Lompat ke isi

Konsep:Fikih Keamanan

Dari wikishia

Fikih Keamanan (Feqh-e Amniyat) termasuk di antara masalah-masalah kontemporer fikih yang membahas tentang penjelasan pandangan agama terhadap subjek-subjek yang berkaitan dengan Keamanan. Topik-topik keamanan telah dikemukakan dalam bab-bab fikih seperti Jihad, pertahanan, Amar Makruf Nahi Mungkar, peradilan (qadha), dan had.

Keamanan memiliki berbagai dimensi sosial, budaya, militer, politik, ekonomi, dan peradilan. Selain itu, topik-topik seperti spionase, produksi senjata, lembaga-lembaga pencipta keamanan, batasan intervensi pemerintah dalam ranah privasi, keadilan, dan martabat manusia termasuk di antara masalah-masalah yang dikemukakan dalam fikih keamanan.

Dalam sumber-sumber fikih, faktor-faktor yang mengancam keamanan dan solusi untuk menghadapi tantangan keamanan masyarakat Islam telah dikaji untuk setiap dimensi tersebut. Sebagai contoh, perhatian terhadap penjagaan hak-hak rakyat demi menjamin keamanan sosial, penguatan kemampuan militer dan produksi senjata untuk keamanan militer, kepatuhan terhadap prinsip Kepemilikan Pribadi untuk menjamin keamanan ekonomi, dan ketaatan terhadap supremasi hukum demi menjamin keamanan peradilan termasuk di antara solusi-solusi fikih yang telah disusun.

Terminologi dan Kedudukan

Fikih keamanan dianggap sebagai salah satu bagian baru dalam ilmu fikih yang berupaya menemukan dan mengekstraksi pandangan agama terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan berbagai dimensi Keamanan dari sisi normatif dan instruktif.[1] Atas dasar ini, fikih keamanan didefinisikan sebagai fikih keselamatan dunia dan akhirat manusia.[2]

Kedudukan khusus telah ditetapkan bagi fikih keamanan di antara berbagai ranah fikih;[3] karena subjeknya, yaitu keamanan, dianggap sebagai salah satu tuntutan masyarakat yang paling esensial dan penting,[4] yang menjamin kelangsungan hidup manusia dan menjadi prasyarat bagi fungsi-fungsi kehidupan manusia lainnya.[5] Berdasarkan riwayat-riwayat, menjamin keamanan merupakan salah satu tugas penting Pemerintahan Islam.[6]

Para peneliti fikih menempatkan cabang Fikih ini di bawah judul yang lebih umum yaitu Fikih Politik.[7] Menurut Abul Qasim Alidoust, penulis dan peneliti Islam, dalam ilmu fikih tidak terdapat bagian independen mengenai subjek keamanan; namun topik-topik yang berkaitan dengannya dapat ditelusuri dalam bab-bab fikih seperti Jihad, pertahanan, Amar Makruf Nahi Mungkar, peradilan, had, dan ta'zirat.[8] Najaf Lak-za'i, peneliti ilmu agama dan politik, juga meyakini bahwa kata keamanan dekat dengan kata "hifzh" (penjagaan) dalam fikih dan mencakup judul-judul seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, harta, dan Darul Islam yang dapat dikaji dalam hukum peradilan, ekonomi, politik, dan keluarga.[9]

Subjek-Subjek dalam Fikih Keamanan

Menurut beberapa peneliti, subjek-subjek yang dapat dikemukakan dalam bidang fikih keamanan mencakup hal-hal seperti tajasus, produksi berbagai jenis senjata, lembaga-lembaga pencipta keamanan, dan batasan intervensi pemerintah dalam kebebasan serta ranah privasi rakyat.[10] Juga disebutkan bahwa kata keamanan memiliki hubungan konseptual dengan istilah-istilah fikih seperti Harb, Muharib, Baghyi, Mufsid fil Ardh, kezaliman, bahaya (dharar), pembunuhan, perdamaian, qisth, Qishash, dan Takiyah.[11]

