Konsep:Fikih politik

Fikih politik adalah bagian dari ilmu fikih yang membahas tentang penemuan, penggalian, dan penjelasan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan urusan politik. Ilmu fikih politik dianggap sebagai bagian paling praktis dari ilmu-ilmu keislaman; karena berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan umat Islam. Tema kajian fikih politik mencakup cara interaksi antarwarga negara, bagaimana warga negara berhadapan dengan negara, dan hubungan negara Islam dengan negara-negara lain. Pada era kontemporer, seiring dengan meluasnya gelombang Islamisme dan semakin pentingnya hubungan antara agama dan modernitas, ilmu fikih politik memperoleh signifikansi ganda. Tugas fikih politik dan fukaha (ahli fikih) yang ahli dalam masalah politik dianggap sebagai menciptakan harmoni metodologis antara realitas kehidupan sosial yang dinamis dan nas-nas agama yang statis.

Fikih politik merupakan ilmu yang berpusat pada Imamah yang dibentuk berdasarkan interpretasi khusus mengenai kedudukan dan syarat-syarat Imam Maksum (as) dalam kehidupan politik. Ilmu ini juga berkembang di bawah pengaruh fikih Ahlusunah. Fikih politik Syiah berdasarkan pada perkembangan sosial-politik, sejak awal pembentukannya pada masa Nabi Muhammad (saw) dibagi ke dalam beberapa periode: pembentukan, kodifikasi, stabilisasi, dan aktualisasi. Di antara pandangan-pandangan minimalis dan maksimalis terhadap fikih dan—sebagai konsekuensinya—terhadap fikih politik, serta dengan memperhatikan berbagai periode fikih politik Syiah, beberapa pendekatan tergambar untuk hal ini, yaitu pendekatan individual, sosial, dan pemerintahan.

Fikih politik mengkaji berbagai masalah seperti jenis-jenis sistem politik, teori-teori negara termasuk teori monarki absolut dan konstitusional, teori-teori Wilayatul Fakih (pengangkatan, pemilihan, pengawasan, dan perwakilan), serta topik-topik seperti urusan hisbah, hak dan kewajiban negara atas rakyat, hak dan kewajiban rakyat terhadap negara, kemurtadan, kerja sama dengan pemerintahan tirani, kebebasan, hak-hak minoritas, masalah-masalah terkait kebijakan luar negeri negara Islam, dan lain-lain.

Terminologi dan Tema

Fikih politik, dengan bersandar pada prinsip-prinsip dan metode fikih, berkaitan dengan penggalian hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan urusan politik yang memiliki tiga karakteristik: bersifat sosial, sukarela, dan fleksibel. Ilmu fikih politik dianggap sebagai bagian dari ilmu politik dan juga bagian dari ilmu fikih di dunia Islam. Ilmu ini dipandang sebagai ilmu interdisipliner yang dihasilkan dari titik temu dua disiplin ilmu, yaitu fikih dan politik, dalam sistem pengetahuan umat Islam; oleh karena itu, definisi fikih politik juga bervariasi, dipengaruhi oleh jenis pandangan para pemikir tentang hubungan antara fikih dan politik.

Sebagian pemikir yang meyakini identitas hubungan antara fikih dan politik (pendekatan Fikih Pemerintahan), menganggap semua hukum fikih berkaitan dengan pengelolaan urusan masyarakat dan umat Islam di arena politik dan sosial. Disebutkan bahwa Imam Khomeini adalah salah satu perwakilan dari pandangan ini yang menganggap pemerintahan sebagai aspek praktis dari semua bab fikih. Dalam pandangan ini, fikih politik bermakna sifat politis fikih dan mencakup semua peraturan penyelenggaraan negara serta sistem politik.

