Mufsid fi al-Ardh

tanpa foto
tanpa Kategori
tanpa infobox
tanpa navbox
tanpa alih
tanpa referensi
Dari wikishia

Mufsid fī al-Ardh (Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi) (Arab: مُفسِد فِی الاَرض) adalah orang yang dengan melakukan perbuatan dosa dan tindakan yang tidak pantas, dapat merusak kebebasan, keamanan, keadilan, dan kedamaian publik serta mengganggu stabilitas masyarakat. Istilah ini diadopsi dari Alquran. Sekelompok Fukaha (para ulama ahli fikih), dengan menyandarkan pada ayat Muhârabah, menganggap permasalahan mufsid fi al-ardhi berbeda dengan muhârabah (perang), dan eksekusi mati sebagai pilihan yang menjadi pertimbangan hukum atasnya. Kelompok fuqaha lainnya menganggap kedua permasalahan ini sama, sehingga penetapan hukuman mufsid fi al-ardh pun sama dengan muharabah.

Para Fukaha Syiah memasukan beberapa tindakan kejahatan seperti penculikan, kebiasaan membunuh ahlu al-dzimmah (orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam), kebiasaan mencuri kain kafan, praktek sihir, dan selalu mengulangi hal-hal yang diharamkan ke dalam kategori ifsâd fi al-ardh (perusakan di muka bumi). Menurut Pasal 286 Aturan Hukum Pidana Republik Islam Iran yang disetujui pada tahun 1392 Kejahatan terhadap keamanan internal dan eksternal negara, menyebarkan kebohongan, mengganggu sistem ekonomi negara, dan membuka pusat-pusat maksiat dan prostitusi adalah contoh dari perbuatan ifsâd fi al-ardh, dan hukuman mati adalah pilihan yang menjadi pertimbangan hukum.

Urgensitas

Ifsâd fi al-ardh adalah istilah yang diadopsi dari Alquran itu sendiri, yang banyak dibicarakan dan dibahas karena hukumannya yang berat. istilah mufsid fi al-ardh[1] dan fasâd fi al-ardh[2] banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Alquran.

Dalam sumber-sumber hadits dan fikih Syiah, tidak ada bab tersendiri dengan judul mufsid fi al-ardh atau ifsâd fi al-ardh, akan tetapi hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ini banyak disebutkan dalam bab yang berbeda seperti bab tentang Kisas,[3] bab hudûd muhârib (orang yang melakukan muhârabah) [4] dan bab diyât (pembayaran kompensasi atau uang darah).[5] adapun aturannya dibahas di dalam berbagai diskusi permasalahan fikih, seperti ghashab, dhimân, ta'zîrât, Kisas, muhârabah, hudûd dan diyât.[6]

Perbedaan Mufsid fi al-Ardh dan Muhârib

Sekelompok dari Fukaha, dengan merujuk pada ayat mengenai muharabah menganggap bahwa mufsid fi al-ardh berbeda dengan muhârib, akan tetapi kelompok Fukaha lainnya menganggap kedua istilah ini adalah sama. Beberapa pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut:

  • Imam Khomaini (1902-1989), seorang ulama besar, ahli fikih Syiah, dan pendiri Republik Islam Iran, menganggap mufsid fi al-ardh sama dengan muhârib. Menurutnya, muhârib adalah orang yang menyiapkan dan memperlengkapi dirinya dengan senjata untuk menakut-nakuti orang dan menimbulkan ifsâd fi al-ardh (kerusakan di muka bumi).[7]
  • Menurut Muhammad Mu'min Qummi (1938-2019), seorang ulama dan ahli fikih Syiah, mufsid fi al-ardh adalah pokok bahasan utama ayat tersebut dan muhârabah adalah salah satu contoh dari ifsâd fi al-ardh, jadi kapanpun ifshâd fi al-ardh terwujud, meskipun tanpa adanya muharabah, maka empat hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut akan diterapkan (eksekusi mati, gantung, potong tangan dan kaki dengan sisi yang berbeda, atau pengasingan).[8]
  • Muhammad Fadhil Lankarani (1931-2007) seorang marja' Syi'ah, berpendapat bahwa hubungan antara mufsid fi al-ardh dengan seorang muhârib, adalah umum wa khusus muthlaq (hipernim); artinya, setiap muhârib adalah mufsid fi al-ardh, tetapi tidak setiap mufsid fi al-ardh adalah muhârib, dan dengan demikian setiap mufsid fi al-ardh tidak dipidana sebagai muharib.[9]
  • Nashir Makarim Syirazi (lahir 1927), seorang marja' Syiah, berpendapat bahwa mufsid fi al-ardh dan muhârib adalah dua hal yang berbeda; misalnya seseorang yang mengedarkan narkoba secara besar-besaran adalah seorang mufsid fi al-ardh, tetapi dia bukanlah seorang muhârib; karena dia tidak mengeluarkan senjata, tetapi seseorang yang mengancam orang lain dengan senjata, walaupun hanya sekali, tergolong sebagai muhârib, tetapi dia bukan mufsid fi al-ardh, kecuali dia mengulang-ulangi perbuatannya tersebut.[10]

Perbedaan pendapat dari para ulama ahli fikih dalam hubungannya antara dua istilah mufsid fi al-ardh dan muhârib telah sekian banyaknya mempengaruhi undang-undang dan hukum pidana dari Republik Islam Iran;[11] sehingga dapat kita lihat bahwa dalam hukum pidana Republik Islam Iran yang disetujui pada tahun 2013, bab pembahasan aturan ifsâd fi al-ardh dibedakan secara terpisah dari muhârabah.[12]

Contoh-contoh Ifsâd fi al-Ardh

Para Fukaha telah membuat daftar beberapa contoh permasalahan yang termasuk dalam kategori Ifsâd fi al-ardh: Beberapa Fukaha memasukkan beberapa kejahatan yang disebutkan di dalam hadits, seperti membakar rumah dan harta benda orang,[13] penculikan,[14] dan kebiasaan membunuh ahli dzimmah[14] ke dalam kategori ifsâd fi al-ardh.