Dimensi Fikih Keamanan

Fikih keamanan dianggap mencakup berbagai dimensi seperti keamanan sosial-budaya, keamanan militer, keamanan politik, keamanan ekonomi, dan keamanan peradilan di mana untuk masing-masing dimensi ini terdapat ajaran-ajaran dalam buku-buku dan bab-bab fikih.[12] Keragaman dimensi fikih keamanan dianggap karena masalah keamanan itu sendiri merupakan masalah dua sisi yang mencakup dimensi subjektif dan objektif.[13] Menurut Mohsen Isma'ili salah satu peneliti fikih dan hukum, teori-teori Barat lebih banyak membahas aspek eksternal (objektif) seperti keamanan jiwa dan harta; sementara dari sudut pandang syariat Islam, keamanan subjektif memiliki prioritas lebih tinggi dan mencakup hal-hal seperti keamanan moral dan budaya masyarakat; karena alasan inilah dalam konstelasi fikih dan hukum Republik Islam Iran keamanan subjektif memiliki orisinalitas khusus.[14]

Keamanan Sosial dan Budaya

Keamanan sosial dan budaya mengacu pada kondisi di mana masyarakat memiliki kenyamanan umum jauh dari berbagai jenis ancaman, dan memiliki keyakinan terhadap penjagaan nilai-nilainya.[15] Kekuatan jenis keamanan ini dianggap berlandaskan pada perlindungan nilai-nilai yang berkuasa di masyarakat dan identitas keagamaannya terhadap segala jenis agresi terhadapnya.[16]

Para peneliti fikih dengan mengakui poin ini bahwa ilmu fikih memiliki peran berpengaruh dalam menjaga nilai-nilai agama dan sosial dengan menyajikan undang-undang dan hukum yang mengawasi hubungan individu dan sosial, telah melakukan ekstraksi ajaran-ajaran dari teks-teks fikih yang menjelaskan faktor-faktor pengancam dan sebaliknya, solusi-solusi penjagaan keamanan sosial dan budaya.[17] Menurut mereka, kezaliman, pembangkangan dan penggulingan, murtad, diskriminasi, perlawanan bersenjata, pemerintahan zalim, Dosa, Bid'ah, dan lain-lain merupakan faktor pengancam keamanan sosial dan budaya. Di sisi lain, melembutkan hati, had dan ta'zirat, pengawasan umum dalam bentuk Amar Makruf Nahi Mungkar, penguatan Lembaga Keluarga, ta'awun dalam kebajikan, menepati janji, menjaga hak-hak rakyat, dan lain-lain dianggap sebagai solusi fikih untuk menjaga keamanan sosial dan budaya.[18]

Keamanan Militer dan Politik

Keamanan militer dan politik dalam fikih Syiah lebih banyak dikaitkan dengan masalah jihad dan khususnya Jihad Pertahanan, murabathah (Penjagaan Perbatasan), spionase, nifak, محاربه (perlawanan bersenjata), dan istilah penjagaan Darul Islam.[19] Jenis keamanan ini berkaitan dengan identitas dan eksistensi negara Islam. Produksi keamanan militer dan politik juga bergantung pada tingkat kemampuan angkatan bersenjata suatu negara untuk melindungi pemerintah dan rakyat terhadap ancaman kekerasan serta penerimaan tanggung jawab dan partisipasi dari pihak rakyat dalam urusan politik.[20] Para fukaha Syiah dalam buku-buku mereka dan di berbagai bab fikih, memberikan penekanan besar pada penguatan kemampuan militer dan perannya dalam pertahanan negara Islam serta menganggapnya sebagai salah satu kewajiban yang sangat ditekankan.[21]

Keamanan Ekonomi

Keamanan ekonomi dalam masyarakat Islam berkaitan dengan penjagaan harta yang merupakan salah satu dari kemaslahatan panca-tujuan (al-mashalih al-khamsah) dan fukaha seperti Imam Khomeini menekankan peran jenis keamanan ini dalam menjaga negara Islam.[22] Sebagai faktor pengancam keamanan ekonomi, telah disebutkan masalah-masalah seperti Riba, Israf, tathfif (mengurangi takaran), dan kemiskinan. Di sisi lain, ditekankan peran faktor-faktor seperti kewajiban pemenuhan mata pencaharian keluarga, pembayaran Khumus dan Zakat, Infak, Wakaf, keadilan, dan prinsip penghormatan terhadap Kepemilikan Pribadi dalam menjaga keamanan ekonomi.[23]

