Lompat ke isi

Konsep:Umur Hisbiyah

Tambah pranala
Dari wikishia

Templat:Tentang Umur Hisbiyah merujuk pada urusan-urusan yang menurut Islam tidak boleh ditinggalkan dan pelaksanaannya sangat penting demi menjaga ketertiban sosial serta mencegah terabaikannya hak-hak masyarakat. Konsep ini dalam fikih Syiah secara khusus dikaji dalam bab Pengadilan dan Ijtihad. Umur Hisbiyah berbeda dengan Wajib Kifayah, dan dalam semua kasus, tidak ada kewajiban umum bagi setiap individu terhadap urusan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, konsep Hisbah berkembang dari pengawasan individu oleh Nabi Muhammad saw menjadi struktur resmi "Ihtisab" pada era Abbasiyah, dan dalam fikih Syiah hal ini dikemukakan dalam bentuk tugas-tugas sosial seorang fakih. Para fakih memiliki dua pandangan mengenai cakupan urusan ini: minimalis (terbatas pada kasus-kasus tertentu) dan maksimalis (mencakup semua urusan sosial). Beberapa contohnya mencakup Pengadilan, pelaksanaan wasiat, pengelolaan harta orang yang tidak memiliki wali, pengelolaan wakaf, pelaksanaan hudud, dan penerimaan dana syariat.

Pada era kegaiban, tanggung jawab Umur Hisbiyah pertama-tama berada di pundak Fakih Jami' al-Syara'ith, dan jika ia tidak ada, tanggung jawab tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang mukmin yang adil atau bahkan orang Fasik (dalam kondisi darurat). Beberapa fakih menyimpulkan bahwa dari penerimaan urgensi pelaksanaan Umur Hisbiyah, mutlak diperlukan pembentukan pemerintahan Islam dan Wilayatul Faqih di bidang ini, sementara yang lain menganggapnya tidak cukup untuk membuktikan Wilayah 'Ammah bagi fakih dan memandang perlu adanya dalil-dalil terpisah dalam bidang ini.

مفهوم‌شناسی و جایگاه

Umur Hisbiyah adalah urusan-urusan yang memiliki kemaslahatan umum di mana Allah tidak memperbolehkan urusan tersebut ditinggalkan dan memandang pelaksanaannya sebagai suatu keharusan.[1] Urusan-urusan ini berkaitan langsung dengan kepentingan duniawi dan ukhrawi masyarakat, dan meninggalkannya dapat menyebabkan kekacauan dalam ketertiban sosial atau pengabaian hak-hak individu.[2] Umur Hisbiyah dikaji oleh para fakih dalam bagian-bagian dari kitab-kitab fikih seperti "Ijtihad dan Taklid", "Perdagangan", dan "Pengadilan".[3] Dalam istilah mereka, terminologi ini digunakan dalam dua bentuk, yaitu umum dan khusus:[4]

  • Dalam makna khusus: Umur Hisbiyah mencakup urusan-urusan yang dalam teks-teks syariat tidak ditentukan penanggung jawab khususnya, seperti perwalian anak yatim atau orang-orang mahjur (seperti orang gila).[5]
  • Dalam makna umum: Seluruh urusan di mana Syari' (Allah) tidak rida jika urusan tersebut ditinggalkan dan memandang pelaksanaannya sebagai suatu keharusan, meskipun tidak ditentukan penanggung jawab khusus baginya (seperti Jihad atau amar makruf).[6]

Dinyatakan bahwa Umur Hisbiyah berbeda dengan Wajib Kifayah. Dalam wajib kifayah, jika suatu amalan tidak dilakukan, maka seluruh mukalaf akan mendapatkan siksa,[7] sementara Umur Hisbiyah adalah tugas orang-orang tertentu yang memiliki izin untuk melakukan tindakan dalam urusan tersebut.[8] Tentu saja, beberapa fakih membagi Umur Hisbiyah menjadi dua bagian: urusan-urusan yang memerlukan izin Hakim Syarak dan urusan-urusan yang tidak memerlukan izin.[9]

