Baiat

Dari Wiki Shia
Lompat ke: navigasi, cari
Prioritas: c, Kualitas: b tanpa link tanpa navbox tanpa alih

Baiat (Bahasa Arab: البیعة), berarti ikatan janji kesetiaan dan ketaatan dengan Rasulullah Saw, imam As, penguasa atau khalifah. Baiat pertama dalam sirah Nabawi adalah baiat Imam Ali As dan Sayidah Khadijah Sa dengan Nabi setelah menerima Islam. Baiat ‘Aqabah pertama dan kedua berlangsung di Mekah dan dua baiat ini, khususnya baiat kedua merupakan basis hijrahnya Rasulullah Saw menuju kota Madinah.

Baiat kaum muslim dengan Rasulullah Saw berlangsung saat mereka bergerak menuju Badar di Madinah. Baiat Ridwan atau Syajarah terjadi pada tahun keenam hijriah di Hudaibiyah dan baiat para lelaki dan perempuan dengan Nabi Saw pada peristiwa Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah. Baiat terakhir pada masa Rasulullah Saw adalah baiat kaum muslimin dengan Imam Ali As pada hari kedelapan belas tahun kesepuluh hijriah di sebuah tempat bernama Ghadir; subjek baiat ini adalah wilayah kepemimpinan dan Imam Ali As menjadi pengganti setelah Nabi Saw.

Baiat sebelum Islam, di era Rasulullah, setelah Rasulullah dan di semua pemerintahan-pemerintahan yang mengklaim kekhilafahan Islam sangatlah marak.

Makna Etimologi dan Terminologi

Baiat adalah kalimat Arab dari kata Ba Ya ‘A (ب ی ع), yang berarti, bersalaman, menggenggam tangan, seseorang menjulurkan tangan kanan ke tangan kanan lainnya guna meratifikasi akad bai’ (ikrar penjualan). [1] Sebelum Islam, di tengah-tengah masyarakat Arab sudah menjadi tradisi saat jual beli untuk memastikan akad jual beli dan menegaskan kekomitmenannya dengan isinya, sang pembeli dan penjual mengulurkan tangan kanannya dengan menepukkan tangan kanan ke pihak lainnya; amal ini disebut dengan Baiat atau Shafqah (transaksi penjualan), dan dengan berlangsungnya hal tersebut, maka muamalah (transaksi) sudah terjadi. Demikian jugaو untuk suatu kelompok atau kabilah saat melakukan perjanjian dan ketaatan dengan seorang penguasa atau kepala suku, berjabat tangan adalah hal yang sudah jamak; dan karena kemiripannya dengan baiat dalam jual beli, maka perbuatan ini juga disebut dengan baiat. [2] Dengan demikian, banyak sekali para peneliti mengartikan makna terminologi baiat dalam teks dan referensi-referensi Islam dengan peletakan tangan kanan di atas tangan kanan seseorang sebagai bukti penerimaan ketaatan atau kepemimpinannya. [3] Lambat laun, dengan adanya perubahan dan keragaman dalam variasi lahiriah baiat, kata baiat selain digeneralkan pada perbuatan di atas yang menunjukkan janji dan komitmen dimana kinerja ini merupakan kiasan dan bukti dan dalam makna yang kedua juga marak dan populer.

Makna Baiat dalam Islam

Makna baiat yang umum dipakai dalam al-Quran, sunnah, sejarah, teologi, fikih politik Islam adalah akad dan janji dimana seorang yang berbaiat melakukan baiat kepada seorang imam, pemimpin atau seorang lainnya dalam masalah khusus atau masalah yang lebih umum untuk mentaati dan mengikutinya, ia komitmen dan setia dengan isi janjinya. [4]

Sejarah Baiat

Sebelum Islam

Sebelum Islam, tradisi baiat untuk menerima keunggulan ketua kabilah atau pelantikan seseorang dengan sebuah posisi penting adalah hal yang marak. [5] Di antaranya adalah baiat kabilah Quraisy dan Bani Kinanah dengan Qushay bin Kilab, datuk Rasulullah Saw saat keputusannya untuk mengeluarkan Bani Khuza’ah dari kota Mekah di masa sebelum Islam.

Baiat pada Masa Rasulullah

Baiat Pertama dalam Islam

Baiat pertama dalam sirah Nabawi adalah baiat Imam Ali As dan Sayidah Khadijah Sa dengan Nabi setelah menerima Islam. [6] Kendati demikian, Ibn Syahr Asyub[7], berpendapat baiat pertama dalam sejarah Islam adalah Baiat ‘Asyirah yang terjadi pada tahun ketiga kenabian pada hari Yaum al-Dar. Pada hari ini, Rasulullah Saw atas perintah Allah meminta penerimaan Islam dan baiat dari pihak Bani Hasyim dan menurut hadis-hadis Syiah dan Ahlusunnah, hanya Imam Ali As saja, orang termuda keluarga, yang membaiat Nabi Saw. [8]

Baiat ‘Aqabah Pertama dan Kedua

Dua baiat penting lainnya yang terjadi di Mekah, adalah baiat ‘Aqabah pertama pada tahun 12 kenabian dan baiat ‘Aqabah kedua pada tahun 13 kenabian, dimana kedua-duanya terjadi pada musim haji di tempat ‘Aqabah (sebuah tempat di pertengahan jalan Mekah dan Mina). Dua baiat ini, khususnya baiat kedua, merupakan basis hijrahnya Nabi menuju kota Madinah. [9]

Baiat dengan Rasulullah sebelum Perang Badar

Termasuk baiat yang terjadi di Madinah adalah baiat kaum muslim dengan Rasulullah Saw saat bergerak menuju Badar di permulaan hijrah. [10]

Baiat Ridwan

Baiat Ridwan atau Syajarah juga terjadi pada tahun ke-6 hijriah di Hudaibiyah. [11] Dalam ayat 10 dan 18 dari surah al-Fath, telah menyinggung baiat tersebut dan pada ayat 10, baiat dengan Rasulullah Saw disebut juga dengan baiat kepada Allah dan selain mencerca pengingkar baiat (nakts), juga menetapkan ganjaran ukhrawi bagi orang-orang yang berbaiat dan menepati janji. Dalam ayat 18, dengan mengumumkan keridhaan Ilahi akan baiat tersebut, juga menjanjikan kemenangan yang dekat kepada mereka yang berbaiat dari kaum mukmin.