Keamanan Peradilan

Jaminan hak-hak peradilan warga negara dari pihak kedaulatan dan perasaan aman warga negara atas terpenuhinya hak-hak semacam ini disebut keamanan peradilan.[24] Intervensi pengaruh, diskriminasi, korupsi pemerintah, undang-undang yang tidak sesuai, dan ketiadaan lembaga peradilan yang efisien termasuk di antara faktor-faktor pencipta ancaman di ranah keamanan peradilan. Di sisi lain, dikatakan bahwa untuk menyelesaikan tantangan keamanan peradilan harus bersandar pada solusi-solusi seperti pembentukan pengadilan yang diperlukan, perhatian terhadap prinsip supremasi hukum, pengembangan peradilan, penjagaan keadilan, penjagaan Martabat Manusia, kepatuhan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dan independensi peradilan.[25]

Catatan Kaki

  1. Alidoust, "Mahiyat wa Chistisyinasi-ye Feqh-e Amniyat wa Feqh-e Amniyati", hlm. 12.
  2. Maleki, "Dars-e Kharij-e Feqh-e Amniyat", tercantum dalam situs Madrasah Feqahat.
  3. Nikkhu Amiri dkk, "Kankasyi dar Rabeteh ba Tasir-e Hokmsyenasi dar Feqh-e Amniyat ba Ruykardi bar Ara-ye Imam Khomeini", hlm. 2.
  4. Alidoust, "Mahiyat wa Chistisyinasi-ye Feqh-e Amniyat wa Feqh-e Amniyati", hlm. 6–7.
  5. Khasynudi dan Mushthafapour, "Waka-wi-ye Naqsy-e Feqh-e Imamiyah dar Tamin-e Amniyat-e Ejtema'i ba Takid bar Zharfiyat-e Qawa'id-e Feqhi", hlm. 12.
  6. Musawi Kasymeri, Dowlat-e Islami wa Amniyat, 1388 HS, hlm. 83.
  7. Lak-za'i, "Motale'at-e Feqhi-ye Amniyat", hlm. 188–189; Alidoust, "Mahiyat wa Chistisyinasi-ye Feqh-e Amniyat wa Feqh-e Amniyati", hlm. 7; Syariatmadar Jazayeri, "Amniyat dar Feqh-e Siyasi-ye Syi'eh", hlm. 9.
  8. Alidoust, "Mahiyat wa Chistisyinasi-ye Feqh-e Amniyat wa Feqh-e Amniyati", hlm. 7.
  9. Lak-za'i, "Motale'at-e Feqhi-ye Amniyat", hlm. 190–192.
  10. Alidoust, "Dars-e Kharij-e Feqh-e Amniyat", tercantum dalam portal berita Miftah Insani Islami.
  11. Lak-za'i, "Motale'at-e Feqhi-ye Amniyat", hlm. 191.
  12. Syariatmadar Jazayeri, "Amniyat dar Feqh-e Siyasi-ye Syi'eh, hlm. 9-29; Lak-za'i, "Motale'at-e Feqhi-ye Amniyat", hlm. 191-192.
  13. Isma'ili, "Haqq-e Syahrwandan bar Amniyat; Tafawut-e Mahiyat wa Atsar-e An...", hlm. 48.
