Konsep:DARUL HARB
Darul Harb atau Darul Kufr, sebagai lawan dari Darul Islam, merujuk pada wilayah-wilayah yang berada di luar kekuasaan Islam dan sedang dalam keadaan perang dengan negara-negara Islam. Kawasan ini merupakan tempat tinggal kaum kafir, dan fikih Islam telah membahasnya dalam berbagai persoalan seperti salat, Khums, dan Jihad. Sebagian berpendapat bahwa di dunia saat ini, beberapa negeri non-Muslim tidak lagi dianggap sebagai Darul Harb dan dimungkinkan untuk menjalin hubungan yang saling menghormati dengan mereka.
Darul Harb terbagi menjadi dua bagian: medan tempur (wilayah konflik) dan wilayah bahaya (wilayah di mana umat Islam tidak memiliki jaminan keamanan). Fikih Islam menetapkan ketentuan khusus bagi Darul Harb, seperti bahwa harta rampasan perang dari Kafir Harbi diperuntukkan bagi kaum Muslim, dan tinggal di Darul Harb hanya diperbolehkan jika kaum Muslim memiliki kebebasan dalam menjalankan kewajiban agama mereka.
Terminologi
Darul Harb atau Darul Kufr adalah sebutan bagi wilayah yang berada di luar kedaulatan Islam, menjadi tempat tinggal kaum kafir[1] dan dalam keadaan perang dengan negara-negara Islam.[2] Istilah ini berlawanan dengan Darul Islam, dan dalam fikih, topik ini dibahas dalam masalah salat, Khums, Jihad, dan perdagangan.[3] Menurut pandangan Syahid Awwal, Darul Harb merujuk pada kawasan di mana hukum-hukum kafir diterapkan, dan kaum Muslim hanya boleh menetap di sana jika telah mengikat perjanjian damai dengan kaum kafir.[4]
Secara fikih, Darul Harb terbagi menjadi dua: medan pertempuran (ma'rakah al-nabard), yaitu wilayah bentrokan langsung antara Muslim dan kafir,[5] dan wilayah bahaya (manthaqah-ye khathar), di mana terdapat risiko peperangan namun belum ada perjanjian damai atau jaminan keamanan sehingga umat Islam tidak merasa aman.[6]
Transformasi Konsep Darul Harb dan Darul Islam dari Zaman Nabi Hingga Saat Ini
Berdasarkan catatan sejarah, pada masa Nabi Muhammad saw, Madinah adalah Darul Islam. Sebelum Penaklukan Mekah dan setelah hijrahnya para Sahabat ke Madinah, Mekah berstatus sebagai Darul Harb. Namun setelah penaklukan tersebut, Nabi Muhammad saw bersabda: "Tidak ada hijrah setelah Penaklukan Mekah," dan sejak saat itu Mekah bergabung menjadi bagian dari Darul Islam.[7]
Sebagian pakar berpendapat bahwa di dunia modern, beberapa negeri non-Muslim tidak lagi dikategorikan sebagai Darul Harb dan hubungan terhormat dapat dijalin dengan mereka berdasarkan Ayat 8 Surah Al-Mumtahanah. Negara-negara ini biasanya memiliki perjanjian damai dan tidak saling menyerang.[8] Sebaliknya, pihak lain berkeyakinan bahwa beberapa negeri kafir masih merupakan representasi Darul Harb, seperti wilayah di mana umat Islam tidak memiliki keamanan dan hukum-hukum kekufuran berdaulat secara mutlak.[9]
Menurut para peneliti, kaum Khawarij meyakini bahwa jika penduduk Darul Islam melakukan Dosa Besar, maka tempat tersebut berubah menjadi Darul Harb.[10] Ali Gomaa, mantan mufti Mesir, menganggap kelompok ISIS serupa dengan Khawarij dan menyatakan bahwa mereka mengafirkan orang lain serta menghalalkan darah mereka.[11]
Dewasa ini, Negara-negara Islam tetap disebut sebagai Darul Islam tanpa memandang apakah penguasanya memiliki sifat adil atau tidak.[12]
Hukum-hukum Fikih Terkait Darul Harb
Fikih Islam menetapkan aturan khusus bagi wilayah Darul Harb, antara lain: penggunaan fasilitas dari tempat ibadah non-Muslim yang hancur hanya diperbolehkan di masjid-masjid;[13] harta benda milik Kafir Harbi dianggap sebagai Ganimah bagi kaum Muslim;[14] dan pelaksanaan hukuman had terhadap Muslim di Darul Harb hukumnya makruh.[15] Jika seorang Muslim di Darul Harb membunuh orang lain karena salah mengira orang tersebut sebagai kafir harbi, maka ia tidak dikenai qisas maupun diat, melainkan hanya wajib membayar kafarat pembunuhan.[16] Selain itu, harta karun yang ditemukan di Darul Harb menjadi milik penemunya,[17] dan seorang kafir harbi yang masuk Islam, maka darah dan hartanya menjadi terhormat (dilindungi).[18] Tinggal di Darul Harb bagi kaum Muslim hanya diperbolehkan jika terdapat kebebasan bertindak dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama.[19]
Pranala Luar
Catatan Kaki
- ↑ Latifi, Islam wa Ravabit-e Beynolmelal, 1388 HS, hlm. 570.
