Lompat ke isi

Konsep:Kaidah Sulthanah

Dari wikishia

Kaidah Sulthanah atau Kaidah Taslith, adalah sebuah kaidah fikih yang bermakna penguasaan pemilik atas hartanya dan hak untuk melakukan tasarruf (tindakan hukum atau material) di dalamnya, kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat. Menurut kaidah ini, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi pemilik untuk mengelola hartanya atau mengganggunya tanpa izin syar'i. Kaidah ini memiliki aplikasi yang luas dalam fikih Islam dan membantu mengukuhkan hak milik. Selain itu, kaidah ini juga disebutkan dalam hukum perdata Iran dan beberapa prinsip konstitusi.

Kaidah Sulthanah mencakup kepemilikan individu dan kepemilikan bersama (musya'), serta meluas hingga ke kepemilikan intelektual. Dalam beberapa kasus seperti perampasan harta, pemilik berhak menuntut ganti rugi. Namun, kaidah ini memiliki pengecualian, antara lain dalam hal nafkah wajib, Khumus, Zakat, kemaslahatan umum, dan pencabutan hak milik dari orang-orang tertentu seperti pelaku apostasi atau Kafir Harbi.

Mengenai hubungan antara Kaidah Sulthanah dengan Kaidah La Dharar, mayoritas fakih mendahulukan Kaidah Sulthanah di atas La Dharar, kecuali dalam kasus di mana tindakan pemilik sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Para fakih menyandarkan pembuktian kaidah ini pada berbagai riwayat seperti "An-Nasu Musallathuna 'Ala Amwalihim" (Manusia berkuasa atas harta-harta mereka). Selain itu, kaidah ini juga didukung dengan dalil akal dan ijma' fikih.

Dalam beberapa kasus, Kaidah Sulthanah juga diterapkan pada jiwa dan tubuh, dalam artian manusia memiliki kekuasaan atas nyawa dan fisiknya sendiri, terutama dalam tindakan-tindakan yang sah. Dalam kerangka ini, sebagian fakih juga meyakini adanya kekuasaan atas hak-hak individu, yang berarti manusia dapat menguasai hak-haknya sendiri. Meskipun demikian, dalam kasus-kasus seperti Aborsi yang disengaja dan perubahan jenis kelamin, Kaidah Sulthanah berbenturan dengan beberapa hukum syariat dan fikih lainnya sehingga memerlukan pengkhususan (takhshish) atau penjelasan lebih lanjut.

Pengenalan dan Kedudukan

Kaidah Sulthanah adalah salah satu kaidah fikih[1] yang juga dikenal sebagai Kaidah Tasalluth[2] atau Kaidah An-Nasu Musallathuna 'Ala Amwalihim.[3] Berdasarkan kaidah ini, setiap pemilik memiliki kekuasaan atas hartanya dan dapat melakukan tindakan material atau hukum apa pun, kecuali jika syariat melarangnya.[4] Selain itu, tidak ada seorang pun yang dapat melarang pemilik untuk mengelola hartanya tanpa izin syar'i, atau melakukan pelanggaran serta gangguan terhadap harta tersebut.[5] Dalam kasus keraguan mengenai kebolehan tindakan tersebut, kaidah ini akan memenangkan hak pemilik.[6]

Kaidah Sulthanah digunakan dalam berbagai bab fikih, khususnya muamalah,[7] dan dianggap sebagai kaidah fundamental dalam fikih Islam.[8] Kaidah ini dipandang selaras dengan akal, sunnah agama, dan hikmah,[9] serta berperan dalam pemantapan dan penguatan hak milik.[10]

Kaidah ini juga tercermin dalam Hukum Perdata Iran.[11] Selain itu, Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran juga merujuk pada kaidah ini.[12]

Ruang Lingkup dan Batasan Kaidah

Berdasarkan Kaidah Sulthanah, pemilik dapat melakukan tindakan apa pun pada hartanya,[13] baik berupa penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan kepada orang lain di bawah akad-akad seperti bai', ijarah, atau Hibah.[14] Kaidah ini mencakup segala jenis kepemilikan, baik individu maupun bersama (musya'),[15] dan dalam hal kepemilikan bersama, semua pemilik memiliki kekuasaan atas harta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak melanggar hak satu sama lain.[16] Mengenai hak kekayaan intelektual, beberapa fakih juga bersandar pada kaidah ini.[17]