  14. Isma'ili, "Haqq-e Syahrwandan bar Amniyat; Tafawut-e Mahiyat wa Atsar-e An...", hlm. 48-50.
  15. Haj Mohammadi, "Amniyat-e Ejtema'i az Manzhar-e Feqh-e Syi'eh", hlm. 31; Pazukiyan dkk, "Barrasi-ye Ab'ad wa Syakheseh-haye Siyasi-Ejtema'i-ye Amniyat dar Feqh-e Siyasi-ye Syi'eh", hlm. 41; Syariatmadar Jazayeri, "Amniyat dar Feqh-e Siyasi-ye Syi'eh, hlm. 9.
  16. Nabatiyan, "Tabyini Feqhi az Awamel-e Tahdid wa Abzar-haye Tamin-e Amniyat dar Jame'eh", hlm. 33.
  17. Nabatiyan, "Tabyini Feqhi az Awamel-e Tahdid wa Abzar-haye Tamin-e Amniyat dar Jame'eh", hlm. 34-35.
  18. Chareh-ju Langroudi dkk, "Farayand-e Syakl-giri-ye Maquleh-ye Amniyat-e Ejtema'i wa Ruykard-e Feqh-e Islami be An", hlm. 68-69; Nabatiyan, "Tabyini Feqhi az Awamel-e Tahdid wa Abzar-haye Tamin-e Amniyat dar Jame'eh", hlm. 37-51; Lak-za'i dkk, "Amniyat-e Milli-ye Dowlat-e Islami az Manzhar-e Feqh-e Syi'eh", hlm. 44-49.
  19. Syariatmadar Jazayeri, "Amniyat dar Feqh-e Siyasi-ye Syi'eh, hlm. 13-14; Lak-za'i, "Motale'at-e Feqhi-ye Amniyat", hlm. 192; Lak-za'i dkk, "Amniyat-e Milli-ye Dowlat-e Islami az Manzhar-e Feqh-e Syi'eh", hlm. 49-51.
  20. Lak-za'i dkk, "Amniyat-e Milli-ye Dowlat-e Islami az Manzhar-e Feqh-e Syi'eh", hlm. 49-51.
  21. Najafi, Jawahir al-Kalam, 1404 H, jil. 21, hlm. 46; Imam Khomeini, Tahrir al-Wasilah, Penerbit Dar al-Ilm, jil. 1, hlm. 485; Montazeri, Mabani-ye Feqhi-ye Hokumat-e Islami, 1409 H, jil. 1, hlm. 238.
  22. Imam Khomeini, Tahrir al-Wasilah, Penerbit Dar al-Ilm, jil. 1, hlm. 485-486.
  23. Lak-za'i dkk, "Amniyat-e Milli-ye Dowlat-e Islami az Manzhar-e Feqh-e Syi'eh", hlm. 51; Syariatmadar Jazayeri, "Amniyat dar Feqh-e Siyasi-ye Syi'eh, hlm. 25.
  24. Najafizadeh Dehkordi dkk, "Amniyat-e Qadhai az Didgah-e Feqh wa Hoquq-e Iran wa Asnad-e Hoquq-e Basyari..." hlm. 32-33; Haji Deh-abadi dan Samimi, "Chalesy-haye Amniyat-e Qadhai wa Rahbord-haye Hall-e An ba Takid bar Asl-e Hakimiyat-e Qanun az Manzhar-e Feqh wa Hoquq", hlm. 32.
  25. Haji Deh-abadi dan Samimi, "Chalesy-haye Amniyat-e Qadhai wa Rahbord-haye Hall-e An ba Takid bar Asl-e Hakimiyat-e Qanun az Manzhar-e Feqh wa Hoquq", hlm. 50-56.