Sebaliknya, ada pandangan yang menganggap fikih lebih komprehensif daripada politik dan menganggap fikih politik sebagai bagian dari ilmu fikih secara umum. Pandangan ini mencakup topik-topik seperti pemerintahan, Imamah, Kekhalifahan, Jihad, amar makruf dan nahi mungkar, perdamaian, kerja sama dengan para penguasa, dan hubungan dengan negara-negara lain, serta hal-hal tersebut juga disebut sebagai "Ahkam Sulthaniyah". Berdasarkan pandangan ini, fikih politik menjelaskan kewajiban-kewajiban syariat dalam kehidupan politik individu Muslim dan tata cara bernegara berdasarkan sumber-sumber syariat yang kredibel.

Tema kajian fikih politik adalah penyelidikan mengenai cara interaksi antarwarga negara, warga negara berhadapan dengan negara, dan hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dengan mengandalkan metode ijtihad dalam masalah politik dan sosial. Tujuan ilmu ini adalah mengorganisasikan kehidupan politik agar selaras dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan umum syariat.

Perbedaan dengan Fikih Pemerintahan

Artikel terkait untuk kategori ini adalah Fikih Pemerintahan.

Menurut para peneliti, kadang-kadang fikih politik dianggap bersinonim dengan fikih pemerintahan, padahal kedua istilah ini berbeda. Fikih pemerintahan adalah sebuah pandangan fikih yang memprioritaskan kebutuhan pemerintahan agama dalam istinbat-istinbat. Pandangan ini tidak dipandang sebagai bagian dari fikih, melainkan sebagai pendekatan yang mengatur seluruh spektrum fikih, dan istinbat-istinbat harus berdasarkan pada penyelenggaraan sistem politik dan negara. Ruang lingkup fikih pemerintahan mencakup semua bab dan persoalan fikih (ekonomi, budaya, hukum, militer, keluarga, dll.), karena pemerintah memiliki berbagai aspek dan penguasa harus mempertimbangkan semua persoalan ini untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Namun, fikih politik hanyalah bagian dari masalah-masalah fikih yang secara khusus mengkaji topik-topik politik.

Kedudukan dan Pentingnya dalam Sistem Ilmu-ilmu Keislaman

Memperhatikan ikatan antara agama dan politik dalam pemikiran Islam, fikih politik mendapat kedudukan khusus dalam klasifikasi ilmu-ilmu keislaman dan ilmu ini telah diakui sebagai saudara kembar dari peradaban Islam yang pada Abad Pertengahan dianggap sebagai bagian dari ilmu madani umat Islam. Fikih politik disebut-sebut sebagai bagian paling subur dari ilmu politik Islam dan juga bagian yang paling praktis dari ilmu-ilmu keislaman yang telah menggantikan filsafat politik Yunani dan bertugas menjelaskan tatanan politik, perancangan institusi, serta tata kelola sistem politik di dunia Islam. Ilmu fikih politik, karena naskah-naskah agama menjadi inti di dalamnya, telah dianggap sebagai faktor penjamin kebahagiaan material dan spiritual umat Islam.

Pada masa kontemporer, mempertimbangkan kebangkitan gelombang Islamisme kontemporer dan konsekuensi semakin pentingnya hubungan antara agama dan politik, terutama dengan munculnya diskursus seperti hubungan antara agama dan demokrasi serta negara modern, fikih politik juga memperoleh urgensi ganda. Fikih politik di masa sekarang—karena interaksi fukaha dengan pemerintahan dan kebutuhan untuk merespons masalah-masalah yang baru muncul seperti kepartaian, pemisahan kekuasaan, pemilihan umum, legislasi, dan lain-lain—telah bertransformasi dari kondisi individual menuju format sosial dan pemerintahan.

Menurut Dawud Firahi, seorang peneliti ilmu politik, pengaturan dan keseimbangan bidang-bidang kehidupan lainnya saling terkait erat dengan keseimbangan tatanan politik; oleh karena itu, tugas fikih politik yang menjelaskan sekumpulan lembaga dan sistem politik untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap individu Muslim, menjadi sangat penting.

