghi selama perang; Namun Sayid Murtadha dan Ibnu Idris Hilli menganggap tidak boleh mengambil harta Ahl Baghi.
• Para wanita dan anak-anak pemberontak tidak ditangkap.
• Perlakuan tawanan Ahl al-Baghi berbeda tergantung pada apakah mereka "Zufa" (dengan organisasi yang terorganisir dan kepemimpinan yang jelas) dan bukan "Zufa" (tanpa organisasi yang terorganisir dan tanpa pemimpin): dalam kasus pertama (seperti Sahabat Siffin) , tawanan dibunuh dan buronan dikejar; Namun dalam kasus kedua (seperti Sahabat Jamal), tawanan tidak dibunuh dan buronan tidak dikejar;
• Beberapa ahli hukum, seperti Sahib-Jawahir, mengatakan bahwa Ahl al-Baghi tidak dianggap kafir hanya karena mereka memberontak, tetapi menurut Syekh Thusi, beberapa ahli hukum Syiah percaya bahwa pemberontak adalah kafir.

Sudut Pandang Ahlusunah

Beberapa pendapat kaum Ahlusunah tentang konsep Baghi dan hukumnya adalah:

1. Menurut Ibnu Qudamah (541-620 H), di kalangan ahli hukum Ahlusunah, sebagian besar ahli hukum Ahlusunah menganggap Ahl al-Baghi adalah Khawarij yang menganggap harta dan nyawa umat Islam halal. Ia meyakini bahwa perang dengan mereka adalah karena mereka melakukan kerusakan di muka bumi (korup), bukan karena mereka dianggap kafir.
2. Sebagian pengikut fikih hanafi mendefinisikan baghi sebagai meninggalkan ketaatan kepada imam; dalam fikih Maliki dan Syafi'i, selain meninggalkan imam, mereka menganggap tidak memberikan hak kepada imam sebagai contoh baghi. Sebagaimana Ibnu Arabi menganggap perang dengan penghalang zakat pada masa khalifah pertama adalah perang dengan Ahl al-Bagh.
3. Dari sudut pandang para ahli hukum Ahlusunah, kecuali pengikut mazhab Hanafi, arti perang dengan orang baghi adalah untuk menangkal kejahatan para pemberontak. Oleh karena itu, para tawanan dan buronan mereka tidak dibunuh atau dikejar, dan harta benda mereka disimpan oleh Imam selama mereka memberontak.

Aturan Hukum Islam

Dalam Hukum Pidana Islam yang berlaku di Iran (Ditetapkan pada tahun 2013), hukuman yang ditetapkan bagi para pemberontak dan pembangkang, telah dipertimbangkan hukuman-hukuman yang meliputi:

• Hukuman mati: Sebuah kelompok yang melakukan pemberontakan bersenjata terhadap basis Republik Islam Iran dianggap sebagai pemberontak dan akan dihukum mati jika mereka menggunakan senjata.
• Penjara: Jika para pemberontak ditangkap sebelum konflik dan penggunaan senjata, mereka akan dijatuhi hukuman penjara.

Monografi

Buku Baghy wa Tamarrud dar Hukumate Islami (Pemberontakan dan Pembangkangan dalam Pemerintahan Islam) ditulis oleh Mahdipur Husein. Empat bab dari buku ini adalah: "Koordinat konseptual dari kata Baghi", "Hak dan kewajiban timbal balik antara rakyat dan pemerintah Islam", "Pembangkang, pemberontak dan subversif" dan "Konfrontasi dengan pemberontak".