Konsep:Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran

Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran adalah kumpulan hukum dan peraturan Republik Islam Iran yang menentukan struktur resmi, tujuan, cita-cita, dan prinsip-prinsip yang mengatur sistem ini. Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran merupakan hukum agama yang bercampur dengan ajaran mazhab Syiah dan diambil dari suara rakyat. Percampuran undang-undang ini dengan Syiah dianggap sebagai karakteristik terpenting dan pembeda utamanya dengan undang-undang dasar lainnya.

Draf Undang-Undang Dasar disiapkan oleh Majelis Ahli Konstitusi pada 24 Aban 1358 HS dalam empat belas bab dan 175 pasal, serta disahkan melalui referendum dengan suara mayoritas pada 11 dan 12 Azar tahun yang sama. Undang-undang ini ditinjau kembali pada 1368 HS oleh Dewan Peninjau Konstitusi dan disetujui oleh rakyat melalui referendum pada tanggal enam Mordad tahun yang sama.

Undang-Undang Dasar Iran terdiri dari empat belas bab dan 177 pasal, di mana pada bab pertama disebutkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip umumnya. Bentuk pemerintahan Republik Islam, ketergantungan sistem pada keyakinan Islam dan Syiah, serta penetapan Wali Faqih sebagai pemimpin masyarakat adalah beberapa prinsip dan dasar dari undang-undang ini.

Teks Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, dan berbagai buku juga telah ditulis untuk mensyarah dan menjelaskannya.

Kedudukan

Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran dianggap sebagai hukum agama yang bercampur dengan ajaran mazhab Syiah, serta merupakan hukum demokratis yang diambil dari suara rakyat. Percampuran Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran dengan Syiah diperkenalkan sebagai perbedaan paling mendasar dengan undang-undang dasar lainnya. Undang-undang ini dianggap sebagai sumber hukum konstitusi yang paling kredibel dan utama, serta sumber terpenting untuk mengenal Republik Islam Iran. Undang-Undang Dasar Iran mencakup tujuan, cita-cita, prinsip, dan nilai-nilai yang mengatur sistem Iran. Dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan fondasi sistem dan perjanjian nasional rakyat. Seluruh struktur resmi sistem Republik Islam Iran digambarkan dalam Undang-Undang Dasar. Juga dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan standar bagi undang-undang lainnya dan tidak ada undang-undang yang boleh bertentangan dengannya.

Dalam mukadimah Undang-Undang Dasar, misinya dinyatakan sebagai perwujudan dari latar belakang keyakinan Revolusi Islam serta menciptakan landasan dan kondisi untuk pembinaan manusia dengan nilai-nilai luhur dan universal. Selain itu, Undang-Undang Dasar harus menyediakan landasan bagi kelangsungan revolusi di dalam dan di luar Iran, serta menjamin peniadaan segala jenis despotisme intelektual dan sosial serta monopoli ekonomi.

Dalam definisi Undang-Undang Dasar, dikatakan bahwa ia adalah kumpulan kaidah dan peraturan umum yang menentukan bentuk pemerintahan, organisasi tinggi dari tiga kekuatan negara dan hubungan antara satu sama lain, serta hak-hak dan kebebasan individu di hadapan negara. Definisi lain dari Undang-Undang Dasar juga telah dikemukakan.

Sejarah

Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran disahkan melalui referendum dengan suara mayoritas pada 11 dan 12 Azar 1358 HS. Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran, dengan didirikannya Majelis Ahli Konstitusi pada dua belas Mordad 1358 HS, para anggotanya menyelesaikan penyusunan dan pengesahan akhir Undang-Undang Dasar dalam dua belas bab dan 175 pasal pada 24 Aban tahun yang sama, dan diserahkan kepada Pemimpin Revolusi pada empat Azar. Undang-undang ini atas perintah Imam Khomeini, dibawa ke referendum pada tanggal sebelas dan dua belas Azar 1358 HS dan disahkan dengan 95 persen suara peserta (75 persen dari pemilik hak pilih).

Tiga draf Undang-Undang Dasar telah disiapkan. Draf pertama disiapkan atas perintah Imam Khomeini sebelum Revolusi Islam saat beliau tinggal di Neauphle-le-Château, oleh Hasan Habibi dan rekan-rekannya; namun tidak mendapat sambutan dari para pakar hukum. Draf kedua disiapkan oleh lingkaran Ersyad yang terdiri dari pakar hukum seperti Naser Minachi, Naser Katouzian, Hasan Habibi, dan Mohammad Khamenei. Draf ini atas permintaan Imam Khomeini, dikirimkan kepada para marja dan ulama seperti Sayyid Muhammad Ridha Gulpaygani dan mereka memberikan catatan serta perbaikan, kemudian diputuskan untuk dibawa ke referendum setelah diperbaiki; namun draf ini menghadapi penolakan dari beberapa anggota pemerintah sementara seperti Insinyur Bazargan. Akhirnya dengan terbentuknya Majelis Ahli Konstitusi, para anggotanya menyiapkan sebuah draf dan membawanya ke referendum, dan draf itulah yang disahkan.