Baiat Para Wanita dengan Rasulullah dalam Fathu Mekah

Baiat lainnya dari kalangan lelaki dan perempuan dengan Rasulullah Saw adalah dalam Pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, yang telah diisyaratkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12. Dalam ayat tersebut, Rasulullah Saw diminta supaya mengambil baiat dari para wanita Mekah yang telah beriman. Subjek-subjek baiat ini dalam buku-buku tafsir, hadis dan sejarah terkenal dengan sebutan Baiat al-Nisa’ (baiat wanita), yang isinya adalah sebagai berikut: Menjauhi kesyirikan, menjaga diri dari pencurian dan kekejian, tidak membunuh anak-anaknya sendiri, tidak menisbatkan anak-anak orang lain kepada para suaminya dan tidak menentang Rasulullah Saw dalam perbuatan-perbuatan yang baik. [12]

Mekanisme Baiat Para Wanita dengan Rasulullah

Dalam sebagian hadis dituturkan bahwa pertama-tama Rasulullah memasukkan tangannya di bejana air dan kemudian para wanita mengikuti beliau. [13] Dalam riwayat lain dikemukakan baiat para wanita dilakukan dengan bersalaman di atas kain. [14] Demikian juga, menurut sebagian hadis, terkadang baiat para wanita dengan beliau semata-mata dalam bentuk ucapan dan lafaz. [15] Selain hal-hal tersebut, juga disebutkan dalam sebagian hadis akan bentuk-bentuk lain dari baiat para wanita. [16] Menurut Qasimi[17] , selain beberapa baiat para wanita yang berlangsung pada masa Rasulullah Saw, termasuk baiat ‘Aqabah kedua, baiat Ridwan dan Fathu Mekah[18] , tidak ada hadis yang menuturkan tentang baiat para wanita dengan para khalifah atau para pemimpin dan nampaknya pada masa-masa berikutnya, baiat hanya diperuntukkan bagi kalangan laki-laki saja.

Baiat Kaum Muslim dengan Ali As di Ghadir Khum

Baiat terakhir pada masa Rasulullah Saw berdasarkan sebagian referensi[19] , adalah baiat kaum muslim dengan Imam Ali As pada hari kedelapan belas tahun sepuluh Hijriah, di sebuah tempat bernama Ghadir Khum; subjek baiat ini adalah wilayah kepemimpinan dan Imam Ali As menjadi pengganti setelah Rasulullah Saw.

Baiat Pasca Wafat Rasulullah Saw

Tradisi baiat pasca wafat Rasulullah Saw juga berlaku. Namun kriteria baiat-baiat tersebut adalah biasanya memilih seseorang sebagai khalifah Nabi dan penguasa Islam dan setelah itu sekelompok khusus atau masyarakat umum membaiatnya. Titik awal perubahan ini adalah peristiwa Saqifah; pada hari wafat Rasulullah Saw, pertama-pertama sejumlah masyarakat termasuk Umar bin Khattab, Abu Ubaidah al-Jarrah dan sebagian para pemimpin Muhajirin dan Anshar di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Saidah membaiat Abu Bakar dengan mengenyampingkan Sa’ad bin Ubadah dan mengokohkan kekhilafahannya, dan selanjutnya sejumlah masyarakat membaiatnya dan memaksa sebagian lainnya untuk berbaiat. [20]

Pembaiatan khalifah terkait para khalifah berikutnya, Umar bin Khattab dan Utsman juga dilakukan dengan metode semacam ini dan dalam bentuk politik. [21] Demikian juga, saat masyarakat membaiat Imam Ali As di masjid dengan penuh pemaksaan supaya memegang urusan khilafah[22] , dan pasca kesyahidannya, mereka membaiat Imam Hasan As. [23]

Baiat-baiat lain yang dilakukan dengan para imam Syiah adalah baiat sejumlah masyarakat Kufah dengan Muslim bin Aqil, sebagai ganti dari Imam Husein As[24] dan juga baiat penduduk Khurasan dengan Imam Ridha As untuk putra mahkota Makmun Abbasi. [25]

Baiat Pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiah

Tradisi baiat dengan khalifah berlangsung dengan perubahan-perubahan bentuk dan konten pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiah. Meski pada masa kekhalifahan para khalifah pertama, pengambilan baiat terkadang dibarengi dengan pemaksaan, namun sejak kepemimpinan Muawiyah, dimulailah perubahan-perubahan mendasar dalam unsur esensi dan bentuk baiat; sampai-sampai banyak dari para penulis Ahlusunnah juga berkeyakinan bahwa Muawiyah untuk mengokohkan kekhalifahan dirinya dan keluarganya dan juga pengambilan baiat dari masyarakat untuk dirinya dan putranya, Yazid menggunakan pelbagai faktor seperti memberlakukan kekuatan, ancaman, suapan, janji pemerintahan, menciptakan konflik dan konspirasi. [26]

Lambat laun, esensi baiat benar-benar berbaur dengan pemaksaan dan sejatinya apa yang terpaparkan adalah pengambilan baiat, bukan baiat bebas dan atau ikhtiyar[27] ; sebagaimana Yazid memerintahkan ajudannya di Madinah, Walid bin Utbah supaya menahan Imam Husain As, Ibn Zubair dan beberapa tokoh lainnya guna berbaiat dan barang siapa yang tidak berbaiat, supaya dipenggal kepalanya dan mengirimkan kepala tersebut. [28] Baiat pada masa-masa ini, juga memiliki aspek formalitas; sebagaimana pengambilan baiat juga jamak saat dimulainya pemerintaan seorang khalifah untuk mengumumkan kesetiaan terhadapnya. [29] Dan juga pada masa pemerintahan seorang khalifah untuk kekhalifahan pengganti atau para penggantinya. [30]

Berapa banyak baiat, khususnya di awal pemerintahan seorang khalifah, diiringi dengan janji, pemakaian uang dan kekayaan, sampai-sampai pengeluaran baiat al-Muqtadir Abbasi mencapai tiga juta Dinar. Selain itu, saat pengukuhan, seorang khalifah memberikan sejumlah uang sebagai rizq al-baiat kepada para pasukan. [31] Nampaknya, Raghib al-Isfahani di bawah kalimat baiat memiliki pendapat dengan arti semacam ini, yaitu memaknai baiat dengan mempersembahkan ketaatan di hadapan imbalan sedikit. Baiat khusus para pemimpin militer dan para pasukan khalifah diterangkan sejak periode kekhilafahan al-Manshur, Mahdi, dan Isa Abbasi. [32] Terkadang baiat yang diambil untuk pengganti seorang khalifah ditentang oleh khalifah itu sendiri dan menentukan pengganti lainnya. [33]