Kaidah Sulthanah juga meluas hingga ke manfaat harta; misalnya, penyewa dapat memindahtangankan objek sewa kepada orang lain.[18] Jika suatu harta dighashab (dirampas), pemilik berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya karena kehilangan kekuasaan atas hartanya selama masa perampasan tersebut.[19]

Kaidah Sulthanah memiliki beberapa pengecualian.[20] Hal-hal seperti nafkah wajib, kewajiban finansial (seperti Khumus, Zakat, Kafarat), kemaslahatan umum, pencabutan hak milik atas khamar, serta status Murtad atau Kafir Harbi termasuk dalam pengecualian ini.[21]

Pengutamaan Kaidah Sulthanah atas Kaidah La Dharar

Dalam Kaidah Sulthanah, jika tindakan pemilik atas hartanya sendiri menyebabkan kerugian bagi orang lain, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah Kaidah La Dharar yang harus didahulukan ataukah Kaidah Sulthanah.[22] Pendapat masyhur para fakih mendahulukan Kaidah Sulthanah di atas Kaidah La Dharar, kecuali dalam kasus di mana niat pemilik dalam melakukan tindakan tersebut semata-mata hanya untuk merugikan orang lain.[23]

Dasar-Dasar Kaidah

An-Nasu Musallathuna 'Ala Amwalihim

Para fakih Syiah bersandar pada riwayat "Inna an-nasa musallathuna 'ala amwalihim" (Sesungguhnya manusia berkuasa atas harta-harta mereka) untuk membuktikan Kaidah Sulthanah,[24] yang mana berdasarkan riwayat ini orang-orang memiliki kekuasaan penuh atas harta mereka.[25] Riwayat ini dianggap lemah dari segi sanad, namun dikatakan bahwa pengamalan luas para fakih terhadapnya menutupi kelemahan sanad tersebut.[26] Selain itu, riwayat-riwayat lain yang menguatkan kandungan riwayat ini[27] serta riwayat yang mensyaratkan tindakan atas harta orang lain dengan kerelaan pemiliknya,[28] disebutkan sebagai dasar-dasar kaidah ini.

Dasar Lain bagi Kaidah

Berbagai ayat seperti ayat 29 Surah An-Nisa', ayat 188 dan 279 Surah Al-Baqarah, Ayat 7 Surah Al-Hadid, dan Ayat 2 Surah An-Nisa' juga disebutkan sebagai dasar bagi Kaidah Sulthanah.[29] Berdasarkan ayat 29 Surah An-Nisa', segala jenis tindakan atas harta orang lain tanpa kerelaan mereka adalah dilarang.[30]

Selain itu, Kaidah Sulthanah dianggap sebagai sebuah hukum akal.[31] Untuk membuktikannya, digunakan argumen akal,[32] konsensus orang berakal (bina'ul uqala),[33] serta ijma' para fakih.[34] Argumennya adalah bahwa kekuasaan pemilik atas hartanya adalah adil dan didukung oleh akal, sedangkan pencabutan hak tersebut tanpa alasan adalah zalim dan tercela.[35] Sira uqala juga menunjukkan bahwa pemilik harta memiliki kekuasaan atas hartanya dan tidak ada yang boleh mengelolanya tanpa izin mereka.[36]

Kekuasaan atas Diri Sendiri (Sulthanah 'ala An-Nafs)

Beberapa fakih, dengan bersandar pada Kaidah Sulthanah atas harta, menyimpulkan adanya kekuasaan atas diri dan tubuh (sulthanah 'ala an-nafs wa al-badan) dan menyatakan bahwa manusia memiliki hak pengelolaan atas diri serta tubuhnya dalam batasan syariat.[37] Namun, tindakan yang haram seperti Bunuh Diri, merugikan diri sendiri secara haram, memotong anggota tubuh, dan perilaku seksual yang haram dikecualikan dari kaidah ini.[38]

Di antara dalil kekuasaan atas diri sendiri adalah:[39]