Pasal dua belas draf Undang-Undang Dasar yang menyebutkan mazhab resmi negara adalah Syiah, menghadapi penolakan dari sekelompok Ahlusunah dalam berbagai bentuk seperti penyelenggaraan seminar dan demonstrasi. Dikatakan bahwa penolakan ini dimulai sebelum publikasi resmi draf tersebut dan terus berlanjut setelah pengesahannya. Menanggapi penolakan ini, berbagai surat dan pernyataan dikirimkan oleh para ulama dan rakyat kepada Imam dan para pejabat penyusun Undang-Undang Dasar yang menuntut pengakuan resmi mazhab Syiah Isna Asyari serta syarat Syiah bagi Presiden dan Perdana Menteri.

Peninjauan Kembali Undang-Undang Dasar

Satu dekade setelah pengesahan Undang-Undang Dasar, karena alasan seperti ketidakjelasan ruang lingkup wewenang kekuasaan eksekutif dan perlunya penyelesaian perselisihan antara Majelis Permusyawaratan Islam dan Dewan Garda, Imam Khomeini pada 4 Ordibehesht tahun 1368 HS, menetapkan anggota Dewan Peninjau Undang-Undang Dasar dan batasan masalah yang akan ditinjau, dan pada 6 Mordad tahun yang sama, perubahan yang dipertimbangkan dibawa ke referendum bersamaan dengan pemilihan presiden dan disetujui oleh rakyat dengan suara mayoritas.

Beberapa poin yang berubah dalam peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

• Penghapusan syarat Marja'iyat dalam posisi kepemimpinan
• Peningkatan wewenang pemimpin
• Perubahan Wilayatul Amr menjadi Wilayatul Muthlaqah al-Amr
• Peningkatan wewenang Dewan Garda
• Pembentukan Dewan Penentu Kebijakan Negara
• Penghapusan jabatan Perdana Menteri
• Perubahan Majelis Permusyawaratan Nasional menjadi Majelis Permusyawaratan Islam.

Undang-Undang Dasar Konstitusional

Templat:Utama Sejarah undang-undang dasar di Iran merujuk pada Gerakan Konstitusi. Pada tahun 1285 HS (1324 H) parlemen pertama dalam sejarah Iran terbentuk dan memulai tugas penyusunan undang-undang dasar. Anggota komisi khusus penyusunan undang-undang dasar terdiri dari Moshir-od-Dowleh, Sani-od-Dowleh, Mokhber-os-Saltaneh, dan Mokhber-ol-Molk. Dikatakan bahwa karena orang-orang ini terpengaruh oleh pemikiran Barat, mereka menerjemahkan sebagian besar undang-undang dasar dari konstitusi negara-negara Eropa seperti Prancis dan Belgia serta memberikannya corak Islami. Draf undang-undang dasar konstitusional dikirimkan ke parlemen; namun tidak diterima. Oleh karena itu, para anggota parlemen sendiri yang menyusun undang-undang dasar tersebut. Rancangan usulan undang-undang dasar konstitusional diajukan di parlemen pada sebelas Dzulqa'dah 1324 H dan setelah melalui berbagai dinamika, ditandatangani oleh raja saat itu (Muzaffaruddin Syah) pada empat belas Dzulqa'dah 1324 H (delapan Dey 1285 HS).

Undang-Undang Dasar Konstitusional terdiri dari lima bab dan 51 pasal; namun mengingat beberapa kekurangannya, amandemen (mutammam) undang-undang dasar disiapkan dan ditandatangani oleh raja pada 29 Syakban 1325 H (15 Mehr 1386 HS). Pasal pengawasan mujtahid tingkat pertama termasuk di antara pasal-pasal amandemen undang-undang dasar tersebut.

Kandungan dan Struktur

Undang-Undang Dasar Iran terdiri dari satu mukadimah, empat belas bab, dan 177 pasal di mana pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan hak dan kewajiban timbal balik antara rakyat dan pelaksana urusan (badan pemerintahan dan negara);
2. Jenis pemerintahan yang efektif dalam menjamin hak-hak tersebut;
3. Kekuatan dan kekuatan yang memiliki kedaulatan;
4. Kontrol kekuasaan dan pengawasan terhadap kekuatan negara untuk mencegah penyimpangan.