Karakteristik

Karakteristik-karakteristik yang disebutkan untuk ilmu fikih politik adalah:

• Berpusat pada Imamah: Pendekatan ini menekankan pada kedudukan dan syarat-syarat Imam Maksum dalam pendirian serta pengelolaan pemerintahan dan masyarakat, dan menganggap membantu beliau dalam menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai sebuah kewajiban.
• Dipengaruhi oleh fikih politik Ahlusunah: Fikih politik Syiah didirikan pada masa keseimbangan kekuatan antara Dinasti Buyaihi dan Kekhalifahan Abbasiyah. Pada waktu itu, mazhab-mazhab fikih Ahlusunah telah terbentuk dan pendekatan teologis serta metodologis mereka, termasuk tekstualisme Asy'ari dan rasionalisme Muktazili, telah memengaruhi mazhab fikih dan teologi Syiah, khususnya di Qom (Ahlulhadis) dan Baghdad (kaum rasionalis),
• Sifat yang berubah: Fikih politik bertindak sebagai jembatan antara teks-teks agama yang tetap dan masalah-masalah sosial yang berubah. Dengan meluasnya masyarakat Islam, isu-isu baru bermunculan yang menantang aparat fikih politik. Dawud Firahi meyakini bahwa tugas fikih politik adalah mengejawantahkan teks agama dalam konteks sejarah; yakni, dengan mengubah pertanyaan-pertanyaan historis yang dinamis menjadi pertanyaan-pertanyaan yang umum dan tetap, sehingga dapat mengekstraksi hukum syariat dari naskah-naskah agama. Oleh karena itu, fikih politik dan fukaha politik harus menciptakan keselarasan yang teratur antara realitas sosial yang terus berubah dan teks-teks agama yang konstan.

Berbagai Periode Fikih Politik

Menurut Dawud Firahi, fikih politik Syiah, sebagaimana halnya ilmu fikih secara umum, telah menempuh jalur yang berbeda dari fikih Ahlusunah. Menurut pandangannya, karena keterpisahan fikih Syiah dari urusan-urusan pemerintahan, bagian individual dari fikih Syiah berkembang jauh lebih pesat daripada bagian politiknya, dan sebaliknya, "Ahkam Sulthaniyah"-nya kurang berkembang.

Sejarah perkembangan fikih politik Syiah dibagi ke dalam dua pendekatan umum:

1. Periode Pembentukan dan Kodifikasi: Abbasali Amid Zanjani, seorang peneliti di bidang fikih politik, dengan memperhatikan tulisan-tulisan fukaha Syiah, membagi sejarah perkembangan fikih politik ke dalam dua periode: pembentukan dan kodifikasi. Ia mengembalikan periode pembentukan pada era Turunnya Al-Qur'an dan masa kepemimpinan Nabi Muhammad (saw), dan periode kodifikasi pada perkembangan fikih politik di berbagai era penyempurnaan wacana fikih serta dalam tulisan-tulisan para fukaha.
2. Perkembangan Sosial-Politik (Gerakan dari Pinggiran ke Pusat Kekuasaan): Periodisasi fikih politik Syiah berdasarkan perkembangan sosial-politik dan gerakannya dari pinggiran perkembangan menuju pusat, dan akhirnya ke puncak piramida kekuasaan politik, adalah pendekatan lain dalam menguraikan periode-periode fikih politik. Menurut pendekatan ini, fikih politik Syiah dibagi menjadi periode pembentukan (dari masa hidup Nabi Islam di Madinah hingga gaibnya Imam Mahdi), periode kodifikasi (dari masa kegaiban hingga awal pendirian Dinasti Safawi), periode stabilisasi (dari pendirian pemerintahan Safawi pada abad ke-10 Hijriah hingga kemenangan Revolusi Islam Iran), dan periode aktualisasi (Sistem Republik Islam Iran).

Karakteristik dari periode pembentukan dan kodifikasi dikenal sebagai pemeliharaan warisan Syiah serta nyawa penganut Syiah (takiah), sekaligus pengawasan terhadap berbagai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Pada periode stabilisasi, otoritas keagamaan dan politik Syiah berpindah dari pinggiran memasuki pusat kekuasaan politik. Periode ini adalah masa kerja sama antara ulama Syiah dengan para sultan Syiah, serta masa pengawasan terhadap kekuasaan mereka. Pada periode aktualisasi, dilakukan pembentukan sistem politik berdasarkan ajaran fikih politik dan model Wilayatul Fakih.