  • Para pendukung kekuasaan atas diri sendiri bersandar pada hadis "Inna an-nasa musallathuna 'ala amwalihim; Manusia berkuasa atas harta-harta mereka" dan menyatakan bahwa jiwa serta jasad manusia termasuk bagian dari milik manusia. Oleh karena itu, menurut argumen ini, manusia juga memiliki kekuasaan atas jiwa dan fisiknya sendiri.[40]
  • Penyandaran pada Kaidah Prioritas (Awlawiyyah) merupakan salah satu argumen pendukung kekuasaan atas diri dan tubuh.[41] Menurut argumen ini, jika manusia memiliki kekuasaan atas harta benda biasa, maka secara prioritas ia juga memiliki kekuasaan atas nyawa dan jiwanya sendiri.[42] Karena itu, ia berhak melakukan tindakan sah apa pun padanya.[43]
  • Salah satu dasar bagi kekuasaan atas diri dan tubuh adalah "Sira Uqala". Orang-orang berakal menganggap manusia berkuasa atas nyawa dan anggota tubuhnya sebagaimana mereka menganggapnya berkuasa atas kekayaannya.[46]

Ruang Lingkup dan Batasan Kekuasaan atas Diri Sendiri

Mengenai hubungan Kaidah Sulthanah atas tubuh dengan dalil keharaman Aborsi, dikatakan bahwa kaidah ini bertentangan dengan dalil keharaman aborsi yang disengaja. Dalil keharaman aborsi memberikan pengkhususan (takhshish) pada Kaidah Sulthanah, sehingga aborsi yang disengaja tidak diperbolehkan dan seorang wanita tidak dapat menggugurkan janinnya.[47] Disebutkan pula bahwa Kaidah Sulthanah digunakan dalam Hak Istilad (reproduksi dan memiliki anak) bagi istri sejauh tidak bertentangan dengan hak suami.[48] Juga dinyatakan bahwa seorang mukmin tidak berhak menghinakan dirinya sendiri.[49] Beberapa orang bersandar pada Kaidah Sulthanah untuk masalah perubahan jenis kelamin dan menyatakan bahwa perubahan tersebut diperbolehkan bagi pasien interseks yang memiliki masalah fisik atau mental yang berat berdasarkan kaidah ini.[50]

Kekuasaan atas Hak (Sulthanah 'ala al-Hoquq)

Beberapa fakih memperluas Kaidah Sulthanah atas harta hingga ke kekuasaan atas hak-hak manusia.[51] Dikatakan bahwa sebagaimana manusia berkuasa atas hartanya, ia juga memiliki kekuasaan atas hak-haknya.[52] Dalam menjelaskan argumen kekuasaan manusia atas hak-haknya, disebutkan bahwa orang-orang berakal menganggap pemilik hak berkuasa atas haknya sebagaimana mereka menganggap orang-orang berkuasa atas harta mereka.[53] Selain itu, untuk membuktikan hal ini juga digunakan Kias Prioritas bahwa jika manusia berkuasa atas hartanya, maka secara prioritas ia juga berkuasa atas hak-haknya.[54]

Hak Pencabutan Kepemilikan dari Diri Sendiri

Sejumlah orang menganggap pencabutan kekuasaan atas harta sebagai salah satu bagian dari Kaidah Sulthanah; artinya kekuasaan mutlak pemilik atas hartanya menuntut agar ia dapat mencabut kekuasaan tersebut dan Kaidah Sulthanah mencakup hal itu.[55] Oleh karena itu, beberapa fakih menyatakan "Setiap pemilik hak dapat melepaskan haknya."[56] Namun ada pula yang berpendapat bahwa tidak mungkin pemilik melakukan i'radh (pengabaian) atas hartanya dan menjadikannya tanpa pemilik hanya dengan bersandar pada Kaidah Sulthanah; sebab isi kaidah ini adalah pengukuhan hak milik dan legitimasinya, sedangkan mencabut dan meniadakan subjek kepemilikan bukanlah bagian dari tindakan pemilik sehingga memerlukan dalil lain.[57] Sebagaimana terwujudnya kepemilikan tidak dapat disimpulkan dari Kaidah Sulthanah dan harus diperoleh melalui dalil-dalil lain, pencabutan kepemilikan juga tidak dapat direalisasikan hanya dengan bersandar pada Kaidah Sulthanah.[58]