سیر تحول تاریخی مفهوم حسبه

Templat:Utama Menurut para peneliti, sejarah Hisbah menunjukkan bahwa meskipun istilah ini tidak umum pada awal Islam, namun konsepnya yaitu pengawasan terhadap urusan sosial, ekonomi, dan moral telah dilakukan sejak awal oleh Nabi saw dan khalifah-khalifah sesudahnya. Pada era Abbasiyah, pengawasan ini berubah menjadi struktur resmi yang disebut "Hisbah" dan para petugas yang ditunjuk untuk tugas ini disebut Muhtasib. Tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban sosial dan memerangi korupsi.[10]

Pada periode sebelum Safawi, karena ketiadaan pemerintahan Syiah yang berkuasa, pembahasan Hisbah tidak dikemukakan secara resmi dalam fikih Syiah, meskipun para fakih telah membahasnya secara ijtihad. Syahid Awwal termasuk fakih pertama yang menggunakan istilah ini dan menghubungkannya dengan tugas-tugas agama seperti amar makruf.[11] Dengan terbentuknya pemerintahan Safawi, Hisbah mendapatkan kedudukan sebagai institusi resmi pemerintahan dan para petugas ditunjuk di kota-kota besar untuk urusan tersebut. Setelah era Safawi, dengan melemahnya institusi Hisbah, tugas-tugasnya dipindahkan ke "Umur Hisbiyah" dalam lingkup wewenang para fakih.[12] Imam Khomeini juga menekankan keberlangsungan peran ini dalam pemerintahan Islam.[13]

گستره و مصادیق امور حسبیه

Dalam cakupan Umur Hisbiyah terdapat dua pandangan utama:[14] Pandangan minimalis yang membatasi cakupannya pada kasus-kasus darurat seperti memberikan Fatwa dalam urusan agama,[15] dan pandangan maksimalis yang menganggap menjaga tatanan masyarakat Islam serta pelaksanaan hukum-hukum sosial sebagai contoh terpenting dari Umur Hisbiyah[16] dan meyakini bahwa masyarakat Islam tidak boleh dibiarkan begitu saja.[17]

Para fakih menyebutkan berbagai contoh untuk Umur Hisbiyah yang mencakup perwalian atas harta anak yatim, orang gila, orang safih, dan orang yang hilang (ghaib) jika tidak ada wali khusus (ayah, kakek dari pihak ayah, washi),[18] pelaksanaan wasiat jika tidak ditentukan washi atau washi telah meninggal,[19] perceraian wanita dalam kasus-kasus di mana kelanjutan hidup bersama tidak memungkinkan dan suami tidak mau menceraikan,[20] dan pengelolaan wakaf umum yang tidak memiliki nazir khusus atau nazirnya tidak menjalankan tugasnya.[21] Selain itu, Umur Hisbiyah selaras dengan kewajiban Amar Makruf Nahi Mungkar[22] dan dalam kasus-kasus yang memerlukan campur tangan kekuasaan, hal itu termasuk dalam wewenang penguasa agama.[23] Pengadilan dan pelaksanaan hudud Ilahi juga merupakan tugas terpenting bagi para fakih jami' al-syara'ith,[24] serta penerimaan dan pendistribusian dana syariat seperti Zakat dan Khumus termasuk dalam Umur Hisbiyah.[25]

متصدی امور حسبیه

Dalam fikih Syiah, tanggung jawab pelaksanaan Umur Hisbiyah pada masa kegaiban adalah sesuai urutan berikut:

  1. Fakih Jami' al-Syara'ith: Pada awalnya, tanggung jawab ada pada fakih jami' al-syara'ith[26] karena ia memiliki niyabah 'ammah (perwakilan umum) dari Imam Maksum as dan memiliki kompetensi ilmiah serta praktis untuk mengambil keputusan dalam urusan umum.[27]
  2. Orang-orang Mukmin yang Adil: Jika akses kepada fakih tidak memungkinkan, tanggung jawab beralih kepada orang-orang mukmin yang adil dan terpercaya,[28] namun beberapa fakih menegaskan bahwa tindakan ini harus dengan izin penguasa syariat.[29] Meskipun dikatakan bahwa izin ini tidak diperlukan dalam semua Umur Hisbiyah.[30] Menurut para peneliti fikih, pemberian izin dari fakih jami' al-syara'ith kepada individu yang kompeten untuk menangani Umur Hisbiyah memberikan legitimasi agama dan sosial. Izin ini memerlukan evaluasi ilmiah dan moral, dan dalam sejarah, khususnya pada masa Qajar dan Pahlavi, telah menjadi sarana untuk menjalankan Wilayatul Faqih serta mengatur hubungan sosial.[31]
  3. Orang-orang Mukmin yang Fasik: Dalam kondisi darurat di mana tidak ditemukan fakih atau orang mukmin yang adil untuk melaksanakan urusan yang mendesak, secara pengecualian diperbolehkan bagi orang fasik yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut mendapatkan izin melaksanakannya,[32] dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan (mufsadah) yang lebih besar daripada jika urusan tersebut ditinggalkan.[33].

استدلال با امور حسبیه برای ولایت عامه فقیه

Templat:Utama Para fakih dalam pembahasan Umur Hisbiyah memiliki dua pandangan utama mengenai urgensi Wilayatul Faqih:[34]

  1. Kelompok Pertama: Menyimpulkan dari urgensi pelaksanaan Umur Hisbiyah bahwa Wilayatul Faqih dalam masalah pemerintahan adalah niscaya.[35] Berdasarkan pandangan ini, karena hukum-hukum sosial dan pemerintahan Islam adalah niscaya dan pada masa kegaiban para fakih adalah wakil Imam, maka mereka harus melaksanakan hukum-hukum tersebut.[36] Di Republik Islam Iran, banyak tugas pemerintahan berada di bawah cakupan Umur Hisbiyah dan legitimasi mereka berasal dari izin Wali Fakih.[37]
  2. Kelompok Kedua: Meyakini bahwa Umur Hisbiyah tidak dapat menjadi landasan pembuktian Wilayatul Faqih dalam masalah pemerintahan dan untuk tujuan tersebut harus merujuk pada dalil-dalil lain.[38] Beberapa bahkan tidak memasukkan pemerintahan sebagai bagian dari Umur Hisbiyah dan beberapa lainnya mengatakan bahwa Wilayatul Faqih hanya diterapkan dalam urusan yang mendesak dan penguasa harus memiliki kekuatan publik untuk melaksanakan tujuan-tujuannya.[39] Izin dalam Umur Hisbiyah dari Ayatullah Sayid Abul Hasan Isfahani pada tahun 1359 H kepada Syekh Muhammad Husain Subhani, ayah dari Ayatullah Jafar Subhani.