Daftar Pustaka

  • Alidoust, Abul Qasim. "Dars-e Kharij-e Feqh-e Amniyat". Tercantum dalam portal berita Miftah Insani Islami, tanggal posting: 1 Mordad 1401 HS.
  • Alidoust, Abul Qasim. "Mahiyat wa Chistisyinasi-ye Feqh-e Amniyat wa Feqh-e Amniyati". Jurnal Hokumat-e Islami, nomor 78, 1394 HS.
  • Chareh-ju Langroudi, Abdullah dkk. "Farayand-e Syakl-giri-ye Maquleh-ye Amniyat-e Ejtema'i wa Ruykard-e Feqh-e Islami be An". Jurnal Tebb wa Qur'an, periode 4, nomor 3, 1398 HS.
  • Haj Mohammadi, Hossein. "Amniyat-e Ejtema'i az Manzhar-e Feqh-e Syi'eh (Mabani wa Rahkar-ha)". Jurnal Danysy-e Entezami-ye Qom, nomor 10, 1395 HS.
  • Haji Deh-abadi, Mohammad Ali dan Mohammad Javad Samimi. "Chalesy-haye Amniyat-e Qadhai wa Rahbord-haye Hall-e An ba Takid bar Asl-e Hakimiyat-e Qanun az Manzhar-e Feqh wa Hoquq". Jurnal Motale'at-e Feqh-e Islami wa Mabani-ye Hoquq, nomor 49, 1403 HS.
  • Hoseini, Sayid Hossein. Aqebat-be-Kheiri. Qom, Pusat Penelitian Islam Radio dan Televisi, 1384 HS.
  • Imam Khomeini, Sayid Ruhullah. Tahrir al-Wasilah. Qom, Penerbit Dar al-Ilm, tanpa tahun.
  • Isma'ili, Mohsen. "Haqq-e Syahrwandan bar Amniyat; Tafawut-e Mahiyat wa Atsar-e An, Nazhariyeh-i Tafawut dar Bab-e Mahiyat-e Amniyat bar Asas-e Syariat". Jurnal Motale'at-e Rahbordi-ye NAJA, nomor 15, 1399 HS.
  • Khasynudi, Hadi dan Ehsan Mushthafapour. "Waka-wi-ye Naqsy-e Feqh-e Imamiyah dar Tamin-e Amniyat-e Ejtema'i ba Takid bar Zharfiyat-e Qawa'id-e Feqhi". Jurnal Afaq-e Amniyat, nomor 64, 1403 HS.
  • Lak-za'i, Najaf. "Motale'at-e Feqhi-ye Amniyat". Jurnal Pazhuhesy-nameh-ye Olum-e Siyasi, tahun kesembilan, nomor kedua, 1393 HS.
  • Lak-za'i, Najaf dkk. "Amniyat-e Milli-ye Dowlat-e Islami az Manzhar-e Feqh-e Syi'eh". Jurnal Siyasat-e Muta'aliyah, nomor 14, 1395 HS.
  • Maleki, Mohsen. "Dars-e Kharij-e Feqh-e Amniyat". Tercantum dalam situs Madrasah Feqahat, tanggal posting: 28 Shahrivar 1403 HS.
  • Montazeri, Hossein Ali. Mabani-ye Feqhi-ye Hokumat-e Islami. Terjemahan Mahmoud Salawati dan Abolfazl Syakkouri. Qom, Penerbit Kayhan, 1409 H.
  • Musawi Kasymeri, Sayid Mahdi. Dowlat-e Islami wa Amniyat. Qom, Sekretariat Majelis Ahli Kepemimpinan, 1388 HS.
  • Nabatiyan, Mohammad Esmail. "Tabyini Feqhi az Awamel-e Tahdid wa Abzar-haye Tamin-e Amniyat dar Jame'eh". Jurnal Feqh wa Siyasat, nomor 3, 1400 HS.
  • Najafi, Muhammad Hasan. Jawahir al-Kalam fi Syarh Syara'i al-Islam. Koreksi Abbas Qouchani dan Ali Akhoundi. Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, cetakan ketujuh, 1404 H.
  • Najafizadeh Dehkordi, Hossein dkk. "Amniyat-e Qadhai az Didgah-e Feqh wa Hoquq-e Iran wa Asnad-e Hoquq-e Basyari ba Takid bar Dadresi-ye Alani dar Omur-e Keifari". Jurnal Feqh-e Jazai-ye Tathbiqi, periode 3, nomor 1, 1402 HS.
  • Nikkhu Amiri dkk. "Kankasyi dar Rabeteh ba Tasir-e Hokmsyenasi dar Feqh-e Amniyat ba Ruykardi bar Ara-ye Imam Khomeini". 1399 HS.
  • Pazukiyan, Asadullah dkk. "Barrasi-ye Ab'ad wa Syakheseh-haye Siyasi-Ejtema'i-ye Amniyat dar Feqh-e Siyasi-ye Syi'eh". Jurnal Danysy-e Entezami-ye Syarq-e Ostan-e Tehran, nomor 18, 1397 HS.
  • Syariatmadar Jazayeri, Sayid Nurullah. "Amniyat dar Feqh-e Siyasi-ye Syi'eh". Jurnal Olum-e Siyasi, nomor 9, 1379 HS.

Templat:Istilah Fikih```