Catatan Kaki

  1. Makarem Syirazi, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1370 HS, jld. 2, hlm. 19; Hashemi Shahroudi, Farhang-e Feqh-e Farsi, 1395 HS, jld. 6, hlm. 240.
  2. Muhaqqiq Damad, Qawa'id-e Feqh, 1406 H, jld. 1, hlm. 227.
  3. Hashemi Shahroudi, Farhang-e Feqh mothabiq Madzhab-e Ahlulbait as, 1395 HS, jld. 6, hlm. 240.
  4. Muhaqqiq Damad, Qawa'id-e Feqh, 1406 H, jld. 1, hlm. 227; Pouladin, "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat ba Rouikerd-e Hazrat-e Imam Khomeini re", hlm. 81; Alidoust dan Ebrahim-rad, "Berresi-ye Qa'idah-ye Tasalluth va Gostareh-ye An", hlm. 8.
  5. Musawi Bojnourdi, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1377 HS, jld. 6, hlm. 381; Muhaqqiq Damad, Qawa'id-e Feqh, 1406 H, jld. 1, hlm. 227 dan 231.
  6. Muhaqqiq Damad, Qawa'id-e Feqh, 1406 H, jld. 1, hlm. 227 dan 232; Najafi, Jawahir al-Kalam, 1362 HS, jld. 24, hlm. 138.
  7. Pouladin, "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat ba Rouikerd-e Hazrat-e Imam Khomeini re", hlm. 80.
  8. Muhaqqiq Damad, Qawa'id-e Feqh, 1406 H, jld. 2, hlm. 112.
  9. Kasyif al-Ghitha, Al-Fawa'id al-Ja'fariyyah, Qom, hlm. 178.
  10. Muhaqqiq Damad, Qawa'id-e Feqh, 1406 H, jld. 2, hlm. 112.
  11. Muhaqqiq Damad, Qawa'id-e Feqh, 1406 H, jld. 2, hlm. 127.
  12. Amid Zanjani, Qawa'id-e Feqh, 1388 HS, hlm. 139.
  13. Amid Zanjani, Qawa'id-e Feqh, 1388 HS, hlm. 129.
  14. Pouladin, "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat ba Rouikerd-e Hazrat-e Imam Khomeini re", hlm. 82.
  15. Makarem Syirazi, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1370 HS, jld. 2, hlm. 34.
  16. Makarem Syirazi, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1370 HS, jld. 2, hlm. 34; Hashemi Shahroudi, Farhang-e Feqh-e Farsi, 1395 HS, jld. 6, hlm. 240 dan 241.
  17. Mir-azhimi, "Berresi-ye Mostanadat-e Andisyeh-ha-ye Feqhi-ye Mo'aser dar Bab-e Malekiyat-e Ma'nawi", hlm. 152.
  18. Fadhil Miqdad, Al-Tanqih al-Ra'i' li Mukhtashar al-Syara'i', 1404 H, jld. 2, hlm. 266.
  19. Muhaqqiq Damad, Qawa'id-e Feqh, 1406 H, jld. 1, hlm. 231.
  20. Amid Zanjani, Qawa'id-e Feqh, 1388 HS, hlm. 129 dan 130.
  21. Amid Zanjani, Qawa'id-e Feqh, 1388 HS, hlm. 130, 131, dan 132; Hedayat-niya, "Mabani-ye Feqhi-ye Tahdid-e Solthanat-e Malekaneh", hlm. 144, 147, dan 159.
  22. Amid Zanjani, Qawa'id-e Feqh, 1388 HS, jld. 1, hlm. 136.
  23. Makarem Syirazi, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1370 HS, jld. 2, hlm. 38 dan 39; Hashemi Shahroudi, Farhang-e Feqh mothabiq Madzhab-e Ahlulbait as, 1395 HS, jld. 6, hlm. 241.
  24. Najafi, Jawahir al-Kalam, 1362 HS, jld. 23, hlm. 70; Tabrizi, Irsyad al-Thalib, 1399 H, jld. 1, hlm. 276; Thabathaba'i, Riyadh al-Masa'il, 1418 H, jld. 14, hlm. 109 dan jld. 9, hlm. 327; Makarem Syirazi, Buhuts Fiqhiyyah Hamah, 1380 HS, hlm. 559; Hilli, Buhuts Fiqhiyyah, Muassasah al-Manar, hlm. 152.
  25. Alidoust dan Ebrahim-rad, "Berresi-ye Qa'idah-ye Tasalluth va Gostareh-ye An", hlm. 29.
  26. Pouladin, "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat ba Rouikerd-e Hazrat-e Imam Khomeini re", hlm. 84.
  27. Amid Zanjani, Qawa'id-e Feqh, 1388 HS, hlm. 125 dan 126; Makarem Syirazi, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1370 HS, jld. 2, hlm. 21, 22, dan 31.
