Konsep:Mengambil Upah atas Kewajiban

Mengambil Upah atas Kewajiban (bahasa Arab: اخذ الاجرة علی الواجبات) bermakna menerima bayaran sebagai imbalan atas pelaksanaan perbuatan wajib. Mengambil upah sebagai imbalan atas pelaksanaan perbuatan wajib pada awalnya diajukan sebagai masalah fikih hanya mengenai sejumlah Ibadah; namun seiring berjalannya waktu, dalam fikih Syiah, hal ini digunakan sebagai sebuah Kaidah Fikih dalam sejumlah bab fikih seperti Salat, Kafan dan penguburan mayit, Peradilan, pengobatan, serta pendidikan dan pengajaran.

Para fukaha memiliki tiga pandangan mengenai hukum fikih mengambil upah atas kewajiban; sebagian menganggap mengambil upah atas kewajiban Haram secara mutlak; sebaliknya, sebagian menganggapnya boleh (jaiz) dalam semua kewajiban, dan sebagian lagi membedakan antara Wajib Ta'abbudi dan Wajib Tawashuli, serta antara Wajib 'Aini dan Wajib Kifai; dengan rincian bahwa dalam kewajiban ta'abbudi dan 'aini tidak boleh mengambil upah; namun dalam kewajiban tawashuli dan kifai, mengambil upah diperbolehkan.

Penerapan kaidah keharaman mengambil upah atas kewajiban, mengenai Wajib Nizhamiyah (pekerjaan sosial yang sensitif/penting), diragukan; karena tidak dilakukannya hal tersebut akan menyebabkan Gangguan Ketertiban Sosial. Banyak fukaha berpendapat bahwa sejak masa Para Maksum as, mengambil upah dalam kasus-kasus ini diperbolehkan.

Konseptualisasi dan Kedudukan

Mengambil upah atas kewajiban bermakna memperoleh pendapatan sebagai imbalan atas pelaksanaan perbuatan wajib. Masalah kebolehan atau ketidakbolehan memperoleh pendapatan dari kewajiban menyebabkan dibahasnya sebuah kaidah fikih dengan nama "Keharaman Mengambil Upah atas Kewajiban" dalam kitab-kitab fikih. Menurut para peneliti fikih, kaidah ini diterapkan dalam beberapa bab fikih seperti Salat, penguburan dan pengafanan mayit, Peradilan, Haji, Wasiat, pengobatan, hadhanah (hak asuh), dan Wajib Nizhamiyah. Sebagai contoh, apakah seorang ibu yang kehidupan bayinya bergantung pada penyusuannya, dapat meminta upah dari suaminya? Atau di tempat di mana memberikan kesaksian di pengadilan wajib bagi seseorang, apakah ia dapat meminta upah sebagai imbalannya? Para fukaha secara khusus membahas masalah ini mengenai memandikan dan mengafani mayit.

Mengenai sejarah kaidah keharaman mengambil upah atas kewajiban, dikatakan bahwa pada awalnya ini adalah masalah fikih sederhana yang menjelaskan hukum menerima upah untuk pelaksanaan beberapa urusan ibadah; namun seiring berjalannya waktu dan khususnya sejak masa Syahid Tsani, hal ini disebut sebagai sebuah kaidah fikih.

Pentingnya pembahasan mengambil upah atas kewajiban terutama karena banyak pekerjaan di masyarakat seperti pengobatan, peradilan, pertolongan dan penyelamatan, pekerjaan militer dan keamanan, serta pendidikan dan pengajaran berada di bawah judul ini, dan jika seorang fakih berpendapat haramnya mengambil upah atas kewajiban, ia harus mencari jalan untuk memenuhi penghidupan orang-orang yang bekerja di bidang-bidang ini.

Hukum Fikih

Fukaha Syiah telah menyajikan beberapa pendapat mengenai kebolehan atau ketidakbolehan menerima upah atas kewajiban;

• **Ketidakbolehan:** Fukaha seperti Syahid Tsani, Shahib al-Jawahir, dan Muqaddas Ardabili secara mutlak berpendapat tidak bolehnya mengambil upah atas kewajiban. Mereka dengan mengklaim adanya pertentangan antara mengambil upah dengan niat qurbah (mendekatkan diri kepada Allah), dan juga adanya ijma', meyakini bahwa jika seseorang menerima sejumlah uang untuk melakukan kewajiban, uang tersebut termasuk dalam pendapatan haram.

• **Kebolehan:** Sayid Abul Qasim al-Khui meyakini bahwa untuk melakukan kewajiban bisa meminta upah dan masalah ini sama sekali tidak bertentangan dengan niat qurbah.

• **Perincian (Tafshil) antara Kewajiban:** Banyak fukaha seperti Fakhrul Muhaqqiqin, Syekh Anshari, dan Imam Khomeini membedakan antara Wajib Ta'abbudi dan Wajib Tawashuli, Wajib Ta'yini dan Wajib Takhyiri, serta Wajib 'Aini dan Wajib Kifai. Menurut pendapat kelompok fukaha ini, dalam kewajiban ta'abbudi, ta'yini, dan 'aini, mengambil upah tidak diperbolehkan, dan sebaliknya dalam kewajiban tawashuli, takhyiri, dan kifai, menerima upah sebagai imbalan pelaksanaan kewajiban diperbolehkan.

Kebolehan Menerima Upah dalam Kewajiban Terkait Urusan Sosial

Adanya beberapa pekerjaan seperti pendidikan dan pengajaran, kedokteran, peradilan, dan pekerjaan militer yang kelangsungan ketertiban dan stabilitas masyarakat bergantung padanya, telah menyebabkan keraguan dalam banyak penelitian fikih mengenai penerapan kaidah keharaman mengambil upah atas kewajiban pada jenis tugas ini. Jenis pekerjaan ini yang dalam sejumlah kitab fikih disebut sebagai "Wajib Nizhamiyah", adalah kewajiban yang jika tidak dilakukan akan menyebabkan gangguan ketertiban (ikhtilal nizham).

Banyak fukaha Syiah meyakini meskipun ada kemasyhuran mengenai kaidah keharaman mengambil upah atas kewajiban; namun mengenai jenis kewajiban ini yang menjaga sistem masyarakat Islam bergantung padanya, sejak masa Para Maksum as menerima upah kerja untuk melakukannya diperbolehkan. Dalam sebuah penelitian fikih ditekankan poin bahwa bahkan mereka yang menganggap haram segala bentuk penerimaan imbalan atas pelaksanaan kewajiban, telah berusaha mencari jalan agar wajib nizhamiyah dapat dikecualikan dari kaidah keharaman mengambil upah atas kewajiban.

Kebolehan Menerima Upah atas Perbuatan Mustahab

Fukaha biasanya di samping membahas masalah kebolehan atau ketidakbolehan menerima upah atas pelaksanaan kewajiban, juga membahas masalah ini mengenai perbuatan mustahab dan memperhatikan riwayat yang biasanya tentang Mengajarkan Al-Qur'an dan upah Muadzin dalam masalah ini. Menurut fukaha yang membolehkan upah atas kewajiban, dalam perbuatan mustahab *min babi aula* (lebih utama lagi) dapat meminta penerimaan upah dan sama sekali tidak bertentangan dengan niat qurbah, dan fukaha yang menganggap haram menerima upah atas kewajiban pun berpendapat makruh menerima upah dalam kasus perbuatan mustahab.