Baiat dalam Pemerintahan-pemerintahan Pengklaim Khilafah

Menurut pendapat Syahidi[34] , tradisi baiat di seluruh pemerintahan yang memiliki klaim khilafah Islam, termasuk Khawarij, Fatimiah, Umawiyah Andalusia dan bahkan Utsmaniyah sangatlah marak dan di Iran sampai beberapa waktu sangatlah marak, dimana di situ dikukuhkan pemerintahan-pemerintahan yang mengikuti khilafah Islamiyah; dan nampaknya ikut sirna dengan lengsernya kekhilafahan Abbasiah. Selain pemerintahan, tradisi baiat di tengah-tengah para penentang khalifah juga ada, seperti baiat penduduk Irak dengan Abdullah bin Zubair[35] ; baiat para pengikut Zaid bin Ali bin Husain dengannya[36] ; baiat sekelompok masyarakat dengan Muhammad bin Abdullah Nafs Zakiyah di akhir-akhir kekhilafahan Bani Umayyah dan juga pada masa al-Manshur[37] ; pengambilan baiat Abu Muslim kepada penduduk Khurasan untuk Ibrahim Imam. [38]

Shigah (Bentuk Ungkapan) Baiat

Menurut referensi sejarah dan hadis, baiat biasanya memiliki ungkapan[39], yang mengandung subjek dan biasanya pihak baiat yang melafazkannya. [40]

Macam-macam Baiat

Sebagaimana dari arti etimologi baiat, perbuatan ini biasanya dalam bentuk penyodoran tangan atau menekan dengan tangan kanan; menurut sebagian ahli bahasa; jika dalam bentuk sumpah (half) dan ta’aqud (kontrak) juga marak dengan metode yang demikian dan karenanya sumpah disebut dengan Yamin. Alasan penamaan baiat dengan shafaqah juga karena hal-hal tersebut. [41] Dalam sirah Rasul juga baiat kaum laki-laki dikabarkan demikian. [42]

Sebagian para mufasir berpendapat kalimat Yadullah fauqa Aidihim dalam surah Al-Fath ayat 10 mengisyaratkan perealisasian baiat dengan bersalaman. [43] Meski demikian, dalam hadis-hadis juga disebutkan bentuk-bentuk lain untuk baiat. [44] Demikian juga, terkadang baiat terealisasi hanya dengan mengumumkan keridhaan orang yang berbaiat, dengan tanpa bersalaman. [45]

Baiat Khusus dan Baiat Umum

Ibn Syahr Asyub[46] dalam sebuah pembagian global, membagi baiat-baiat Rasulullah Saw menjadi dua macam: baiat khusus dan baiat umum; baiat khusus untuk sekelompok khusus, seperti dua baiat Anshar di ‘Aqabah dan baiat Asyirah; dan baiat umum untuk kesemuanya, seperti baiat Syajarah. [47]

Baiat Bersyarat

Terkadang baiat sifatnya bersyarat, yakni di situ terdapat kekomitmenan yang disyaratkan untuk keuntungan orang yang melakukan baiat. Namun terkadang subjek utama baiat juga diungkapkan dengan syarat. [48] Nampaknya dalam sirah Nabawi Saw, hanya baiat ‘Asyirah yang di dalamnya ada syarat kekhilafahan dan kewashian yaitu salah satu baiat yang bersyarat. [49] Dalam baiat sebagian para khalifah juga terlihat syarat-syarat seperti syarat mengamalkan apa yang ada dalam kitab Allah dan sunnah Nabawi. [50]

Baiat dengan Perantara Wakil

Baiat terkadang berlangsung melalui wakil atau pengganti, seperti dalam baiatnya para wanita dengan Imam Ali As yang menggantikan Rasulullah Saw di Hudaibiyah[51] , baiat penduduk Kufah dengan Muslim bin Aqil yang menggantikan Imam Husain As[52] , dan juga baiat Rasul Saw yang menggantikan Utsman di Hudaibiyah, sementara dipihak satunya juga diri beliau sendiri. [53] Demikian juga, pasca ekspansi kawasan-kawasan di bawah kekuasaan pemerintahan Islam dan maraknya pengambilan baiat dari pihak para khalifah, masalah baiat penduduk kawasan-kawasan yang mengikuti pemerintahan pusat juga dipaparkan. Penduduk kawasan-kawasan ini biasanya berbaiat dengan penguasa setempat, wakil sang khalifah. [54]

Perubahan-perubahan Pola Baiat

Dari aspek bentuk juga baiat mengalami perubahan. Meski tradisi bersalaman dan menekan tangan masih tetap berlanjut selama beberapa masa, pada masa Bani Umayyah terkadang baiat diafirmasi dan diungkapkan dengan pengambilan sumpah (istihlaf). Hajjaj menetapkan janji-janji khusus yang dinamakan dengan Aiman al-Bai’at, yang diambil saat berbaiat dan mengandung beberapa sumpah. [55] Menurut Ibnu Khaldun[56] , baiat pada masa-masa berikutnya membentuk pola dinasti dan bahkan bersalaman dengan sang khalifah dihapus dengan dalih hal tersebut merupakan sebuah penghinaan kepada sang khalifah, kecuali tentang sebagian sanak kerabat penguasa dan baiat dilakukan dalam bentuk mencium tanah di tempat, kaki atau tangan penguasa. [57]

Ibnu Khaldun[58] menganggap generalisasi nama baiat dengan perbuatan ini, yang nampaknya sudah mentradisi pada masanya adalah kiasan. Katani[59] mengabarkan sejenis baiat tertulis, yang marak pada masa-masanya dan di situ sang pembaiat menulis sebuah teks yang menyertakan penerimaan kekuasaan sang penguasa, atau memasukkan pengakuannya dalam sebuah tulisan yang sudah diberikan kesaksian. Menurut teks-teks sejarah[60] , baiat dengan para khalifah dan penguasa di pelbagai kawasan memiliki acara dan ritual khusus.