- ↑ Akhundi, Nezam-e Defa'i-e Islam, 1386 HS, hlm. 139.
- ↑ Muassasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh, 1385 HS, hlm. 570.
- ↑ Latifi, Islam wa Ravabit-e Beynolmelal, 1388 HS, hlm. 77.
- ↑ Latifi, Islam wa Ravabit-e Beynolmelal, 1388 HS, hlm. 84.
- ↑ Latifi, Islam wa Ravabit-e Beynolmelal, 1388 HS, hlm. 84.
- ↑ Akhundi, Nezam-e Defa'i-e Islam, 1386 HS, hlm. 139.
- ↑ Latifi, Islam wa Ravabit-e Beynolmelal, 1388 HS, hlm. 81.
- ↑ Latifi, Islam wa Ravabit-e Beynolmelal, 1388 HS, hlm. 83.
- ↑ Rezwani, Syia-syinasi, 1384 HS, jld. 2, hlm. 540.
- ↑ Ali Gomaa, "Estinad-e Mofti-ye Meshr be Sokhanan-e Ali (as)".
- ↑ Mostafa Akhundi, "Nezam-e Defa'i-e Islam", hlm. 139.
- ↑ Muassasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh, 1385 HS, hlm. 570.
- ↑ Muassasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh, 1385 HS, hlm. 570.
- ↑ Muassasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh, 1385 HS, hlm. 570.
- ↑ Muassasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh, 1385 HS, hlm. 570.
- ↑ Muassasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh, 1385 HS, hlm. 570.
- ↑ Muassasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh, 1385 HS, hlm. 570.
- ↑ Latifi, Islam wa Ravabit-e Beynolmelal, 1388 HS, hlm. 75.
Daftar Pustaka
- Akhundi, Mostafa, Nezam-e Defa'i-e Islam, Qom, Nasyr-e Sepah, 1386 HS.
- Al-Marwazi, Abi Abdillah Nu'aim bin Hammad, Al-Fitan, riset oleh Suhail Zakkar, Beirut, Dar al-Fikr li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', tanpa tahun.
- Rezwani, Ali Asghar, Syia-syinasi wa Pasokh be Syubahat, Nasyr-e Mas'ar, Teheran, cetakan kedua, 1384 HS.
- Ali Gomaa, "Estinad-e Mofti-ye Sabiq-e Meshr be Sokhanan-e Amirul Mu'minin", Situs IQNA News, tanggal rilis: 29 Syahrivar 1393 HS, diakses: 15 Aban 1396 HS.
- Latifi Pakdeh, Lotf-Ali, Islam wa Ravabit-e Beynolmelal, Qom, Nasyr-e Zamzam-e Hedayat, 1388 HS.
- Muassasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, Farhang-e Fiqh Motabiq-e Mazhab-e Ahlulbait (as), di bawah pengawasan: Sayid Mahmoud Hashemi Shahroudi, Qom, Muassasah Dairat al-Ma'arif al-Fiqh al-Islami, 1385 HS.