Judul dari empat belas bab Undang-Undang Dasar adalah sebagai berikut:

1. Prinsip-Prinsip Umum
2. Bahasa, Aksara, Sejarah, dan Bendera Resmi Negara
3. Hak-Hak Bangsa
4. Ekonomi dan Urusan Keuangan
5. Hak Kedaulatan Bangsa dan Kekuatan yang Lahir darinya
6. Kekuasaan Legislatif
7. Dewan-Dewan (Syura)
8. Pemimpin atau Dewan Kepemimpinan
9. Kekuasaan Eksekutif
10. Kebijakan Luar Negeri
11. Kekuasaan Yudikatif
12. Radio dan Televisi
13. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi
14. Peninjauan Kembali Undang-Undang Dasar.

Prinsip dan Dasar

Dikatakan bahwa prinsip dan dasar Undang-Undang Dasar disebutkan dalam bab pertama hingga kelima. Prinsip-prinsip umum Undang-Undang Dasar dinyatakan dalam empat belas pasal di bab pertama Undang-Undang Dasar, di mana beberapa yang terpenting adalah:

1. Pemerintahan Iran adalah Republik Islam.
2. Republik Islam adalah sistem yang didasarkan pada iman kepada Tauhid, wahyu ilahi, hari kebangkitan, Keadilan Ilahi, Imamah, dan Kemuliaan Manusia.
3. Seluruh hukum dan peraturan harus didasarkan pada kriteria Islam.
4. Pada masa kegaiban Imam Zaman (af), wilayatul amr dan imamah umat berada di tangan Wali Faqih.
5. Amar Makruf Nahi Mungkar adalah tugas umum dan timbal balik di pundak rakyat terhadap satu sama lain, negara terhadap rakyat, dan rakyat terhadap negara.
6. Seluruh hukum, peraturan, dan perencanaan harus bertujuan memudahkan pembentukan Keluarga serta menjaga kesucian dan kekokohan hubungan keluarga.
7. Seluruh kaum Muslimin adalah satu umat dan negara wajib mendasarkan kebijakan umumnya pada persatuan bangsa-bangsa Islam.
8. Agama resmi Iran adalah Islam dan mazhab Syiah Isna Asyari, dan pasal ini tidak dapat diubah selamanya. Mazhab lainnya memiliki penghormatan penuh dan bebas dalam menjalankan upacara keagamaan menurut fikih mereka sendiri.
9. Orang-orang Iran penganut Zoroaster, Yahudi, dan Kristen adalah minoritas agama dan mereka bebas dalam menjalankan upacara keagamaan mereka.
10. Negara Republik Islam Iran dan kaum Muslimin wajib berperilaku terhadap non-Muslim dengan akhlak yang baik dan keadilan Islam serta menghormati hak-hak kemanusiaan mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar, legitimasi sistem Republik Islam bersandar pada Wilayatul Faqih dan suara rakyat dan kekuatan yang berdaulat dalam sistem ini adalah: Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Anggota Majelis Permusyawaratan Islam dan Presiden dipilih secara langsung oleh suara rakyat, dan Ketua Mahkamah Agung (Kekuasaan Yudikatif) ditetapkan oleh pemimpin.

Bibliografi

Teks Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran telah diterjemahkan dan diterbitkan ke dalam 30 bahasa dunia oleh Penerbit Internasional Al-Hoda. Berbagai buku juga telah membahas dan menjelaskannya, di antaranya:

• Asynayi ba Qanun-e Asasi-ye Jomhuri-ye Islami-ye Iran (Mengenal Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran), Mehdi Nazarpour, Teheran, Universitas Payam-e Noor, cetakan pertama, 1391 HS. Buku teks Universitas Payam-e Noor yang disiapkan dan diproduksi oleh Universitas Ma'arif Islami.
• Asynayi ba Qanun-e Asasi-ye Jomhuri-ye Islami-ye Iran (Mengenal Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran), Mohammad Reza Majidi, Qom, Penerbit Daftare Nasre Ma'aref, cetakan pertama, 1389 HS.
• Mukhtashar-e Huquq-e Asasi va Asynayi ba Qanun-e Asasi-ye Jomhuri-ye Islami-ye Iran (Ringkasan Hukum Konstitusi dan Pengenalan Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran), Mohsen Malek-Afzali Ardakani, Qom, Penerbit Daftare Nasre Ma'aref, cetakan pertama, 1391 HS.
• Syarh-e Qanun-e Asasi (Syarah Undang-Undang Dasar), Mohammad Yazdi, Penerbit Imam Ashr (as), cetakan pertama, 1382 HS.
• Negahi be Mabani-ye Tahlili-ye Nezam-e Jomhuri-ye Islami-ye Iran: Ta'amolati dar Feqh-e Siyasi va Mabani-ye Feqhi-ye Qanun-e Asasi-ye Jomhuri-ye Islami-ye Iran (Tinjauan terhadap Dasar-dasar Analitis Sistem Republik Islam Iran: Renungan tentang Fikih Politik dan Dasar-dasar Fikih Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran), Mohammad Javad Arasta, disiapkan oleh Universitas Baqir al-Ulum (as), Qom, Penerbit Bustan-e Ketab, cetakan pertama, 1389 HS.