Pembahasan Teologi dan Fikih Baiat

Kalimat baiat pasca wafatnya Rasulullah Saw memiliki makna dan warna politik dan bahkan menurut keyakinan sebagian Ahlusunnah pasca baiat Saqifah telah berubah menjadi isitilah politik. [61] Meski beberapa referensi teologi dan fikih Ahlusunah menyebut dampak-dampak penting baiat dengan para penguasa, namun sangat sedikit sekali menyinggung dan mengulas tentang esensi baiat.

Dalam referensi-referensi terakhir fikih, baik fikih Ahlusunnah maupun Syiah, pelbagai pendapat tentang esensi hak-hak baiat telah dituangkan. Mayoritas dari mereka dengan memperhatikan makna etimologi baiat dan dengan terinspirasi dari keserupaannya dengan akad jual beli, maka mereka menyebut baiat dengan akad, yang mencakup kekomitmenan dua belah pihak dan secara istilah fikih dan hukum adalah akad muawwidh (pengganti). Menurut mereka, kekomitmenan sang pembaiat dalam akad baiat adalah dalam urusan-urusan seperti mengikuti dan mentaati yang dibaiat, mengikuti perintah-perintahnya, setia dengannya, komitmen yang dibaiat terhadap perintah berdasarkan kitab dan sunnah, menyokong sang pembaiat, memanajemen secara jujur urusan-urusan sang pembaiat dan lain-lain. [62][63] Sebagian cendekiawan menganggap makna baiat dalam surah Al-Fath ayat 10 adalah menjual jiwa dan raga demi menddapatkan surga. [64]

Dengan perenungan baiat-baiat yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw, meski menegaskan esensi akad baiat, dari sisi lain menunjukkan bahwa semua itu sesuai dengan akad baiat, kekomitmenan seperti komitmen dengan Islam, pembelaan atas Nabi Saw dan mentaatinya, jihad dengan orang-orang kafir dan lain-lain, semata-mata diemban oleh sang pembaiat dan sama sekali tidak ada komitmen timbal balik dari pihak Rasulullah Saw.

Namun dalam sebuah hadis, berbicara tentang hak-hak timbal balik sang pembaiat dan yang dibaiat[65] dan maksud dari hak-hak sang pembaiat, dengan bersandar pada hadis tersebut dan ayat-ayat al-Quran adalah kemenangan dan ganjaran Ilahi, yang sejatinya merupakan hasil dan buah dari pelaksanaan sang pembaiat terhadap isi penjanjian dirinya, bukan pengganti kesepakatan dalam akad baiat. Dalam ucapan Amirul Mukminin[66] juga dituturkan pelaksanaan baiat hanya dalam gologan hak-hak penguasa terhadap masyarakat. Nampaknya dengan berdasarkan pada analisis ini, banyak sekali para peneliti menganggap makna baiat dengan janji ketaatan atau pencurahan ketaatan [67][68] dan sebagian yang lain berpendapat bahwa baiat adalah akad yang tidak bisa diganti (ghair muawwadh) dan menyerupai akad hibah atau pemberian[69] dan bahkan sebagian yang lain mengelompokkannya dalam kategori îqo’ (sebuah akad yang hanya dilakukan sepihak saja). [70] Sebagian para penulis juga menganggap baiat mengandung sebuah komitmen satu belah pihak, bukan penjanjian. [71]

Rukun dan Syarat-syarat Baiat

Baiat dikarenakan esensinya adalah akad, maka ia memiliki tiga rukun mendasar: yang membaiat, yang dibaiat dan subjek baiat. Sesuai esensi akadnya, menurut fikih kedua belah pihak harus memiliki kriteria-kriteria wajib, seperti baligh, dewasa dan berakal. [72] Namun, baiat anak kecil dalam sebagian hadis-hadis Ahlusunnah juga diperbolehkan. [73] Dalam sebagian hadis juga disyaratkan kemampuan orang yang membaiat. [74] Termasuk syarat-syarat yang diafirmasi dalam referensi-referensi fikih adalah adanya ikhtiyar dan tidak ada pemaksaan dari setiap satu dari kedua belah pihak. [75][76]

Sebagian referensi Ahlusunnah dikatakan bahwa baiat yang disertai dengan paksaan secara syariat dianggap rusak dan tidak sah, selain itu, dengan terpenuhinya syarat-syarat, maka hal itu dianggap efektif dan legal. [77]

Baiat dalam Pemikiran Politik Ahlusunnah

Subjek akad baiat merupakan masalah utama yang menjadi perselisihan di kalangan kelompok Syiah dan Ahlusunnah. Dimana setelah dalam peristiwa Saqifah untuk pertama kalinya pelaksanaan baiat berlangsung pada subyek yang signifikan khilafah dan kepemimpinan umat, yang mana pada masa-masa berikutnya, para teolog Ahlusunnah bangkit dalam rangka menjelaskan dasar-dasar teologi bersandar pada fenomena tersebut. Karenanya, dalam referensi-referensi teologi mereka dipaparkan keyakinan bahwa imamah dapat diperoleh dengan ikhtiyar dan pilihan masyarakat lewat baiat atau bahkan baiat dapat berlaku hanya sebagai jalan perealisasi kepemimpinan untuk satu orang. [78] Setelah itu, para penulis fikih politik Ahlusunnah seperti Mawardi, Abu Ya’la al-Farra’, dengan mengkategorikan imamah sebagai salah satu furu’uddin, sebagai ganti dari ushul[79] , dalam karya-karyanya, syarat-syarat dan pengaruh hak-hak baiat dibahas berdasarkan perspektif teologi tersebut. [80]

Mayoritas para fakih Ahlusunnah berpendapat baiat kelompok Ahlul Halli wal ‘Aqd menyebabkan terealisasikannya khilafah. Sebagian dari mereka, seperti al-Asy’ari berpendapat sang pembaiat untuk merealisasikan imamah adalah minimal satu orang, sebagian yang lain dua orang, sebagian berpendapat tiga orang, lima orang dan empat puluh orang. Sebagian yang lain dengan tanpa menentukan jumlah khusus, baiat mayoritas Ahlul Halli wal ‘Aqad dan sebagian yang lain, baiat seluruh mereka atau ijma’ adalah hal yang dharuri. [81][82]