Catatan Kaki

  1. ↑ Syahroudi, Farhang-e Fiqh, 1382 HS, jil. 1, hlm. 667.
  2. ↑ Naraqi, 'Awaid al-Ayyam, 1417 H, hlm. 536.
  3. ↑ Syahroudi, Farhang-e Fiqh, 1382 HS, jil. 1, hlm. 667.
  4. ↑ Syahroudi, Farhang-e Fiqh, 1382 HS, jil. 1, hlm. 667.
  5. ↑ Sebagai contoh lihat: Anshari, al-Makasib, 1415 H, jil. 3, hlm. 557; Husaini Maraghi, al-'Anawin al-Fiqhiyyah, 1417 H, jil. 2, hlm. 571.
  6. ↑ Sebagai contoh lihat: Khomeini, Kitab al-Bai', 1390 H, jil. 2, hlm. 497-498.
  7. ↑ Jam'i az Muhaqqiqin, Farhang-nameh Ushul Fiqh, 1389 HS, hlm. 871.
  8. ↑ Khomeini, Kitab al-Bai', 1390 H, jil. 2, hlm. 497.
  9. ↑ Syahroudi, Farhang-e Fiqh, 1382 HS, jil. 1, hlm. 668.
  10. ↑ Ya'qubi, "Hisbah wa Wilayat-e Faqih", hlm. 343-346.
  11. ↑ Badkoubeh Hezaweh, "Hisbah", jil. 13, hlm. 236.
  12. ↑ Badkoubeh Hezaweh, "Hisbah", jil. 13, hlm. 237.
  13. ↑ Khomeini, Shahifeh-ye Nur, 1378 HS, jil. 12, hlm. 112-113.
  14. ↑ Ya'qubi, "Hisbah wa Wilayat-e Faqih", hlm. 347.
  15. ↑ Sebagai contoh lihat: Alu Kasyif al-Ghitha, al-Firdaus al-A'la, 1426 H, hlm. 93-94; Khoei, Mausu'ah al-Imam al-Khoei, 1418 H, jil. 1, hlm. 356-363.
  16. ↑ Na'ini, Tanbih al-Ummah wa Tanzih al-Millah, 1382 HS, hlm. 75-76; Khomeini, Kitab al-Bai', 1434 H, jil. 2, hlm. 707-708; Tabrizi, Irsyad al-Thalib ila Ta'liq al-Makasib, 1399 H, jil. 3, hlm. 40-44; Tabrizi, Istifta'at-e Jadid, 1385 HS, jil. 2, hlm. 222.
  17. ↑ Montazeri, Dirasat fi Wilayah al-Faqih wa Fiqh al-Daulah al-Islamiyyah, 1409 H, jil. 1, hlm. 13 dan hlm. 193-194.
  18. ↑ Alu Kasyif al-Ghitha, al-Firdaus al-A'la, 1426 H, hlm. 93.
  19. ↑ Borujerdi, Istifta'at, 1388 HS, hlm. 22.
  20. ↑ Khomeini, Tahrir al-Wasilah, 1434 H, jil. 2, hlm. 368.
  21. ↑ Alu Kasyif al-Ghitha, al-Firdaus al-A'la, 1426 H, hlm. 94.
  22. ↑ Ya'qubi, "Hisbah wa Wilayat-e Faqih", hlm. 331.
