Lompat ke isi

Konsep:Umur Hisbiyah

Dari wikishia

Templat:Tentang 2 Umur hasbiyah (bahasa Arab: امور حسبیه) mengacu pada pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan Islam tidak boleh ditinggalkan dan pelaksanaannya sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah pelanggaran hak-hak masyarakat. Konsep ini telah dikaji dalam fikih Syiah terutama dalam bab Peradilan dan Ijtihad. Umur hasbiyah berbeda dengan kewajiban kifa'i dan dalam semua kasus, tidak ada kewajiban publik (semua orang) terhadapnya.

Seiring berjalannya waktu, konsep hisbah dari pengawasan individu Nabi Muhammad (saw) mencapai struktur resmi "ihtisab" pada era Abbasiyah dan dalam fikih Syiah juga dibahas dalam bentuk tugas sosial fakih. Para fakih memiliki dua pandangan mengenai ruang lingkup urusan ini: minimalis (terbatas pada kasus-kasus tertentu) dan maksimalis (mencakup semua urusan sosial). Beberapa contohnya adalah Peradilan, pelaksanaan wasiat, pengurusan harta tanpa pemilik, pengelolaan wakaf, pelaksanaan had, dan penerimaan dana syar'i.

Pada era kegaiban, tanggung jawab umur hasbiyah pertama-tama berada di pundak Fakih Jami' asy-Syara'ith dan jika dia tidak ada, hal itu mungkin diserahkan kepada mukmin yang adil atau bahkan orang yang fasik (dalam keadaan darurat). Beberapa fakih dari penerimaan perlunya pelaksanaan umur hasbiyah, telah menyimpulkan perlunya pembentukan pemerintahan Islam dan wilayah fakih dalam bidang ini, sementara yang lain tidak menganggapnya cukup untuk membuktikan wilayah ammah fakih dan menganggap alasan terpisah diperlukan dalam hal ini.

Terminologi dan kedudukan

Umur hasbiyah mengacu pada pekerjaan-pekerjaan yang memiliki kemaslahatan umum dan Tuhan tidak memperbolehkan untuk meninggalkannya serta menganggap perlu untuk melaksanakannya.[1] Urusan-urusan ini berkaitan langsung dengan kepentingan duniawi dan ukhrawi masyarakat dan meninggalkannya dapat menyebabkan gangguan ketertiban sosial atau pelanggaran hak-hak individu.[2] Umur hasbiyah telah dibahas dan dikaji oleh para fakih di beberapa bagian kitab-kitab fikih seperti "Ijtihad dan Taklid", "Perdagangan", dan "Peradilan".[3] Dalam ungkapan mereka, istilah ini digunakan dalam dua bentuk umum dan khusus:[4]

  • Dalam makna khusus: Umur hasbiyah mencakup pekerjaan-pekerjaan yang tidak memiliki penanggung jawab khusus yang ditetapkan dalam teks-teks syariat, seperti pengasuhan anak yatim atau orang yang mahjur (dicegah mengelola hartanya) (seperti orang gila).[5]
  • Dalam makna umum: Seluruh urusan yang mana Pembuat Syariat (Syari') tidak rida untuk meninggalkannya dan menganggap pelaksanaannya sangat penting, meskipun tidak ada penanggung jawab khusus yang ditunjuk untuknya (seperti Jihad atau amar makruf).[6]

Dikatakan bahwa umur hasbiyah berbeda dengan wajib kifa'i. Dalam wajib kifa'i, jika perbuatan itu tidak dilakukan, seluruh mukalaf akan dihukum,[7] sedangkan umur hasbiyah adalah tugas orang-orang tertentu yang memiliki izin untuk bertindak dalam urusan tersebut.[8] Tentu saja, beberapa fakih telah membagi umur hasbiyah menjadi dua bagian. Urusan-urusan di mana izin hakim syarak diperlukan dan urusan-urusan yang tidak memerlukan izin.[9]

Lintasan sejarah perkembangan konsep hisbah

! Artikel terkait untuk kategori ini adalah Hisbah.

Menurut para peneliti, lintasan sejarah hisbah menunjukkan bahwa meskipun istilah ini tidak umum pada masa awal Islam, namun konsepnya yaitu pengawasan terhadap urusan sosial, ekonomi dan moral sejak awal dilakukan oleh Nabi Muhammad (saw) dan para khalifah berikutnya. Pada era Abbasiyah, pengawasan berubah menjadi struktur resmi yang disebut "Hisbah" dan para pejabat yang disebut Muhtasib ditunjuk untuk tugas ini. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan melawan kerusakan (korupsi).[10]

Pada masa sebelum Safawiyah, karena tidak adanya pemerintahan Syiah yang kuat, pembahasan hisbah tidak diangkat dalam fikih Syiah, meskipun para fakih telah membahasnya secara ijtihad. Syahid al-Awwal adalah termasuk fakih pertama yang menggunakan istilah ini dan mengaitkannya dengan tugas-tugas agama seperti amar makruf.[11] Dengan pembentukan pemerintahan Safawiyah, hisbah mendapatkan kedudukan sebagai lembaga resmi pemerintah dan para pejabat ditunjuk untuk itu di kota-kota besar. Setelah Safawiyah, dengan melemahnya lembaga hisbah, tugas-tugasnya dialihkan ke "umur hasbiyah" dalam wilayah kewenangan para fakih.[12] Imam Khomeini juga menekankan kelangsungan peran ini di dalam pemerintahan Islam.[13]

Ruang lingkup dan bentuk-bentuk umur hasbiyah

Dalam ruang lingkup umur hasbiyah terdapat dua pandangan utama:[14] pandangan minimalis yang membatasi cakupannya pada kasus-kasus darurat (penting) seperti mengeluarkan fatwa dalam urusan agama,[15] dan pandangan maksimalis yang menganggap pelestarian sistem masyarakat Islam dan pelaksanaan hukum-hukum sosial sebagai salah satu bentuk umur hasbiyah yang paling penting[16] dan meyakini bahwa masyarakat Islam tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan.[17]

Para fakih telah menyebutkan berbagai bentuk untuk umur hasbiyah yang mencakup perwalian atas harta anak yatim, orang gila, orang safih (bodoh), dan orang yang gaib (hilang) jika tidak ada wali khusus (ayah, kakek dari pihak ayah, penerima wasiat),[18] pelaksanaan wasiat-wasiat jika tidak ada penetapan wali atau wali meninggal dunia,[19] perceraian wanita dalam kasus-kasus di mana kehidupan tidak mungkin dilanjutkan dan suami tidak menceraikannya,[20] serta pengelolaan wakaf umum yang tidak memiliki mutawalli (pengelola) khusus atau mutawallinya tidak melaksanakan tugasnya.[21] Selain itu, umur hasbiyah sejalan dengan kewajiban amar makruf nahi mungkar[22] dan dalam kasus-kasus di mana campur tangan kedaulatan (pemerintah) diperlukan, maka hal itu dianggap sebagai bagian dari wewenang penguasa agama.[23] Peradilan dan pelaksanaan had-had Ilahi juga termasuk tugas terpenting fakih jami' asy-syara'ith,[24] dan penerimaan serta pendistribusian dana-dana syar'i seperti Zakat dan Khums juga berada di dalam ruang lingkup umur hasbiyah.[25]

Penanggung jawab umur hasbiyah

Dalam fikih Syiah, tanggung jawab pelaksanaan umur hasbiyah pada era kegaiban sesuai dengan urutan berikut:

  1. Fakih Jami' asy-Syara'ith: Pada awalnya, tanggung jawab berada di tangan fakih jami' asy-syara'ith[26] karena ia memiliki perwakilan umum (niabah ammah) dari Imam Maksum (as) dan memiliki kelayakan ilmiah dan praktis untuk membuat keputusan dalam urusan publik.[27]
  2. Mukmin yang adil: Jika akses kepada fakih tidak memungkinkan, tanggung jawab dipindahkan kepada mukmin yang adil dan dapat dipercaya,[28] namun beberapa fakih telah menegaskan bahwa tindakan ini harus dengan izin hakim syarak.[29] Meskipun dikatakan izin ini tidak diperlukan dalam semua umur hasbiyah.[30] Menurut para peneliti fikih, izin fakih jami' asy-syara'ith kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk menangani umur hasbiyah, memberikan legitimasi agama dan sosial. Izin ini memerlukan evaluasi ilmiah dan moral dan dalam sejarah, terutama selama periode Qajar dan Pahlavi, izin ini menjadi sarana untuk menerapkan wilayah fakih dan mengatur hubungan sosial.[31]
  3. Mukmin yang fasik: Dalam kondisi darurat di mana tidak ditemukan seorang fakih atau mukmin yang adil untuk melakukan urusan darurat (penting) tersebut, secara pengecualian mungkin orang fasik yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan itu, diizinkan untuk melakukannya,[32] dengan syarat tidak terjadi mafsadat (kerusakan) yang lebih besar daripada meninggalkannya.[33]

Argumentasi dengan umur hasbiyah untuk wilayah ammah fakih

! Artikel terkait untuk kategori ini adalah Wilayatul Fakih.

Para fakih dalam pembahasan umur hasbiyah, memiliki dua pandangan utama mengenai perlunya wilayatul fakih:[34]

Ijazah dalam umur hasbiyah Ayatullah Sayyid Abu al-Hasan al-Isfahani pada tahun 1359 H kepada Syaikh Muhammad Husain Subhani, ayah Ayatullah Ja'far Subhani.
  1. Kelompok pertama: Dari perlunya pelaksanaan umur hasbiyah mereka menyimpulkan bahwa wilayatul fakih dalam masalah-masalah pemerintahan adalah darurat (wajib).[35] Berdasarkan pandangan ini, karena hukum-hukum sosial dan pemerintahan Islam sangat penting dan di masa kegaiban, para fakih adalah wakil Imam, maka mereka harus melaksanakan hukum-hukum ini.[36] Di Republik Islam Iran, banyak kewajiban pemerintahan berada di bawah umur hasbiyah dan legitimasinya berasal dari izin wali fakih.[37]
  2. Kelompok kedua: Meyakini bahwa umur hasbiyah tidak dapat menjadi dasar pembuktian wilayatul fakih dalam masalah pemerintahan dan untuk tujuan ini harus merujuk pada dalil-dalil lain.[38] Bahkan beberapa fakih tidak menganggap pemerintahan sebagai bagian dari umur hasbiyah dan beberapa yang lain mengatakan wilayatul fakih hanya diterapkan dalam urusan penting (darurat) dan penguasa harus memiliki kekuatan publik untuk melaksanakan tujuan-tujuannya.[39]

Catatan Kaki

  1. Syahrudi, Farhang Fiqh, 1382 HS, jld. 1, hlm. 667.
  2. Naraqi, Awa'id al-Ayyam, 1417 H, hlm. 536.
  3. Syahrudi, Farhang Fiqh, 1382 HS, jld. 1, hlm. 667.
  4. Syahrudi, Farhang Fiqh, 1382 HS, jld. 1, hlm. 667.
  5. Sebagai contoh lihat: Ansari, Al-Makasib, 1415 H, jld. 3, hlm. 557; Husaini Maraghi, Al-'Anawin al-Fiqhiyyah, 1417 H, jld. 2, hlm. 571.
  6. Sebagai contoh lihat: Khomeini, Kitab al-Bai', 1390 H, jld. 2, hlm. 497-498.
  7. Sekelompok peneliti, Farhang-Nameh Ushul Fiqh, 1389 HS, hlm. 871.
  8. Khomeini, Kitab al-Bai', 1390 H, jld. 2, hlm. 497.
  9. Syahrudi, Farhang Fiqh, 1382 HS, jld. 1, hlm. 668.
  10. Ya'qubi, "Hisbah wa Wilayat Faqih", hlm. 343-346.
  11. Badkubeh Hazaweh, "Hisbah", jld. 13, hlm. 236.
  12. Badkubeh Hazaweh, "Hisbah", jld. 13, hlm. 237.
  13. Khomeini, Shahifeh Nur, 1378 HS, jld. 12, hlm. 112-113.
  14. Ya'qubi, "Hisbah wa Wilayat Faqih", hlm. 347.
  15. Sebagai contoh lihat: Al Kasyif al-Ghitha', Al-Firdaus al-A'la, 1426 H, hlm. 93-94; Al-Khoei, Mausu'ah al-Imam al-Khoei, 1418 H, jld. 1, hlm. 356-363.
  16. Naini, Tanbih al-Ummah wa Tanzih al-Millah, 1382 HS, hlm. 75-76; Khomeini, Kitab al-Bai', 1434 H, jld. 2, hlm. 707-708; Tabrizi, Irsyad ath-Thalib ila Ta'liq al-Makasib, 1399 H, jld. 3, hlm. 40-44; Tabrizi, Istifta'at Jadid, 1385 HS, jld. 2, hlm. 222.
  17. Muntazhari, Dirasat fi Wilayah al-Faqih wa Fiqh ad-Daulah al-Islamiyyah, 1409 H, jld. 1, hlm. 13 & 193-194.
  18. Al Kasyif al-Ghitha', Al-Firdaus al-A'la, 1426 H, hlm. 93.
  19. Borujerdi, Istifta'at, 1388 HS, hlm. 22.
  20. Khomeini, Tahrir al-Wasilah, 1434 H, jld. 2, hlm. 368.
  21. Al Kasyif al-Ghitha', Al-Firdaus al-A'la, 1426 H, hlm. 94.
  22. Ya'qubi, "Hisbah wa Wilayat Faqih", hlm. 331.
  23. Syahid al-Awwal, Mausu'ah asy-Syahid al-Awwal, 1430 H, jld. 10, hlm. 37; Shahib al-Jawahir, Jawahir al-Kalam, 1421 H, jld. 11, hlm. 279.
  24. Al Kasyif al-Ghitha', Al-Firdaus al-A'la, 1426 H, hlm. 93-94; Al-Khoei, Mausu'ah al-Imam al-Khoei, 1418 H, jld. 1, hlm. 360.
  25. Mirza Qomi, Jami' asy-Syatat, 1371 HS, jld. 2, hlm. 465; Musawi Khalkhali, Hakimiyyat dar Islam, 1380 HS, hlm. 584.
  26. Bahrani, Ad-Durar an-Najafiyyah, 1423 H, jld. 1, hlm. 265.
  27. Bahrani, Ajwibah al-Masa'il al-Bihbahaniyyah, 1406 H, hlm. 68.
  28. Sebagai contoh lihat: Bahrani, Al-Hada'iq an-Nadhirah, 1363 HS, jld. 10, hlm. 71.
  29. Sebagai contoh lihat: Bahrani, Al-Hada'iq an-Nadhirah, 1363 HS, jld. 20, hlm. 378.
  30. Sabzawari, Muhadzdzab al-Ahkam fi Bayan al-Halal wa al-Haram, 1413 H, jld. 11, hlm. 152.
  31. Zandiyah dan Naderi, "Wilayah Siyasi Faqih ba Takyeh bar Ijazeh Nameh-haye Umur Hasbiyah Dawreh Qajar wa Pahlavi", hlm. 113-115.
  32. Ansari, Al-Makasib, 1415 H, jld. 3, hlm. 564-569.
  33. Sebagai contoh lihat: Iraqi, Kitab al-Qadha', 1421 H, hlm. 60.
  34. Ya'qubi, "Hisbah wa Wilayat Faqih", hlm. 349-350.
  35. Sebagai contoh lihat: Naraqi, Awa'id al-Ayyam, 1417 H, hlm. 538-539; Naini, Al-Makasib wa al-Bai', 1413 H, jld. 2, hlm. 341.
  36. Sebagai contoh lihat: Naini, Tanbih al-Ummah wa Tanzih al-Millah, 1382 HS, hlm. 133-134; Borujerdi, Al-Badr az-Zahir fi Shalah al-Jumu'ah wa al-Musafir, 1416 H, hlm. 78-79; Khomeini, Kitab al-Bai', 1390 H, jld. 2, hlm. 497-498.
  37. Qanun Asasi Republik Islam Iran, hlm. 41 & 54.
  38. Sebagai contoh lihat: Ansari, Al-Makasib, 1415 H, jld. 3, hlm. 557; Al-Khoei, Mausu'ah al-Imam al-Khoei, 1418 H, jld. 1, hlm. 356-363.
  39. Sebagai contoh lihat: Haeri, Wilayah al-Amr fi 'Ashr al-Ghaibah, 1424 H, hlm. 90-92.

Daftar Pustaka

  • Al Kasyif al-Ghitha', Muhammad Husain. Al-Firdaus al-A'la. Qom, Dar Anwar al-Huda, 1426 H.
  • Al-Khoei, Sayyid Abu al-Qasim. Mausu'ah al-Imam al-Khoei. Qom, Muassasah Ihya' Atsar al-Imam al-Khoei, 1418 H.
  • Badkubeh Hazaweh, Ahmad. "Hisbah". Danesynameh Jahan Islam (Ensiklopedia Dunia Islam). Teheran, Yayasan Ensiklopedia Islam, 1399 HS.
  • Bahrani, Yusuf bin Ahmad. Ad-Durar an-Najafiyyah min al-Multaqathat al-Yusufiyyah. Beirut, Dar al-Musthafa (saw) li Ihya' at-Turats, 1423 H.
  • Bahrani, Yusuf bin Ahmad. Ajwibah al-Masa'il al-Bihbahaniyyah allati Sa'alaha as-Sayyid Abdullah al-Biladi al-Bahrani. Qom, Dar Ihya' al-Ihya' li Ulama al-Bahrain wa al-Qathif wa al-Ihsa', 1406 H.
  • Bahrani, Yusuf bin Ahmad. Al-Hada'iq an-Nadhirah. Qom, Jama'ah al-Mudarrisin fi al-Hauzah al-'Ilmiyyah bi Qom - Muassasah an-Nasyr al-Islami, 1363 HS.
  • Borujerdi, Husain. Al-Badr az-Zahir fi Shalah al-Jumu'ah wa al-Musafir. Qom, Maktab Ayatullah al-Uzhma Muntazhari, 1416 H.
  • Borujerdi, Husain. Istifta'at. Qom, Muassasah Ayatullah al-Uzhma Borujerdi, 1388 HS.
  • Haeri, Sayyid Kazhim. Wilayah al-Amr fi 'Ashr al-Ghaibah. Qom, Majma' al-Fikr al-Islami, 1424 H.
  • Husaini Maraghi, Abdul Fattah bin Ali. Al-'Anawin al-Fiqhiyyah. Qom, Jama'ah al-Mudarrisin fi al-Hauzah al-'Ilmiyyah bi Qom - Muassasah an-Nasyr al-Islami, 1417 H.
  • Iraqi, Dhiya'uddin. Kitab al-Qadha'. Qom, Muassasah Ma'arif Islami Imam Ridha (as), 1421 H.
  • Khomeini, Sayyid Ruhullah. Kitab al-Bai'. Najaf, Mathba'ah al-Adab, 1390 H.
  • Khomeini, Sayyid Ruhullah. Kitab al-Bai'. Teheran, Muassasah Tanzhim wa Nasyr Atsar Imam Khomeini (ra), 1434 H.
  • Khomeini, Sayyid Ruhullah. Shahifeh Nur (Lembaran Cahaya). Teheran, Muassasah Tanzhim wa Nasyr Atsar Imam Khomeini (ra), 1378 HS.
  • Khomeini, Sayyid Ruhullah. Tahrir al-Wasilah. Teheran, Muassasah Tanzhim wa Nasyr Atsar Imam Khomeini (ra), 1434 H.
  • Mirza Qomi, Abu al-Qasim bin Muhammad Hasan. Jami' asy-Syatat. Teheran, Penerbit Kayhan, 1371 HS.
  • Muntazhari, Husain Ali. Dirasat fi Wilayah al-Faqih wa Fiqh ad-Daulah al-Islamiyyah. Qom, Al-Markaz al-'Alami li ad-Dirasat al-Islamiyyah, 1409 H.
  • Musawi Khalkhali, Muhammad Mahdi. Hakimiyyat dar Islam (Pemerintahan dalam Islam). Qom, Jama'ah al-Mudarrisin Hauzeh Ilmiyyah Qom - Daftar Intisyarat Islami, 1380 HS.
  • Naini, Muhammad Husain. Al-Makasib wa al-Bai'. Qom, Jama'ah al-Mudarrisin fi al-Hauzah al-'Ilmiyyah bi Qom - Muassasah an-Nasyr al-Islami, 1413 H.
  • Naini, Muhammad Husain. Tanbih al-Ummah wa Tanzih al-Millah. Qom, Bustan Kitab, 1382 HS.
  • Naraqi, Ahmad bin Muhammad Mahdi. Awa'id al-Ayyam. Qom, Daftar Tablighat Islami Hauzeh Ilmiyyah Qom - Markaz Intisyarat, 1417 H.
  • Qanun Asasi Republik Islam Iran (Konstitusi Republik Islam Iran). Teheran, Pazhouhesykadeh Syura-ye Negahban, 1397 H.
  • Sabzawari, Abdul A'la. Muhadzdzab al-Ahkam fi Bayan al-Halal wa al-Haram. Qom, Sayyid Abdul A'la Sabzawari, 1413 H.
  • Sekelompok Peneliti. Farhang-Nameh Ushul Fiqh (Kamus Ushul Fikih). Qom, Pazhouhesygah Ulum wa Farhang Islami, 1389 HS.
  • Shahib al-Jawahir, Muhammad Hasan bin Baqir. Jawahir al-Kalam. Qom, Muassasah Da'irah al-Ma'arif Fiqh Islami bar Mazhab Ahlulbait (as), 1421 H.
  • Syahid al-Awwal, Muhammad bin Makki. Mausu'ah asy-Syahid al-Awwal. Qom, Maktab al-I'lam al-Islami fi al-Hauzah al-'Ilmiyyah - Markaz al-'Ulum wa ats-Tsaqafah al-Islamiyyah, 1430 H.
  • Syahrudi, Sayyid Mahmud. Farhang Fiqh Muthabiq Mazhab Ahlulbait (as) (Kamus Fikih Menurut Mazhab Ahlulbait as). Qom, Muassasah Da'irah al-Ma'arif Fiqh Islami bar Mazhab Ahlulbait (as), 1382 HS.
  • Tabrizi, Jawad. Irsyad ath-Thalib ila Ta'liq al-Makasib. Qom, Mathba'ah Mehr, 1399 H.
  • Tabrizi, Jawad. Istifta'at Jadid (Fatwa-fatwa Baru). Qom, Penerbit Sorour, 1385 HS.
  • Ya'qubi, Abu al-Qasim. "Hisbah wa Wilayat Faqih". Majalah Hawzah, Periode ke-15, Nomor 85 & 86, Farwardin, Ordibehesyt, Khordad & Tir 1377 HS.
  • Zandiyah, Hasan dan Abbas Naderi. "Wilayah Siyasi Faqih ba Takyeh bar Ijazeh Nameh-haye Umur Hasbiyah Dawreh Qajar wa Pahlavi". Fashlnameh Muthala'at Tarikh Islam (Jurnal Triwulanan Kajian Sejarah Islam), Tahun ke-13, Nomor 48, Musim Semi 1400 HS.