Sebagian Ahlusunnah secara ambigu menganggap baiat sekelompok Ahlul Halli wal ‘Aqd sudah cukup. [83] Sebagian para fakih Ahlusunnah berpendapat terlaksananya khilafah hanya dengan baiat. [84][85] Sejumlah fakih kontemporer selain menyaratkan baiat tersebut, juga menganggap baiat umum masyarakat sebagai rukun utama pengukuhan kekhilafahan dan baiat memiliki tiga tahapan: pencalonan seseorang untuk khilafah, baiat khusus atau sughra dan baiat umum atau kubra. [86] Mawardi menurutkan tahapan dan pendahuluan-pendahuluan baiat lebih secara mendetail. [87]

Baiat dalam Pemikiran Politik Baru Ahlusunnah

Kebanyakan para fakih dan penulis kontemporer Ahlusunnah berupaya dengan menganalisis baiat sebagai sebuah akad dengan kekomitmenan kedua belah pihak (perjanjian) dan menerapkannya dengan akad dan wakil, juga menganggapnya setara dengan konsep “Kontrak sosial” karya Rousseau, yang menjadi dasar-dasar hak-hak politik dalam sistem demokrasi dan pengemukakannya serupa dengan proses pemilu dan pemungutan suara. [88][89]

Dengan demikian, baiat mayoritas masyarakat dengan sang penguasa akan menjadi suatu keharusan bagi kelompok minoritas. [90] Nampaknya, Syaikh Muhammad Abduh adalah orang yang pertama kali memaparkan konsep ini dalam fikih Ahlusunnah. [91] Meski di tengah-tengah kalangan Ahlusunnah sendiri konsep ini juga memiliki para pengkritik.

Baiat dalam Pemikiran Politik Syiah

Menurut Syiah, baiat tidak dapat dilakukan untuk setiap urusan, dan jikalau sekiranya kita asumsikan baiat adalah akad, maka subjek akad baiat harus legal dan diperbolehkan. Semisalnya, para teolog Syiah berpendapat masalah imamah dan khilafah Rasulullah Saw termasuk salah satu topik yang tidak dapat dibuktikan dengan baiat oleh sekelompok masyarakat atau seluruh masyarakat, namun dengan dalil-dalil logika dan tekstual yang banyak, seorang imam harus dinashkan dan keimamahannya ditentukan oleh Allah melalui Nabi Saw. [92] Menurut para fakih Syiah, meski untuk kewajiban menjalankan akad baiat dapat bersandar pada argumentasi kelaziman menepati akad atau syarat seperti Aufu bil ‘Uqud , namun argumentasi ini sendiri tidak dapat melegalisasi subjek akad itu sendiri dan hanya menunjukkan kelaziman menepati syarat-syarat akad yang legal. [93][94]

Demikian juga, menurut para cendekiawan Syiah, esensi baiat di era Rasulullah Saw dengan mempertimbangkan makna etimologinya dan juga dengan melihat kewajiban mentaati Rasulullah Saw, dengan argumentasi rasional dan tekstual, bukanlah sebuah ketentuan, akan tetapi semata-mata aspek penegasan dan dalam rangka afirmasi praktis iman kepada beliau serta komitmen terhadap kelaziman-kelaziman iman, dan menurut ungkapan sebagian orang dilakukan untuk “menciptakan motivasi baru untuk kemenangan dan ketaatan kepada Nabi”. Dengan demikian, pokok legalitas dan ketetapan maqom wilayah Rasulullah Saw dan bahkan kelaziman mengikuti beliau tidak bertopang pada baiat. [95][96] Sebagaimana aspek afirmasi baiat ini sangat terlihat mencolok sekali terkait baiat-baiat yang dilakukan dengan para khalifah, khususnya kekhilafahan yang ditetapkan dengan himbauan atau penentuan oleh sang khalifah sebelumnya, seperti kekhilafahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. [97][98] pendapat Ahlusunnah ini diambil dari tradisi baiat dengan para ketua kabilah di Arab sebelum Islam dan atau bersandar pada klaim pemilihan semua atau sebagian para pengganti Rasul Saw dengan cara baiat; sementara tidak satupun dari dua hal tersebut dapat dijadikan sandaran.

Sanggahan-sanggahan lain para cendekiawan Imamiah terkait adanya pemaksaan atau sedikit pemaksaan dalam beberapa baiat masyarakat dengan para khalifah bersandar pada realita-realita sejarah, dimana bahkan sebagian ulama Ahlusunnah sendiri juga menerimanya. [99] Dengan argumentasi hadis dan banyak sejarah, pasca peristiwa Saqifah, Imam Ali As, Bani Hasyim dan sejumlah pemuka sahabat tidak berbaiat dengan Abu Bakar dan mereka berbaiat beberapa waktu kemudian, itupun dilakukan dengan pemaksaan. [100][101]

Terlepas dari itu, salah satu pendiri baiat menamai baiat tersebut sebagai kinerja yang tidak diduga-duga dan tanpa adanya manajemen (faltah) dan tidak mengizinkan untuk mengulanginya. [102] Hanya pada masa kekhilafahan Imam Ali As saja dilakukan baiat secara bebas, dan bahkan dengan adanya pemaksaan para sahabat beliau, Imam tidak mau menerima pengambilan baiat secara paksa dan menurut referensi sejarah, sejumlah orang tidak melakukan baiat, dengan tanpa pengurangan hak-hak sosial atau antipati. [103]

Sebagian penulis Ahlusunnah[104] dengan bersandar pada sebagian khotbah dan surat-surat Nahjul Balaghah[105] yang mana di situ berbicara tentang kelaziman baiat masyarakat, bahkan terhadap mereka yang tidak berbaiat, mengklaim bahwa beliau As dan juga Imam Hasan As menerima penetapan imamah dengan baiat. [106]

Namun, para peneliti Syiah meragukan pendapat tersebut, karena imamah tidak dibuktikan dengan baiat, selain itu termasuk dari urgensi teologi Syiah, juga hal yang ditegaskan dan diafirmasi oleh Ali As sendiri. [107] Dengan argumentasi ini dan argumentasi-argumentasi lainnya[108] harus menyandingkan hadis-hadis tersebut dengan debat (jidal) dan diskusi (munadzarah) yang dimaksudkan guna membungkam dan memuaskan. [109]