Pendekatan-pendekatan

Di antara pandangan-pandangan minimalis dan maksimalis terhadap fikih dan—sebagai konsekuensinya—terhadap fikih politik, serta dengan memperhatikan berbagai periode fikih politik Syiah, pendekatan individual, sosial, dan pemerintahan telah digambarkan untuk fikih politik.

Pendekatan Individual

Penerapan kebijakan takiah akibat kondisi sosial dan politik yang membatasi fukaha Syiah, pandangan negatif terhadap penguasa politik akibat kezaliman penguasa tiran, serta penolakan terhadap pengambilan urusan makro masyarakat oleh pihak selain Imam Maksum (as), menyebabkan pandangan minimalis fukaha Syiah terhadap ilmu fikih di abad-abad awal. Para fukaha pada periode ini hanya beristinbat dalam kerangka menyelesaikan masalah individu mukalaf, dan mereka juga membatasi masalah politik pada topik-topik seperti Salat Jumat, Rukyatul Hilal, urusan hisbah, dan sejenisnya. Menurut Muhammad Baqir ash-Shadr, salah seorang fukaha Syiah kontemporer di Irak, ijtihad pada periode ini terhubung dengan wajah individu Muslim, bukan dengan wajah masyarakat Muslim. Imam Khomeini meyakini bahwa dengan populernya slogan pemisahan agama dan politik, fikih terperosok ke dalam urusan-urusan pribadi dan menjadi jauh dari keterlibatan dalam urusan-urusan penting masyarakat.

Pendekatan Sosial

Urgensi untuk merespons semua kategori politik dan keyakinan sebagian pemikir politik mengenai tidak terpisahnya fikih dari politik, menciptakan pendekatan baru dalam ilmu fikih politik. Dalam pendekatan ini, fukaha tidak hanya menargetkan individu Muslim, melainkan juga masyarakat Islam, dan mereka memandang legislasi sejumlah hukum seperti hudud dan kesiapsiagaan pertahanan sebagai hal yang berkaitan dengan identitas kolektif. Pembahasan mengenai persoalan-persoalan seperti nafi sabil, jihad ofensif dan defensif, kerja sama dengan para penguasa Syiah, keyakinan pada Wilayatul Fakih, dan lain-lain menjadi lazim pada periode ini (periode keluarnya dari kondisi takiah seiring dengan kekuasaan dinasti-dinasti Syiah).

Pendekatan Pemerintahan

Dengan dimulainya kekuasaan politik fukaha Syiah setelah kemenangan Revolusi Islam Iran, agama dan politik dipandang sebagai satu kesatuan, dan keseluruhan ilmu fikih difungsikan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan pemerintahan. Pendekatan ini, dengan pandangan maksimalisnya terhadap fikih politik, memiliki perbedaan-perbedaan mendasar dibandingkan dengan pandangan minimalis mengenai fikih politik.

Masalah-masalah

Berbagai topik dan persoalan dikaji dalam ilmu fikih politik. Urgensi dan asal-usul, tujuan, struktur, elemen-elemen, dan jenis-jenis sistem politik adalah di antara bahasan yang diangkat dalam ilmu fikih politik. Teori-teori negara dalam fikih politik seperti teori monarki absolut dan konstitusional, serta teori-teori Wilayatul Fakih (pengangkatan, pemilihan, pengawasan, dan perwakilan) dibahas dalam ilmu ini. Bahasan lain yang didiskusikan dalam ilmu fikih politik mencakup urusan hisbah, hak dan kewajiban negara atas rakyat, hak dan kewajiban rakyat terhadap negara, kemurtadan, kerja sama dengan sistem yang zalim, kebebasan, hak-hak minoritas, persoalan-persoalan terkait kebijakan luar negeri negara Islam, dan lain sebagainya.