  23. ↑ Syahid Awwal, Mausu'ah al-Syahid al-Awwal, 1430 H, jil. 10, hlm. 37; Shahib al-Jawahir, Jawahir al-Kalam, 1421 H, jil. 11, hlm. 279.
  24. ↑ Alu Kasyif al-Ghitha, al-Firdaus al-A'la, 1426 H, hlm. 93-94; Khoei, Mausu'ah al-Imam al-Khoei, 1418 H, jil. 1, hlm. 360.
  25. ↑ Mirza Qumi, Jame' al-Syatat, 1371 HS, jil. 2, hlm. 465; Musawi Khalkhali, Hakemiyat dar Eslam, 1380 HS, hlm. 584.
  26. ↑ Bahrani, al-Durar al-Najafiyyah, 1423 H, jil. 1, hlm. 265.
  27. ↑ Bahrani, Ajwibah al-Masail al-Behbehaniyyah, 1406 H, hlm. 68.
  28. ↑ Sebagai contoh lihat: Bahrani, al-Hada'iq al-Nadhirah, 1363 HS, jil. 10, hlm. 71.
  29. ↑ Sebagai contoh lihat: Bahrani, al-Hada'iq al-Nadhirah, 1363 HS, jil. 20, hlm. 378.
  30. ↑ Sabzawari, Muhadzdzab al-Ahkam fi Bayan al-Halal wal Haram, 1413 H, jil. 11, hlm. 152.
  31. ↑ Zandiyeh dan Naderi, "Wilayat-e Siyasi-ye Faqih ba Takyeh bar Ejaze-nameh-haye Umur-e Hisbiyeh-ye Doureh-ye Qajar wa Pahlavi", hlm. 113-115.
  32. ↑ Anshari, al-Makasib, 1415 H, jil. 3, hlm. 564-569.
  33. ↑ Sebagai contoh lihat: Iraqi, Kitab al-Qadha, 1421 H, hlm. 60.
  34. ↑ Ya'qubi, "Hisbah wa Wilayat-e Faqih", hlm. 349-350.
  35. ↑ Sebagai contoh lihat: Naraqi, 'Awaid al-Ayyam, 1417 H, hlm. 538-539; Na'ini, al-Makasib wal Bai', 1413 H, jil. 2, hlm. 341.
  36. ↑ Sebagai contoh lihat: Na'ini, Tanbih al-Ummah wa Tanzih al-Millah, 1382 HS, hlm. 133-134; Borujerdi, al-Badr al-Zahir fi Shalawat al-Jumu'ah wal Musafir, 1416 H, hlm. 78-79; Khomeini, Kitab al-Bai', 1390 H, jil. 2, hlm. 497-498.
  37. ↑ Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, hlm. 41 dan 54.
  38. ↑ Sebagai contoh lihat: Anshari, al-Makasib, 1415 H, jil. 3, hlm. 557; Khoei, Mausu'ah al-Imam al-Khoei, 1418 H, jil. 1, hlm. 356-363.
  39. ↑ Sebagai contoh lihat: Ha'iri, Wilayah al-Amr fi 'Asyr al-Ghaibah, 1424 H, hlm. 90-92.

Daftar Pustaka

  • Alu Kasyif al-Ghitha, Muhammad Husain. al-Firdaus al-A'la. Qom, Dar Anwar al-Huda, 1426 H.
  • Anshari, Murtadha. al-Makasib. Qom, Majma' al-Fikr al-Islami, 1415 H.
  • Badkoubeh Hezaweh, Ahmad. "Hisbah". Dalam Danesy-nameh Jahan-e Eslam. Teheran, Yayasan Ensiklopedia Islam, 1399 HS.
  • Bahrani, Yusuf bin Ahmad. Ajwibah al-Masail al-Behbehaniyyah. Qom, Dar Ihya al-Ihya li 'Ulama al-Bahrain wal Qathif wal Ahsa, 1406 H.
  • Bahrani, Yusuf bin Ahmad. al-Durar al-Najafiyyah min al-Multaqathat al-Yusufiyyah. Beirut, Dar al-Mustafa(saw) li Ihya al-Turats, 1423 H.
  • Bahrani, Yusuf bin Ahmad. al-Hada'iq al-Nadhirah. Qom, Jami'ah al-Mudarrisin, Muassasah al-Nasyr al-Islami, 1363 HS.
  • Borujerdi, Husain. al-Badr al-Zahir fi Shalawat al-Jumu'ah wal Musafir. Qom, Kantor Ayatullah al-Uzhma al-Montazeri, 1416 H.
  • Borujerdi, Husain. Istifta'at. Qom, Muassasah Ayatullah al-Uzhma Borujerdi, 1388 HS.
  • Ha'iri, Sayid Kazim. Wilayah al-Amr fi 'Asyr al-Ghaibah. Qom, Majma' al-Fikr al-Islami, 1424 H.
  • Husaini Maraghi, Abdulfattah bin Ali. al-'Anawin al-Fiqhiyyah. Qom, Jami'ah al-Mudarrisin, Muassasah al-Nasyr al-Islami, 1417 H.
  • Iraqi, Dhiya'uddin. Kitab al-Qadha. Qom, Muassasah Ma'arif al-Islami Imam Ridha as, 1421 H.
  • Jam'i az Muhaqqiqin. Farhang-nameh Ushul Fiqh. Qom, Pazyuhesygah Olum wa Farhang Eslami, 1389 HS.
  • Khoei, Sayid Abul Qasim. Mausu'ah al-Imam al-Khoei. Qom, Muassasah Ihya Atsar al-Imam al-Khoei, 1418 H.
  • Khomeini, Sayid Ruhullah. Kitab al-Bai'. Teheran, Muassasah Tanzhim wa Nasyr Atsar al-Imam al-Khomeini(ra), 1434 H.
  • Khomeini, Sayid Ruhullah. Kitab al-Bai'. Najaf, Mathba'ah al-Adab, 1390 H.
  • Khomeini, Sayid Ruhullah. Shahifeh-ye Nur. Teheran, Muassasah Tanzhim wa Nasyr Atsar Imam Khomeini(ra), 1378 HS.
  • Khomeini, Sayid Ruhullah. Tahrir al-Wasilah. Teheran, Muassasah Tanzhim wa Nasyr Atsar al-Imam al-Khomeini(ra), 1434 H.
  • Mirza Qumi, Abul Qasim bin Muhammad Hasan. Jame' al-Syatat. Teheran, Kayhan, 1371 HS.
  • Montazeri, Husain Ali. Dirasat fi Wilayah al-Faqih wa Fiqh al-Daulah al-Islamiyyah. Qom, al-Markaz al-'Alami lil Dirasat al-Islamiyyah, 1409 H.
  • Musawi Khalkhali, Muhammad Mahdi. Hakemiyat dar Eslam (Kedaulatan dalam Islam). Qom, Jami'ah al-Mudarrisin, Daftar Entesyarat Eslami, 1380 HS.
  • Na'ini, Muhammad Husain. al-Makasib wal Bai'. Qom, Jami'ah al-Mudarrisin, Muassasah al-Nasyr al-Islami, 1413 H.
  • Na'ini, Muhammad Husain. Tanbih al-Ummah wa Tanzih al-Millah. Qom, Bustan-e Kitab, 1382 HS.
  • Naraqi, Ahmad bin Muhammad Mahdi. 'Awaid al-Ayyam. Qom, Daftar Tablighat Eslami Hauzah Ilmiah Qom, 1417 H.
  • Sabzawari, Abdul A'la. Muhadzdzab al-Ahkam fi Bayan al-Halal wal Haram. Qom, Sayid Abdul A'la Sabzawari, 1413 H.
  • Shahib al-Jawahir, Muhammad Hasan bin Baqir. Jawahir al-Kalam. Qom, Muassasah Dairah al-Ma'arif Fiqh Eslami, 1421 H.
  • Syahid Awwal, Muhammad bin Makki. Mausu'ah al-Syahid al-Awwal. Qom, Pusat Sains dan Budaya Islam, 1430 H.
  • Syahroudi, Sayid Mahmud. Farhang-e Fiqh (Kamus Fikih). Qom, Lembaga Ensiklopedia Fikih Islam, 1382 HS.
  • Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran. Teheran, Pazyuhesygah Syura-ye Negahban, 1397 HS.
  • Ya'qubi, Abul Qasim. "Hisbah wa Wilayat-e Faqih" (Hisbah dan Wilayatul Faqih). Majalah Hauzah, No. 85-86, 1377 HS.
  • Zandiyeh, Hasan dan Abbas Naderi. "Wilayat-e Siyasi-ye Faqih ba Takyeh bar Ejaze-nameh-haye Umur-e Hisbiyeh-ye Doureh-ye Qajar wa Pahlavi". Fashl-nameh Motale'at-e Tarikh-e Eslam, Tahun 13, No. 48, 1400 HS.

Templat:Istilah Fikih

Diperoleh dari "https://id.wikishia.net/w/index.php?title=Konsep:Umur_Hisbiyah&oldid=105953"