Baiat dalam Pemikiran Politik Baru Syiah

Meski mayoritas para fakih Imamiah kontemporer mengklaim baiat pada masa kehadiran para maksum As sifatnya hanya afirmasi, namun sebagian dari mereka dalam menganalisa mekanisme fungsi Wilayatul Fakih di era keghaiban imam maksum, mengklaimkan baiat lebih memiliki peran dari sekedar afirmasi, yakni sebuah aspek ketentuan. Namun sebagian para fakih tidak membedakan antara baiat pada masa kehadiran seorang maksum atau pada masa kegaibannya. [110]

Selain itu, sebagian para fakih kontemporer berkeyakinan tercapainya sejenis wilayah dan legalitas masyarakat dengan baiat di era ghaibah. Sekelompok dari mereka[111] menganggap baiat sebagai akad wikalah lazim, yang subjeknya adalah pengukuhan wilayah dan pemberian wewenang. Dengan berdasarkan hal ini, berpengaruh pada pemilihan dan baiat mayoritas, dan bahkan terhadap minoritas yang tidak berbaiat dan wajib dijalankan. Penjelasan baiat sebagai akad wikalah dan juga kelaziman akad semacam ini menjadi ajang perdebatan dan kritikan. [112]

Catatan Kaki

  1. Syahidi, Baiat wa Ceguneghi-e on dar Tarikhe Islam, hlm. 125.
  2. Ibn Khaldun, Muqaddimah, hlm. 209.
  3. Syahristani, Madkhal ila ‘Ilm al-Fiqh, hlm. 155.
  4. Makarim, Anwar al-Faqahah, kitab al-Bai’, jld. 1, hlm. 517.
  5. Syahidi, Baiat wa Ceguneghi-e on dar Tarikhe Islam, hlm. 125.
  6. Majlisi, Bihar al-Anwar, jld. 65, hlm. 392-393.
  7. Ibn Syahr Asyub, Manaqib, jld. 2, hlm. 21, 24.
  8. Ibn Jurair, Tarikh Thabari, jld. 2, hlm. 319-321.
  9. Qasimi, Nidzam al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami, jld. 1, hlm. 253-257.
  10. Majlisi, Bihar, jld. 65, hlm. 395.
  11. Ibn Jurair, Tarikh Thabari, Thabari, jld. 2, hlm. 632-633.
  12. Hur Amili, Wasail al-Syiah, jld. 14, hlm. 152-153.
  13. Ibn Jurair, Tarikh Thabari, jld. 3, hlm. 62.
  14. Zamakhsyari, al-Kasysyaf, dibawah surah al-Mumtananah ayat 12.
  15. Katani, Nidzam al-Hukumah an-Nabawiyyah, jld. 1, hlm. 222.
  16. Syaikh Mufid, al-Irsyad, hlm. 63.
  17. Qasimi, Nidzam al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami, jld. 1, hlm. 277-278.
  18. Ibn Jurair, Tarikh Thabari, jld. 2, hlm. 361-366.
  19. Majlisi, Bihar, jld. 37, hlm. 133, 138, 142, 202, 203, 217.
  20. Tustari, Bahju al-Shibaghah fi Syarh Nahjul Balaghah, jld. 6, hlm. 288-289.
  21. Mas’udi, Muruj al-Dzahab, jld. 2, hlm. 312, 340.
  22. Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi, jld. 6, hlm. 692.
  23. Ibn Syahr Asyub, Manaqib, jld. 4, hlm. 28.
  24. Mas’udi, Muruj al-Dzahab, jld. 3, hlm. 64.
  25. Majlisi, Bihar, jld. 49, hlm. 144, 146, jld. 64, hlm. 184-186.
  26. Abdul Majid, al-Bai’ah ‘inda Mufakkiri Ahlusunnah wa al-‘Aqd al-Ijtima’i, hlm. 60-61.
  27. Katani, Nidzam al-Hukumah an-Nabawiyyah, jld. 1, hlm. 223.
  28. Ibn Jurair, Tarikh Thabari, jld. 5, hlm. 338.
  29. Ibid., jld. 7, hlm. 311, 471, jld. 6, hlm. 423.
  30. Mas’udi, Muruj al-Dzahab, jld. 4, hlm. 210-211.
  31. Qasimi, Nidzam al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami, jld. 1, hlm. 286.
  32. Ibid., hlm. 290-291.
  33. Ibn Jurair, Tarikh Thabari, jld. 8, hlm. 9.
  34. Syahidi, Baiat wa Ceguneghi-e on dar Tarikhe Islam, hlm. 125.
  35. Mas’udi, Muruj al-Dzahab, jld. 3, hlm. 83.
  36. Ibn Jurair, Tarikh Thabari, jld. 7, hlm. 167, 171.
  37. Mas’udi, Muruj al-Dzahab, jld. 3, hlm. 294, 306.
  38. Ibn Jurair, Tarikh Thabari, jld. 7, hlm. 379 - 380.
  39. Berartikan sebuah kalimat tertentu; seperti shigah pernikahan dll.
  40. Majlisi, Bihar, jld. 19, hlm. 26, jld. 21, hlm. 98, 113, jld. 65, hlm. 392-393, 395.
  41. Ibid., jld. 2, hlm. 266, jld. 27, hlm. 68.
  42. Nahjul Balaghah, khotbah 8, 137, 170, 229.
  43. Allamah Thabathabai, al-Mizan, di bawah kata.
  44. Majlisi, Bihar, jld. 49, hlm. 144, 146, jld. 64, hlm. 184-186.
  45. Syahidi, Baiat wa Ceguneghi-e on dar Tarikhe Islam, hlm. 127.
  46. Ibn Syahr Asyub, Manaqib, jld. 2, hlm. 21.
  47. Meibudi, Baiat wa Naqsye-e on dar Hukumate Islami, hlm. 183-186.
  48. Katani, Nizham al-Hukumah an-Nabawiyyah, jld. 1, hlm. 222.
  49. Ibn Syahar Asyub, Manaqib, jld. 2, hlm. 25.