  28. Muhaqqiq Damad, Qawa'id-e Feqh, 1406 H, jld. 1, hlm. 229; Pouladin, "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat ba Rouikerd-e Hazrat-e Imam Khomeini re", hlm. 84 dan 85.
  29. Alidoust dan Ebrahim-rad, "Berresi-ye Qa'idah-ye Tasalluth va Gostareh-ye An", hlm. 9 dan 10; Makarem Syirazi, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1370 HS, jld. 2, hlm. 20.
  30. Muhaqqiq Damad, Qawa'id-e Feqh, 1406 H, jld. 1, hlm. 228.
  31. Muqaddas Ardabili, Majma' al-Faidah wa al-Burhan, Qom, jld. 9, hlm. 380.
  32. Pouladin, "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat ba Rouikerd-e Hazrat-e Imam Khomeini re", hlm. 86.
  33. Iravani, Durus Tamhidiyyah fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1432 H, jld. 2, hlm. 97.
  34. Makarem Syirazi, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1370 HS, jld. 2, hlm. 23 hingga 29; Alidoust dan Ebrahim-rad, "Berresi-ye Qa'idah-ye Tasalluth va Gostareh-ye An", hlm. 12.
  35. Pouladin, "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat ba Rouikerd-e Hazrat-e Imam Khomeini re", hlm. 86.
  36. Muhaqqiq Damad, Qawa'id-e Feqh, 1406 H, jld. 1, hlm. 229.
  37. Makarem Syirazi, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1370 HS, jld. 2, hlm. 36 dan 37; Hashemi Shahroudi, Farhang-e Feqh-e Farsi, 1395 HS, jld. 6, hlm. 242.
  38. Syayeq, "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat va Jaryan-e An dar Solthanat bar Nafs va A'dha-ye Badan", hlm. 21 dan 22.
  39. Syayeq, "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat va Jaryan-e An dar Solthanat bar Nafs va A'dha-ye Badan", hlm. 17.
  40. Radhawi dan Nejad Musawi, "Karkerd-e Qa'idah-ye Solthanat bar Nafs dar Saqth-e Janin", hlm. 13; Syayeq, "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat va Jaryan-e An dar Solthanat bar Nafs va A'dha-ye Badan", hlm. 17.
  41. Hashemi Shahroudi, Farhang-e Feqh-e Farsi, 1395 HS, jld. 6, hlm. 241.
  42. Montazeri, Dirasat fi Wilayah al-Faqih wa Feqh al-Dawlah al-Islamiyyah, 1415 H, jld. 1, hlm. 495.
  43. Syayeq, "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat va Jaryan-e An dar Solthanat bar Nafs va A'dha-ye Badan", hlm. 18.
  44. Syayeq, "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat va Jaryan-e An dar Solthanat bar Nafs va A'dha-ye Badan", hlm. 18.
  45. Radhawi dan Nejad Musawi, "Karkerd-e Qa'idah-ye Solthanat bar Nafs dar Saqth-e Janin", hlm. 12.
  46. Radhawi dan Nejad Musawi, "Karkerd-e Qa'idah-ye Solthanat bar Nafs dar Saqth-e Janin", hlm. 15.
  47. Radhawi dan Nejad Musawi, "Karkerd-e Qa'idah-ye Solthanat bar Nafs dar Saqth-e Janin", hlm. 25.
  48. Alavi Qazwini; Zare', "Wakahwi-ye Hoquq-e Zawjeh dar Farayand-e Farzand-awari ba Estisnad be Haqq-e Solthanat bar Badan", hlm. 265.
  49. Syayeq, "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat va Jaryan-e An dar Solthanat bar Nafs va A'dha-ye Badan", hlm. 23.
  50. Karimi-niya, Taghyir-e Jinsiyat, 1389 HS, hlm. 208 dan 209.
  51. Syaikh Anshari, Kitab al-Makasib, 1411 H, jld. 2, hlm. 327; Syariat Isfahani, Nukhbah al-Azhār fi Ahkām al-Khiyār, 1398 H, hlm. 97; Hashemi Shahroudi, Farhang-e Feqh-e Farsi, 1395 HS, jld. 6, hlm. 241.
  52. Syariat Isfahani, Nukhbah al-Azhār fi Ahkām al-Khiyār, 1398 H, hlm. 97; Pouladin, "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat ba Rouikerd-e Hazrat-e Imam Khomeini re", hlm. 89.
  53. Muhaqqiq Damad, