Lompat ke isi

Konsep:Privasi

Tambah pranala
Dari wikishia

Privasi (Hirim Khushusi) adalah bagian dari kehidupan setiap individu di mana ia tidak dapat dituntut atau dijatuhi hukuman hukum di dalamnya, dan orang lain tidak memiliki hak untuk masuk, memperoleh informasi, atau mencampuri urusan tersebut tanpa izinnya. Individu memiliki independensi dalam pengambilan keputusan di dalam ranah privasi mereka. Cakupan privasi akan menjadi terbatas atau luas bergantung pada jenis budaya dan kedaulatan masyarakat.

Istilah privasi merupakan istilah baru yang tidak disebutkan dalam teks-teks agama, namun ajaran, hukum, dan kaidah-kaidah seperti larangan tajasus (memata-matai) urusan pribadi dan informasi orang lain, menganggap kehormatan seorang mukmin seperti darahnya, keharaman ghibah, keharaman memakan harta dengan cara batil, mencela su'udzon, larangan menyebarkan kekejian, larangan memasuki rumah tanpa izin, dan lain-lain, dianggap sebagai bentuk perlindungan syariat Islam terhadap privasi individu.

Para peneliti Muslim dan Syiah, untuk mengakui dan melindungi privasi, telah merujuk pada beberapa prinsip termasuk perlindungan independensi individu, martabat manusia, pencegahan kezaliman, dan penjagaan kehormatan mukmin. Dalam ajaran dan sumber-sumber fikih Syiah, langkah-langkah untuk melindungi dan mencegah pelanggaran privasi telah dijelaskan; termasuk langkah-langkah pencegahan dari pelanggaran privasi diri sendiri dan orang lain seperti larangan ghibah, istrap sam' (mendengarkan secara diam-diam), dan penyebaran kekejian, perlindungan privasi melalui kaidah-kaidah seperti kaidah penghormatan (ihtiram), Kaidah La Dharar, kaidah ketiadaan wilayah (adamul wilayah), serta penetapan hukuman bagi para pelanggar privasi.

Dalam rangka menentukan kaitan antara Amar Makruf Nahi Mungkar dengan privasi, dikatakan bahwa amar makruf nahi mungkar dalam aspek pribadi kehidupan individu yang tidak memiliki penampakan publik, tidaklah diperbolehkan, dan legitimasinya hanya pada kasus-kasus di mana perilaku dan keyakinan individu masuk ke ranah publik. Para fukaha menganggap tajasus pemerintah dalam ranah privasi individu hanya diperbolehkan jika berkaitan dengan keamanan, kemaslahatan, dan menjaga sistem (hifzhul nizham).

Kedudukan dan Urgensi

Templat:Kotak Kutipan

Menurut keyakinan para peneliti Muslim, meskipun istilah privasi tidak disebutkan dalam teks-teks agama[1] dan tidak ada bab khusus serta independen yang dikhususkan untuk itu dalam sumber-sumber fikih; namun contoh-contoh privasi termasuk tempat tinggal, harta benda, rahasia, informasi pribadi dan keluarga, komunikasi, dan kehormatan orang-orang sangat dihormati dalam ajaran agama dan di berbagai bab fikih.[2] Atas dasar ini, ajaran, hukum, dan kaidah-kaidah seperti larangan tajasus dalam urusan pribadi dan informasi orang lain,[3] menganggap kehormatan seorang mukmin setara dengan darahnya,[4] keharaman menghina mukmin, keharaman ghibah,[5] keharaman memakan harta dengan cara batil, prinsip praduga tak bersalah, mencela su'udzon, larangan menyebarkan kekejian,[6] larangan memasuki rumah tanpa izin,[7] larangan membocorkan rahasia,[8] dan ketiadaan jaminan (dhoman) terhadap tindak pidana atas pelanggar privasi[9] dianggap sebagai manifestasi dukungan syariat Islam terhadap privasi individu.[10]

Hak atas privasi atau hak menyendiri dianggap sebagai salah satu fondasi terwujudnya hak asasi manusia dalam sistem demokrasi, yang melindungi manusia dari gangguan orang lain terhadap kehidupan pribadinya dan juga dari intervensi pemerintah.[11] Hak ini dianggap sebagai salah satu konsep paling berharga dalam sistem hukum yang berkaitan erat dengan penjagaan martabat, reputasi, kebebasan, independensi, dan penentuan nasib manusia, serta menyediakan landasan bagi koeksistensi damai dalam masyarakat.[12]

Terminologi dan Jenis-Jenis Privasi

Privasi mengacu pada bagian dari kehidupan individu di mana ia memiliki kebebasan dari tuntutan dan hukuman, serta pengambilan keputusan, informasi, akses, dan pengawasan atasnya hanya berada di tangan pribadi tersebut.[13] Ini mencakup rumah tinggal, tubuh individu, kehormatan, informasi, dan komunikasi pribadi.[14] Selain itu, privasi juga diakui bagi badan hukum, namun lebih berkaitan dengan informasi keuangan dan komersial mereka.[15] Batasan privasi dapat berbeda-beda bergantung pada budaya, agama, jenis kedaulatan, dan kondisi masyarakat.[16]

Privasi dibagi menjadi dua bagian: fisik dan virtual. Privasi fisik mencakup tubuh, pakaian, tempat tinggal, dan tempat kerja.[17] Privasi virtual muncul seiring dengan perkembangan sistem komputer dan ruang digital, serta memiliki kepentingan khusus karena kemudahan akses terhadap informasi individu dan negara di ruang ini.[18]

Dalam beberapa aspek, privasi dianggap sebagai salah satu hukum dari hukum-hukum syariat, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kepribadian, martabat manusia, identitas spiritual, dan data sensitif individu. Dalam kasus-kasus ini, kepemilikan dan kendali pribadi atas aspek-aspek tersebut tidak terwujud, dan tidak diperbolehkan untuk menggugurkannya atau mengizinkan orang lain memasukinya (misalnya, mengizinkan orang lain melakukan ghibah terhadap diri sendiri, di mana hukum keharaman ghibah tetap berlaku). Namun dalam aspek privasi lainnya yang tidak berkaitan dengan reputasi spiritual individu, masalah ini dianggap sebagai hak pribadi dan pemilik hak dapat memberikan izin untuk memasukinya, seperti rumah tinggal yang dapat dimasuki dengan izin pemilik rumah.[19]

Validitas Syar'i Privasi

Beberapa prinsip telah dikemukakan untuk mengakui dan melindungi privasi secara agama dan syariat; di antaranya: 1- membantu pertumbuhan dan kesempurnaan kepribadian individu, 2- mencegah kezhaliman, 3. menjaga kehormatan individu.[20]

Perlindungan terhadap Independensi, Martabat dan Pertumbuhan Kepribadian Manusia

Menurut para peneliti, independensi dan kebebasan manusia menyampaikan perasaan kepadanya bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan memilih tindakan, perbuatan, serta perkataannya sendiri, dan ketika hak manusia ini diabaikan, kepribadiannya akan terganggu dan menyebabkan penghinaan terhadap individu tersebut.[21] Dengan demikian, larangan membocorkan rahasia orang lain, larangan tajasus dan penyadapan, serta kekebalan tempat tinggal merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap martabat orang-orang.[22]

Pencegahan Kezhaliman dan Pelanggaran

Pelanggaran terhadap privasi orang lain dianggap sebagai bentuk kezhaliman.[23] Misalnya, jika seseorang memasuki tempat milik orang lain tanpa izin, pada hakikatnya ia telah menodai kedaulatan dan kepemilikan orang tersebut serta mencederai hak spiritualnya.[24] Tindakan semacam ini disebut kezhaliman dan pelanggaran serta dianggap haram.[25]

Penjagaan Kehormatan Manusia

Dalam ajaran Islam, menodai kehormatan orang-orang dicela dan dianggap haram, serta ditekankan penjagaannya sebagaimana nyawa dan harta;[26] sedemikian rupa sehingga dalam kitab-kitab fikih, kewajiban membela kehormatan disejajarkan dengan pembelaan terhadap nyawa manusia.[27] Atas dasar ini, ketika pelanggaran privasi menyebabkan penodaan kehormatan seseorang, maka hal itu akan menjadi haram menurut pandangan syariat.[28]

Strategi Perlindungan Privasi dalam Ajaran Syiah

Dalam ajaran Syiah, khususnya dalam sumber-sumber fikih Syiah, langkah-langkah untuk mendukung dan mencegah pelanggaran privasi telah dijelaskan. Langkah-langkah ini dijelaskan di bawah judul seperti tindakan preventif, kaidah-kaidah pendukung, dan penetapan jaminan pelaksanaan.[29]

Tindakan Preventif

Para pemikir Syiah, dengan merujuk pada ayat-ayat dan riwayat, telah mengekstraksi beberapa perintah preventif (terhadap perilaku yang mengancam privasi individu); termasuk hukum-hukum fikih larangan su'udzon, larangan mencari aib, menghina dan mengejek orang lain, larangan memantau urusan pribadi dan penyadapan, keharaman menyebarkan kekejian dan menyingkap aib, serta larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah.[30]

Perlindungan Privasi dalam Terang Kaidah Umum Fikih

Terdapat banyak kaidah fikih-hukum di mana privasi diakui sebagai hak independen; termasuk kaidah penghormatan (ihtiram), kaidah ketiadaan wilayah, Kaidah La Dharar, serta kaidah penguasaan dan otoritas atas harta benda.[31]

Menurut kaidah penghormatan, semua aspek manusia seperti harta, kehormatan, nyawa, dan hak spiritualnya berada dalam lingkup penghormatan dan tidak ada seorang pun yang berhak melanggarnya.[32] Berdasarkan kaidah ketiadaan wilayah, semua manusia dilahirkan bebas dan tidak berada di bawah kendali orang lain, serta selain Allah atau orang yang diizinkan oleh-Nya, tidak ada yang memiliki hak wilayah atas orang lain;[33] oleh karena itu, intervensi dalam urusan pribadi orang lain memerlukan wilayah atas mereka, yang mana menurut kaidah ketiadaan wilayah tidak ada yang memiliki hak tersebut.[34] Kaidah La Dharar sangat sering dijadikan rujukan untuk melindungi privasi.[35] Kaidah ini diambil dari hadis "La dharara wa la dhirara fil Islam" yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad saw dalam peristiwa pelanggaran privasi salah seorang Sahabat oleh Samurah bin Jundab.[36] Menurut kaidah ini, segala bentuk kerugian materi maupun spiritual dilarang.[37]

Penetapan Hukuman bagi Pelanggar Privasi

Dalam fatwa para fukaha, terdapat hukum-hukum bagi pelanggar privasi; menurut keyakinan Syahid Tsani, jika seseorang berusaha memperoleh informasi tentang urusan pribadi orang lain, ia harus dihentikan dari tindakan ini, dan jika dalam situasi ini terjadi cedera pada pihak pelanggar, maka tidak ada jaminan (tanggung jawab) atas orang yang melakukannya.[38] Selain itu, berdasarkan pendapat Makarem Syirazi dari marja' taklid Syiah pada abad ke-14, jika terjadi pelanggaran terhadap hak materi dan spiritual orang lain, pelanggar harus memberikan kompensasi atas kerugian tersebut.[39]

Hubungan Privasi dengan Amar Makruf Nahi Mungkar

Para peneliti agama menganggap perlu untuk menentukan hubungan antara kewajiban amar makruf nahi mungkar dengan cakupan privasi; karena mungkin terjadi konflik antara kedua konsep ini.[40] Dalam hal ini dikatakan bahwa lingkup privasi menurut dasar teori Islam akan terbatas pada perilaku yang sepenuhnya bersifat pribadi dan tidak diikuti oleh dampak sosial.[41] Atas dasar ini, dengan menerima hak Allah di samping hak masyarakat dan hak komunitas, jika suatu tindakan menyebabkan hilangnya hak Allah dan komunitas, tindakan tersebut harus dibatasi.[42]
Perilaku dan keyakinan individu terkait dengan privasi dan amar makruf nahi mungkar dibagi menjadi dua kategori yang mana hukum fikih masing-masing berbeda:

  1. Hal-hal yang tidak memiliki aspek sosial sama sekali dan menjadi contoh dari larangan tajasus: dalam kasus-kasus seperti ini tidak ada jalan untuk amar makruf nahi mungkar, bahkan jika orang tersebut melakukan dosa di lingkup ini. Tentu saja, dalam kasus-kasus di mana terjadi dosa yang sangat besar seperti membunuh manusia, privasi individu dapat dilanggar.[43]
  2. Perilaku dan keyakinan yang sepenuhnya memiliki aspek publik: jika sebuah dosa dilakukan oleh individu yang diikuti oleh dampak sosial dan menyebabkan hilangnya privasi publik, maka itu akan menjadi tempat pelaksanaan kewajiban amar makruf nahi mungkar.[44]

Tajasus Pemerintah dalam Privasi

Para peneliti agama meskipun meyakini keharaman pelanggaran privasi sebagai hukum awal, namun di saat yang sama juga menjelaskan kasus-kasus diperbolehkannya lembaga informasi masuk ke dalam privasi orang-orang berdasarkan kondisi khusus (hukum sekunder).[45] Atas dasar ini, tajasus pemerintah dan lembaga informasinya dalam privasi individu, dengan adanya kondisi termasuk menjaga kemaslahatan dan keamanan sistem Islam, dianggap sah[46] dan di mana kemaslahatan tajasus dan pemeriksaan terhadap privasi individu lebih penting daripada kerusakan pelanggarannya, berdasarkan hukum "keharusan mendahulukan yang lebih penting atas yang penting" (al-ahamm fal ahamm), keharaman tajasus terhadap privasi dikesampingkan dan dalam beberapa kasus seperti keharusan menjaga keamanan dan menjaga sistem, tajasus menjadi wajib.[47]

Diperbolehkannya tajasus pemerintah terhadap privasi orang-orang dalam kondisi tertentu didasarkan pada alasan-alasan seperti hukum akal dan beberapa riwayat mengenai diperbolehkannya tajasus terhadap agen pemerintah, hakim, dan saksi-saksi.[48]

Monograf

Mengenai dasar-dasar dan hukum-hukum privasi dalam syariat dan hukum Islam, beberapa buku telah ditulis. Mohammad Soroush Mahallati, peneliti agama khususnya di bidang fikih politik, telah menyusun dua buku berjudul Mabani-ye Hirim-e Khushusi bar Asas-e Manabi-ye Islami dan Ahkam-e Hirim-e Khushusi bar Asas-e Manabi-ye Islami yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Hawzah dan Universitas serta Penerbit Samt. Selain itu, Baqir Anshari, profesor hukum di Universitas Syahid Behesyti, menyusun buku Hoquq-e Hirim-e Khushusi yang diterbitkan oleh Penerbit Samt.

Catatan Kaki

  1. ↑ Sarafrazi, Negaresy-e Feqhi Hoquqi bar Hirim-haye Khushusi (Tinjauan Fikih Hukum atas Privasi-Privasi), 1391 HS, hlm. 43.
  2. ↑ Syahbaz Qahfarkhi, "Hirim-e Khushusi-ye Fiziki-ye Afrad dar Ayineh-ye Feqh-e Imamiyah wa Hoquq-e Iran", hlm. 56; Qanawati dan Jawar, "Hirim-e Khushusi; Haqq ya Hokm", hlm. 8-9.
  3. ↑ Surah Al-Hujurat, ayat 12; Majlisi, Bihar al-Anwar, 1403 H, jil. 72, hlm. 252.
  4. ↑ Hasyimi Khui dkk, Minhaj al-Bara'ah fi Syarh Nahj al-Balaghah, 1400 H, jil. 8, hlm. 384; Al-Dinawari, Faidh al-Bari 'ala al-Bukhari, 1429 H, hlm. 411.
  5. ↑ Anshari, Al-Makasib, 1415 H, jil. 1, hlm. 342.
  6. ↑ Surah An-Nur, ayat 19.
  7. ↑ Surah An-Nur, ayat 27-28.
  8. ↑ Kulaini, Al-Kafi, 1407 H, jil. 2, hlm. 226.
  9. ↑ Kulaini, Al-Kafi, 1407 H, jil. 7, hlm. 290-291.
  10. ↑ Sarafrazi, Negaresy-e Feqhi Hoquqi bar Hirim-haye Khushusi, 1391 HS, hlm. 43-44; Qanawati dan Jawar, "Hirim-e Khushusi; Haqq ya Hokm", hlm. 8-9.
  11. ↑ Fathi dan Syahmaradi, "Gostareh wa Qalamraw-e Hirim-e Khushusi dar Fazay-e Majazi", hlm. 231; Musazadeh dan Mustafazadeh, "Negahi be Mafhum wa Mabani-ye Haqq bar Hirim-e Khushusi dar Nizham-e Hoquqi-ye Orfi", hlm. 46.
  12. ↑ Anshari, "Hirim-e Khushusi wa Hemayat az An dar Hoquq-e Islam, Tathbiqi wa Iran", hlm. 2; Musazadeh dan Mustafazadeh, "Negahi be Mafhum wa Mabani-ye Haqq bar Hirim-e Khushusi dar Nizham-e Hoquqi-ye Orfi", hlm. 46.
  13. ↑ Eskandari, "Mahiyat wa Ahammiyat-e Hirim-e Khushusi", hlm. 157; Anshari, Hoquq-e Hirim-e Khushusi, 1386 HS, hlm. 38-39.
  14. ↑ Anshari, Hoquq-e Hirim-e Khushusi, 1386 HS, hlm. 38-39.
  15. ↑ Anshari, Hoquq-e Hirim-e Khushusi, 1386 HS, hlm. 232.
  16. ↑ Rahmdel, "Haqq-e Insan bar Hirim-e Khushusi", hlm. 121.
  17. ↑ Syahbaz Qahfarkhi, "Hirim-e Khushusi-ye Fiziki-ye Afrad dar Ayineh-ye Feqh-e Imamiyah wa Hoquq-e Iran", hlm. 58-68.
  18. ↑ Fathi dan Syahmaradi, "Gostareh wa Qalamraw-e Hirim-e Khushusi dar Fazay-e Majazi", hlm. 235-236.
  19. ↑ Qanawati dan Jawar, "Hirim-e Khushusi; Haqq ya Hokm", hlm. 15-16.
  20. ↑ Musazadeh dan Mustafazadeh, "Negahi be Mafhum wa Mabani-ye Haqq bar Hirim-e Khushusi dar Nizham-e Hoquqi-ye Orfi", hlm. 57.
  21. ↑ Musazadeh dan Mustafazadeh, "Negahi be Mafhum wa Mabani-ye Hoquq-e Khushusi dar Nizham-haye Hoquqi-ye Orfi", hlm. 58.
  22. ↑ Hoseini dan Barzui, "Mabani wa Mo'allefeh-haye Feqhi-ye Hemayat az Hirim-e Khushusi-ye Afrad dar Fazay-e Majazi", hlm. 123-125; Musazadeh dan Mustafazadeh, "Negahi be Mafhum wa Mabani-ye Hoquq-e Khushusi dar Nizham-haye Hoquqi-ye Orfi", hlm. 60.
  23. ↑ Jawar, Mabani-ye Qur'ani-ye Hirim-e Khushusi-ye Makani, hlm. 114-117.
  24. ↑ Khomeini, Kitab al-Bai', 1428 H, hlm. 248.
  25. ↑ Fadhil Lankarani, Tafshil al-Syari'ah fi Tahrir al-Wasilah, 1408 H, hlm. 299.
  26. ↑ Nuri, Mustadrak al-Wasa'il, 1408 H, jil. 9, hlm. 136.
  27. ↑ Sabzawari, Muhadzdzab al-Ahkam, 1413 H, jil. 28, hlm. 158.
  28. ↑ Syahbaz Qahfarkhi dan Mas'udian, "Hemayat az Hirim-e Khushusi-ye Asykhash az Manzhar-e Ayat wa Riwayat", hlm. 91.
  29. ↑ Kesytgar dan Jawar, "Rahbord-haye Feqh-e Imamiyah dar Tazmin-e Haqq-e Hirim-e Khushusi-ye Syahrwandan", hlm. 25.
  30. ↑ Almasi dan Mohammadian, "Melak-haye Hirim-e Khushusi dar Feqh-e Imamiyah wa Hoquq-e Asasi-ye Iran, Tathbiq ba Khodro-ye Syakhshi", hlm. 35-36; Kesytgar dan Jawar, "Rahbord-haye Feqh-e Imamiyah dar Tazmin-e Haqq-e Hirim-e Khushusi-ye Syahrwandan", hlm. 29-30.
  31. ↑ Kesytgar dan Jawar, "Rahbord-haye Feqh-e Imamiyah dar Tazmin-e Haqq-e Hirim-e Khushusi-ye Syahrwandan", hlm. 32-35; Hoseini dan Barzui, "Mabani wa Mo'allefeh-haye Feqhi-ye Hemayat az Hirim-e Khushusi-ye Afrad dar Fazay-e Majazi", hlm. 121.
  32. ↑ Musawi Bojnurdi, Qawa'id Feqhiyah, 1401 H, jil. 2, hlm. 83; Kesytgar dan Jawar, "Rahbord-haye Feqh-e Imamiyah dar Tazmin-e Haqq-e Hirim-e Khushusi-ye Syahrwandan", hlm. 32.
  33. ↑ Imam Khomeini, Shahifeh-ye Imam, 1378 HS, jil. 4, hlm. 141.
  34. ↑ Soroush, Mabani-ye Hirim-e Khushusi bar Asas-e Manabi-ye Islami, 1393 HS, hlm. 96-97.
  35. ↑ Kesytgar dan Jawar, "Rahbord-haye Feqh-e Imamiyah dar Tazmin-e Haqq-e Hirim-e Khushusi-ye Syahrwandan", hlm. 33-34.
  36. ↑ Kulaini, Al-Kafi, 1407 H, jil. 5, hlm. 292; Syaikh Thusi, Tahdzib al-Ahkam, 1407 H, jil. 7, hlm. 147.
  37. ↑ Kesytgar dan Jawar, "Rahbord-haye Feqh-e Imamiyah dar Tazmin-e Haqq-e Hirim-e Khushusi-ye Syahrwandan", hlm. 33-34.
  38. ↑ Syahid Tsani, Al-Raudhah al-Bahiyyah, 1410 H, jil. 9, hlm. 352.
  39. ↑ Makarem Syirazi, Al-Qawa'id al-Feqhiyah, 1370 HS, jil. 2, hlm. 218.
  40. ↑ Ra'i, "Hirim-e Khushusi wa Amar-e be Ma'ruf wa Nahy-e az Monkar", hlm. 126-127.
  41. ↑ Tim Penulis, Falsafah Hoquq, 1388 HS, hlm. 274.
  42. ↑ Ra'i, "Hirim-e Khushusi wa Amar-e be Ma'ruf wa Nahy-e az Monkar", hlm. 127.
  43. ↑ Imam Khomeini, Tahrir al-Wasilah, Dar al-Ilm, jil. 1, hlm. 480; Jawan Arasteh, "Qalamraw-e Syar'i wa Qanuni-ye Amar-e be Ma'ruf wa Nahy-e az Monkar", hlm. 267-269.
  44. ↑ Ra'i, "Hirim-e Khushusi wa Amar-e be Ma'ruf wa Nahy-e az Monkar", hlm. 129-130.
  45. ↑ Dargahi, "Hudud-e Ikhtiyarat-e Dastgah-haye Ettela'ati dar Wurud be Hirim-e Khushusi-ye Afrad az Manzhar-e Feqh-e Imamiyah", hlm. 79; Akbarian, "Barrasi-ye Hokm-e Syar'i-ye Raftar-e Hokumat dar Jam'-awari-ye Ettela'at az Hawzeh-ye Hirim-e Khushusi-ye Asykhash", hlm. 39-40.
  46. ↑ Dargahi, "Hudud-e Ikhtiyarat-e Dastgah-haye Ettela'ati dar Wurud be Hirim-e Khushusi-ye Afrad az Manzhar-e Feqh-e Imamiyah", hlm. 77; Akbarian, "Barrasi-ye Hokm-e Syar'i-ye Raftar-e Hokumat dar Jam'-awari-ye Ettela'at az Hawzeh-ye Hirim-e Khushusi-ye Asykhash", hlm. 21; Soleimani, "Barrasi-ye Wurud be Hirim-e Khushusi dar Fa'aliyat-haye Ettela'ati-Amniyat dar Charchub-e Ushul wa Qawa'id Feqhi", hlm. 33.
  47. ↑ Montazeri, Mabani-ye Hokumat-e Islami, 1409 H, jil. 4, hlm. 298; Misykini, Istilahat al-Ushul, 1413 H, hlm. 87; Dargahi, "Hudud-e Ikhtiyarat-e Dastgah-haye Ettela'ati dar Wurud be Hirim-e Khushusi-ye Afrad az Manzhar-e Feqh-e Imamiyah", hlm. 91.
  48. ↑ Akbarian, "Barrasi-ye Hokm-e Syar'i-ye Raftar-e Hokumat dar Jam'-awari-ye Ettela'at az Hawzeh-ye Hirim-e Khushusi-ye Asykhash", hlm. 40; Soleimani, "Barrasi-ye Wurud be Hirim-e Khushusi dar Fa'aliyat-haye Ettela'ati-Amniyat dar Charchub-e Ushul wa Qawa'id Feqhi", hlm. 53.

Daftar Pustaka

  • Akbarian, Hasan Ali. "Barrasi-ye Hokm-e Syar'i-ye Raftar-e Hokumat dar Jam'-awari-ye Ettela'at az Hawzeh-ye Hirim-e Khushusi-ye Asykhash" (Tinjauan Hukum Syar'i Perilaku Pemerintah dalam Mengumpulkan Informasi dari Ranah Privasi Orang-orang). Jurnal Kawesy-e Naw dar Feqh, nomor 21, 1393 HS.
  • Almasi, Ali dan Marzieh Mohammadian Syirmard. "Melak-haye Hirim-e Khushusi dar Feqh-e Imamiyah wa Hoquq-e Asasi-ye Iran: Tathbiq ba Khodro-ye Syakhshi" (Kriteria Privasi dalam Fikih Imamiyah dan Hukum Konstitusi Iran: Studi Komparatif dengan Mobil Pribadi). Jurnal Motale'at-e Feqhi Hoquqi-ye Zan wa Khanevadeh, nomor 3, 1398 HS.
  • Al-Dinawari, Muhammad Anwar. Faidh al-Bari 'ala al-Bukhari. Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1429 H.
  • Anshari, Baqir. "Hirim-e Khushusi wa Hemayat az An dar Hoquq-e Islam, Tathbiqi wa Iran" (Privasi dan Perlindungannya dalam Hukum Islam, Perbandingan dan Iran). Jurnal Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Teheran, nomor 520, 1383 HS.
  • Anshari, Baqir. Hoquq-e Hirim-e Khushusi (Hukum Privasi). Teheran, Penerbit Samt, 1386 HS.
  • Anshari, Murtadha. Al-Makasib. Qom, Kongres Global Peringatan Syaikh Anshari, 1415 H.
  • Dargahi, Mahdi. "Hudud-e Ikhtiyarat-e Dastgah-haye Ettela'ati dar Wurud be Hirim-e Khushusi-ye Afrad az Manzhar-e Feqh-e Imamiyah" (Batasan Otoritas Lembaga Informasi dalam Memasuki Privasi Individu dari Perspektif Fikih Imamiyah). Jurnal Kawesy-e Naw dar Feqh, nomor 21, 1393 HS.
  • Eskandari, Mustafa. "Mahiyat wa Ahammiyat-e Hirim-e Khushusi" (Hakikat dan Urgensi Privasi). Jurnal Hokumat-e Islami, tahun ke-15, nomor 4, 1389 HS.
  • Fadhil Lankarani, Muhammad. Tafshil al-Syari'ah fi Tahrir al-Wasilah. Qom, Pusat Fikih Aimmah Ath-Thahir, 1408 H.
  • Fathi, Younes dan Kheirullah Syahmaradi. "Gostareh wa Qalamraw-e Hirim-e Khushusi dar Fazay-e Majazi" (Cakupan dan Ranah Privasi di Ruang Virtual). Jurnal Hoquqi-ye Dadgostari, nomor 99, 1396 HS.
  • Hasyimi Khui, Mirza Habibullah, Hasan Hasanzadeh Amoli, dan Muhammad Baqir Kamarei. Minhaj al-Bara'ah fi Syarh Nahj al-Balaghah. Teheran, Maktabah al-Islamiyyah, 1400 H.
  • Hoseini, Mahdi dan Mohammad Reza Barzui. "Mabani wa Mo'allefeh-haye Feqhi-ye Hemayat az Hirim-e Khushusi-ye Afrad dar Fazay-e Majazi" (Dasar dan Komponen Fikih Perlindungan Privasi Individu di Ruang Virtual). Jurnal Motale'at-e Hoquq-e Basyar-e Islami, nomor 13, 1396 HS.
  • Imam Khomeini, Sayid Ruhullah. Shahifeh-ye Imam. Teheran, Lembaga Pengaturan dan Publikasi Karya Imam Khomeini, 1378 HS.
  • Imam Khomeini, Sayid Ruhullah. Tahrir al-Wasilah. Qom, Dar al-Ilm, tanpa tahun.
  • Imam Khomeini, Sayid Ruhullah. Kitab al-Bai'. Qom, Lembaga Pengaturan dan Publikasi Karya Imam Khomeini, 1428 H.
  • Jawar, Hossein. "Mabani-ye Qur'ani-ye Hirim-e Khushusi-ye Makani" (Dasar-Dasar Al-Qur'an tentang Privasi Spasial). Jurnal Qur'an, Feqh wa Hoquq-e Islami, nomor 10, 1398 HS.
  • Jawan Arasteh, Hossein. "Qalamraw-e Syar'i wa Qanuni-ye Amar-e be Ma'ruf wa Nahy-e az Monkar" (Ranah Syar'i dan Hukum Amar Makruf Nahi Mungkar). Jurnal Motale'at-e Enqelab-e Islami, nomor 27, 1390 HS.
  • Kesytgar, Amir dan Hossein Jawar. "Rahbord-haye Feqh-e Imamiyah dar Tazmin-e Haqq-e Hirim-e Khushusi-ye Syahrwandan" (Strategi Fikih Imamiyah dalam Menjamin Hak Privasi Warga Negara). Jurnal Andisyeh-haye Hoquq-e Umumi, nomor 18, 1399 HS.
  • Kulaini, Muhammad bin Ya'qub. Al-Kafi. Teheran, Dar al-Kutub al-Islamiyeh, 1407 H.
  • Majlisi, Muhammad Baqir. Bihar al-Anwar. Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1403 H.
  • Makarem Syirazi, Nashir. Al-Qawa'id al-Feqhiyah. Qom, Madrasah Ilmiah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, 1370 HS.
  • Misykini, Ali. Istilahat al-Ushul. Qom, Penerbit Islami, 1413 H.
  • Montazeri, Hossein Ali. Mabani-ye Feqhi-ye Hokumat-e Islami (Dasar-Dasar Fikih Pemerintahan Islam). Penerjemah: Mahmoud Salawati dan Abolfazl Shakkouri. Qom, Lembaga Kayhan, 1409 H.
  • Musawi Bojnurdi, Muhammad. Qawa'id Feqhiyah. Teheran, Lembaga Uruj, 1401 H.
  • Musazadeh, Ebrahim dan Fahim Mustafazadeh. "Negahi be Mafhum wa Mabani-ye Haqq bar Hirim-e Khushusi dar Nizham-e Hoquqi-ye Orfi" (Tinjauan Konsep dan Dasar Hak atas Privasi dalam Sistem Hukum Konvensional). Jurnal Barrasi-ye Hoquq-e Umumi, nomor 2, 1391 HS.
  • Nuri, Mirza Hossein. Mustadrak al-Wasa'il wa Mustanbath al-Masa'il. Qom, Muassasah Al al-Bait as, 1408 H.
  • Qanawati, Jalil dan Hossein Jawar. "Hirim-e Khushusi; Haqq ya Hokm" (Privasi; Hak atau Hukum). Jurnal Hoquq-e Islami, nomor 31, 1390 HS.
  • Ra'i, Mas'ud. "Hirim-e Khushusi wa Amar-e be Ma'ruf wa Nahy-e az Monkar" (Privasi dan Amar Makruf Nahi Mungkar). Jurnal Hokumat-e Islami, tahun ke-15, nomor 2, 1389 HS.
  • Rahmdel, Mansour. "Haqq-e Insan bar Hirim-e Khushusi" (Hak Manusia atas Privasi). Jurnal Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Teheran, nomor 70, 1384 HS.
  • Sabzawari, Abd al-A'la. Muhadzdzab al-Ahkam. Qom, Muassasah al-Manar, 1413 H.
  • Soroush, Mohammad. Mabani-ye Hirim-e Khushusi bar Asas-e Manabi-ye Islami (Dasar-Dasar Privasi Berdasarkan Sumber-Sumber Islam). Qom, Lembaga Penelitian Hawzah dan Universitas, 1393 HS.
  • Syahbaz Qahfarkhi, Sajjad. "Hirim-e Khushusi-ye Fiziki-ye Afrad dar Ayineh-ye Feqh-e Imamiyah wa Hoquq-e Iran" (Privasi Fisik Individu dalam Cermin Fikih Imamiyah dan Hukum Iran). Jurnal Pazhuhesy-haye Feqhi, periode 9, nomor 1, 1392 HS.
  • Syahbaz Qahfarkhi, Sajjad dan Mustafa Mas'udian. "Hemayat az Hirim-e Khushusi-ye Asykhash az Manzhar-e Ayat wa Riwayat" (Perlindungan Privasi Orang-orang dari Perspektif Ayat dan Riwayat). Jurnal Pazhuhesy-haye Miyan-resyteh-i-ye Qur'an-e Karim, nomor 2, 1391 HS.
  • Syahid Tsani, Zainuddin bin Ali. Al-Raudhah al-Bahiyyah fi Syarh al-Lum'ah al-Dimasyqiyyah. Qom, Toko Buku Dawari, 1410 H.
  • Syaikh Thusi, Muhammad bin Hasan. Tahdzib al-Ahkam. Teheran, Dar al-Kutub al-Islamiyeh, 1407 H.
  • Tim Penulis. Falsafah Hoquq (Filsafat Hukum). Teheran, 1388 HS.
Diperoleh dari "https://id.wikishia.net/w/index.php?title=Konsep:Privasi&oldid=107007"