  50. Bukhari, Shahih Bukhari, jld. 8, hlm. 122.
  51. Syaikh Mufid, al-Irsyad, hlm. 63.
  52. Mas’udi, Muruj al-Dzahab, jld. 3, hlm. 64.
  53. Qasimi, Nizham al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami, jld. 1, hlm. 289.
  54. Ibid., hlm. 289-290.
  55. Ibn Qudamah, al-Mughni, jld. 11, hlm. 330.
  56. Ibn Khaldun, Muqaddimah, hlm. 209.
  57. Katani, Nizham al-Hukumah an-Nabawiyyah, jld. 1, hlm. 223.
  58. Ibn Khaldun, Muqaddimah, hlm. 209.
  59. Katani, Nizham al-Hukumah an-Nabawiyyah, jld. 1, hlm. 223.
  60. Tarikh al-Khulafa, hlm. 26.
  61. Qasimi, Nizham al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami, jld. 1, hlm. 257-258.
  62. Makarim, Anwar al-Faqahah, kitab al-Bai’, jld. 1, hlm. 517.
  63. Qasimi, Nizham al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami, jld. 1, hlm. 273-274.
  64. Thabarsi, Jawami’ al-Jami’, di bawah ayat.
  65. Majlisi, Bihar, jld. 19, hlm. 26.
  66. Nahjul Balaghah, khotbah 34.
  67. Syahristani, Madkhal ila ‘Ilm al-Fiqh, hlm. 155.
  68. Ma’rifah, Wilayat Faqih, hlm. 82.
  69. Abdul Majid, al-Bai’ah ‘inda Mufakkiri Ahlussunnah wa al-‘Aqd al-Ijtima’i, hlm. 22.
  70. Makarim, Anwar al-Faqahah, kitab al-Bai’, jld. 1, hlm. 517.
  71. Qasimi, Nizham al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami, jld. 1, hlm. 276.
  72. Ashifi, Wilayah al-Amr, hlm. 85.
  73. Katani, Nidzam al-Hukumah an-Nabawiyyah, jld. 1, hlm. 222.
  74. Bukhari, Shahih Bukhari, jld. 8, hlm. 122.
  75. Abdul Majid, al-Bai’ah ‘inda Mufakkiri Ahlussunnah wa al-‘Aqd al-Ijtima’i, hlm. 133-138.
  76. Ashifi, Wilayah al-Amr, hlm. 86.
  77. Abdul Majid, al-Bai’ah ‘inda Mufakkiri Ahlussunnah wa al-‘Aqd al-Ijtima’i, hlm. 139-140.
  78. Baqilani, al-Tamhid fi al-Rad ala al-Mulhidah al-Mu’aththalah wa al-Rafidhah wa al-Khawarij wa al-Mu’tazilah, hlm. 178.
  79. Ja’far Subhani, al-Ilahiyyat ala Huda al-Kitab wa al-Sunnah wa al-‘Aql, jld. 4, hlm. 912.
  80. Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 7 ke atas.
  81. Ibid., hlm. 33-34.
  82. Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi, jld. 6, hlm. 685-687.
  83. Qasimi, Nidzam al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami, jld. 1, hlm. 268.
  84. Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 33-35.
  85. Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi, jld. 6, hlm. 683-684.
  86. Abdul Majid, al-Bai’ah ‘inda Mufakkiri Ahlussunnah wa al-‘Aqd al-Ijtima’i, hlm. 73-105.
  87. Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 33-37.
  88. Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi, jld. 6, hlm. 684.
  89. Inayah, Andisyeh Siyasi dar Islame Mu’asher, hlm. 232-233.
  90. Qasimi, Nidzam al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami, jld. 1, hlm. 276.
  91. Inayah, Andisyeh Siyasi dar Islame Mu’asher, hlm. 236.
  92. Muzaffar, Dalail al-Shidq, jld. 2, hlm. 25-32.
  93. Ibid., hlm. 164.
  94. Khalkhali, Hakimiyyat dar Islam, hlm. 580.
  95. Muntazeri, Dirasat, jld. 1, hlm. 526.
  96. Makarim, Anwar al-Faqahat, kitab al-Bai’, jld. 1, hlm. 518-519.
  97. Subhani, Mafahim al-Quran fi Ma’alim al-Hukumah al-Islamiyyah, hlm. 263.
  98. Kazem Haeri, Wilayah al-Amr fi ‘Ashr al-Ghaibah, hlm. 209.
  99. Khatib, al-Khilafah wa al-Imamah, hlm. 409-412.
  100. Alamul Huda, al-Syafi fi al-Imamah, jld. 2, hlm. 12, 151.
  101. Mas’udi, Muruj al-Dzahab, jld. 2, hlm. 307-309.
  102. Suyuthi, Tarikh al-Khulafa, hlm. 67.
  103. Tustari, Bahju al-Shibaghah fi Syarh Nahjul Balaghah, jld. 6, hlm. 257.
  104. Katib, Tathawwur al-Fikri al-Siasi al-Syi’i, hlm. 14-15.
  105. Termasuk khotbah 8, 137, 172, 218 dan surat 1, 6, 7, 54.
  106. Qasimi, Nidzam al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami, jld. 1, hlm. 265.
  107. Nahjul Balaghah, khotbah 2, 105, 144 dan surat 28, 62 dan hikmah 147.
  108. Makarim, Anwar al-Faqahah, kitab al-Bai’, jld. 1, hlm. 523-525.
  109. Ashifi, Wilayah al-Amar, hlm. 95.
  110. Makarim, Anwar al-Faqahah, kitab al-Bai’, jld. 1, hlm. 519.
  111. Muntazeri, Dirasat, jld. 1, hlm. 575-576.
  112. Makarim, Anwar al-Faqahah, kitab al-Bai’, jld. 1, hlm. 517-518.