Menurut Syekh Muhammad Fâdhil Lankarâni, semua kejahatan yang memerlukan hukuman mati, seperti zina Muhshan (perzinahan orang yang sudah memiliki pasangan), zina mahârim (perzinahan dengan mahramnya), sodomi dan lain-lainya juga merupakan contoh dari ifsâd fi al-ardh.[16]

Berdasarkan hukum pidana Republik Islam Iran pasal ke 1392, segala perbuatan semisal kejahatan terhadap integritas fisik (tubuh) manusia, kejahatan terhadap keamanan umum baik di dalam maupun di luar negeri, menyebarkan kebohongan, mengacaukan sistem perekonomian, pembakaran dan perusakan, membuka pusat-pusat maksiat dan pelacuran atau membantu untuk mewujudkannya, melakukan makar sampai menimbulkan gangguan parah pada kestabilan sistem negara, ketidakamanan atau kerugian terhadap integritas fisik (tubuh) manusia, kerusakan besar pada properti publik dan pribadi, dan penyebaran kemaksiatan dan pelacuran telah dimasukkan dalam kategori contoh ifsâd fi al-ardh.[17] Ada juga yang menganggap tindakan seperti pembentukan geng atau kelompok prostitusi dan perdagangan narkoba dan sejenisnya, yang menyebabkan gangguan kestabilan masyarakat, sebagai contoh juga dari ifsâd fi al-ardh.[18]

Dalam aturan hukum pidana Republik Islam Iran yang disetujui pada tahun 2013, telah diresmikan bahwa kejahatan ekonomi adalah bagian dari ifsâd fi al-ardh [19] dan untuk memerangi korupsi dan kejahatan ekonomi tersebut, aturan hukuman pidana diterapkan atasnya, karena hukuman bagi kejahatan ekonomi ini tidak mungkin untuk ditangguhkan dan ditunda, justru pelaksanaan hukumnya lebih banyak ditekankan, begitu juga penerapan hukuman mati atas kejahatan tersebut sebagai pilihan.[20] Beberapa peneliti menganggap penetapan hukuman mati bagi para penjahat ekonomi kurang didukung dengan landasan fikih dan berpendapat bahwa hukuman seperti itu tidak akan memberikan solusi untuk memberantas kejahatan ekonomi dan pencegahannya.[21]

Hukuman

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukuman terhadap musfid fi al-ardh. Perbedaan tersebut muncul dari perbedaan pengertian dan hubungan antara dua permasalahan mufsid fi al-ardh dan muhârib.[22]

Mereka yang menganggap kedua permasalahan ini sama hanya mencukupkan hukuman keduanya seperti pada hukuman muhârib saja.[23] Para Fukaha, dengan mengutip ayat mengenai muhârabah, menyebutkan empat bentuk hukuman bagi muhârib: eksekusi mati, penyaliban (mengikat tangan dan kaki ke sesuatu yang mirip dengan salib),[24] memotong tangan dan kaki dengan arah berlawanan dan pengusiran dari negeri (pengasingan). Hukuman seperti ini sudah merupakan bagian dari ijmâ'. [25] Filosofi hukuman muhârib adalah untuk menjaga darah dan nyawa orang-orang yang tak berdosa. dan untuk mencegah penjahat menyerang dan mengganggu jiwa dan kehidupan, harta benda, dan kehormatan manusia.[26]

Menurut sebagian pendapat Fukaha, hukuman bagi Mufsid fi al-Ardh (sebagai masalah yang terpisah dari muharabah) adalah eksekusi mati.[27] seperti halnya yang disebutkan pada Pasal 286 hukum pidana Republik Islam Iran, bahwa hukuman bagi mufsid fi al-ardh adalah eksekusi mati. [28]

Kontroversi Tentang Hukuman Eksekusi Mati

Sayid Muhammad Musawi Bujnawardi, salah satu anggota Dewan Peradilan Tertinggi di Iran saat itu, berkata bahwa menurut Imam Khomaini, mufsid fi al-ardh bukanlah kejahatan yang otomatis terkena hukuman eksekusi mati, kecuali mereka menyertakan kejahatan tersebut dengan membawa senjata;[29] oleh karena itu, dalam menanggapi surat dari Abdul Karim Musawi Ardabili, Ketua Mahkamah Agung saat itu, tentang penetapan hukuman mati bagi mufsid fi al-ardh di pengadilan, pihaknya mengizinkan untuk mengamalkan pendapat dari Husain Ali Muntazeri [30] yang berpendapat diperbolehkannya eksekusi mati bagi Mufsid fi al-Ardh.

Catatan Kaki

Daftar Pustaka