Daftar pustaka

  • Al-Quran
  • Abdul Karim Khatib, al-Khilafah wa al-Imamah, Beirut, 1393/1975.
  • Abdul Qahir bin Thahir al-Baghdadi, Kitab Ushuluddin, Istanbul 1346/1928, cet. Offset Beirut 1401/1981.
  • Abdur Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, Tarikh al-Khulafa, cet. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Mesir, 1378/1959.
  • Ahmad bin Muhammad Fayumi, al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir lil Rafi’i, Beirut, Bi Ta.
  • Ahmad Fuad Abdul Jawad Abdul Majid, al-Baiah ‘inda Mufakkiri Ahlissunnah wa al-Aqd al-Ijtima’i fi al-Fikr al-Siasi al-Hadis, Dirasah Muqaranah fi al-falsafah al-Siyasiyah, Kairo, 1998.
  • Ahmad Katib, Tathawwur al-Fikri al-Syi’i, London, 1997.
  • Ali bin Husein Alamul Huda, al-Syafi fi al-Imamah, jld. 2, Tehran, 1410.
  • Ali bin Husein Mas’udi, Muruj al-Dzahab wa Ma’adin al-Jauhar, cet. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Mesir, 1384-1385/1964-1965.
  • Ali bin Muhammad Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, Beirut, 1410/1990.
  • Dzafir al-Qasimi, Nidzam al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami, jld. 1, Beirut, 1405/1985.
  • Fadhl bin Hasan Thabarsi, Jawami’ al-Jami’ fi Tafsir al-Quran al-Majid, Tabriz, 1379.
  • Fadhl bin Hasan Thabarsi, Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran, cet. Hasyim Rasuli Mahallati dan Fadhlullah Yazdi Thabathabai, Beirut, 1408/1988.
  • Hamid Inayah, Andisyeh Siasi dar Islame Mu’asher, terj. Bahauddin Khorramshani, Tehran 1362 S.
  • Hamid Inayah, Sairi dar Andisyeh Siasi Arab, Tehran, 1370 S.
  • Husein Ali Muntazeri, Dirasat fi Wilayat al-Faqih wa Fiqh al-Daulah al-Islamiyyah, Qom, 1409 -1411.
  • Husein bin Muhammad Raghib Isfahani, Mufradat Alfadz al-Quran, cet. Shafwan Adnan Dawudi, Damaskus, 1412/1992.
  • Ibn Atsir, al-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Atsar, cet. Tahir Ahmad Zawi dan Dr. Mahmud Muhammad at-Thanahi, Kairo, 1383, 1385/1963 1965.
  • Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, al-Juz al-Awwal min Kitab al-‘Ibar wa Diwan al-Mubtada wa al-Khabar, Beirut, 1391/1971.
  • Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Qom 1363 S.
  • Ibn Qudamah, al-Mughni, Beirut, 1404/1983.
  • Ibn Syahr Asyub, Manaqib Al Abi Thalib, cet. Hasyim Rasuli Mahallati, Qom, 1379.
  • Ja’far Subhani, al-Ilahiyyat ‘ala Hadyi al-Kitab wa al-Sunanh wa al-‘Aql, karya Hassan Muhammad Makki al-Amili, jld. 4, Qom, 1412.
  • Ja’far Subhani, Mafahim al-Quran fi Ma’alim al-Hukumah al-Islamiyyah, qom, 1364 S.
  • Ja’far Syahidi, Baiat wa Ceguneghiy-e on dar Tarikhe Islam, Kaihan Andisyeh, no. 26, Mehr dan Aban, 1368.
  • Kazem Haeri, Asas al-Hukumah al-Islamiyyah: Dirasat Istidlaliyyah, Muqaranah baina al-Dimukrathiyyah wa al-Syura wa Wilayah al-Faqih, Beirut, 1399/1979.
  • Kazem Haeri, Wilayah al-Amr fi Ashr al-Ghaibah, Qom 1414.
  • Khalil bin Ahmad Farahidi, Kitab al-‘Ain, cet. Mahdi Makhzumi dan Ibrahim Samerrai, Qom, 1405.
  • Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, Beirut, 1982-1983, cet. Offset Tehran, 1362 S.
  • Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir Katani, Nidzam al-Hukumah an-Nabawiyyah al-Musamma al-Taratib al-Idariyyah, Beirut, Bi Ta.
  • Muhammad Ahmad Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Quran, jld. 9, juz 18, Kairo, 1387/1967, cet. Offset Tehran, 1364 S.
  • Muhammad Ali Syahristani, Madkhal ila Ilm al-Fiqh, London, 1416/1996.
  • Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi Majlisi, Bihar al-Anwar, Beirut, 1403/1983, jld. 29, 30, cet. Abduz Zahra Alawiyyah, Beirut, Bi Ta.
  • Muhammad bin al-Tayyib al-Baqilani, al-Tamhid fi al-Rad ‘ala al-Mulhidah al-Mu’aththalah wa al-Rafidhah wa al-Khawarij wa al-Mu’tazilah, cet. Mahmud Muhammad al-Khudhairi dan Muhammad Abdul Hadi Abu Raidah, Kairo, 1366/1967.
  • Muhammad bin Ismail Bukhari Ja’fari, Shahih al-Bukhari, Istanbul, 1401/1981.
  • Muhammad bin Jurair Thabari, Tarikh al-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Mulk, cet. Muhammad Abul Fadhl Ibrahim, Beirut, 1382-1387/1962-1967.
  • Muhammad bin Muhammad Mufid, al-Irsyad, Qom, Bi Ta.
  • Muhammad bin Umar al-Zamakhsyari, al-Kasysyaf ‘an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil, Beirut, Bi Ta.
  • Muhammad bin Ya’qub Kulaini, al-Kafi, cet. Ali Akbar Ghaffari, Beirut, 141.
  • Muhammad Fakir Mibadi, Baiat wa Naqsye-e on dar Hukumate Islami, Hukumat Islami, tahun 2, no. 3, Poiz, 1376.
  • Muhammad Hadi Ma’rifah, Wilayate Faqih, Qom, 1377 S.
  • Muhammad Hasan Hur Amili, Wasail al-Syiah ila Tahshil Masail al-Syariah, cet. Abdurrahim Rabbani Syirazi, Beirut, 1404/1983.
  • Muhammad Hasan Muzaffar, Dalail al-Shidq, Beirut, Bi Ta.
  • Muhammad Husein Thabathabai, al-Mizan fi Tafsir al-Quran, Beirut, 1390-1394/1971-1974.
  • Muhammad Mahdi al-Ashifi, Wilayah al-Amr, Tehran, 1416/1995.
  • Muhammad Mahdi Musawi Khalkhali, Hakimiyyat dar Islam, Tehran, 1361 S.
  • Muhammad Taqi al-Tustari, Bahju al-Shibbaghah fi Syarh Nahjul Balaghah, Tehran, Bi Ta.
  • Mustafa Bagha, Buhuts fi Nidzam al-Islami, Damaskus, 1403/1983.
  • Nahjul Balaghah, cet. Subhi Saleh, Beirut, Tarikh Muqaddimah 1387, cet. Offset Qom, Bi Ta.
  • Nasir Makarim Syirazi, Anwar al-Faqahah, Kitab al-Bai’, juz. 1, Qom, 1411.
  • Wahbah Mustafa Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi, Damaskus, 1404/1984.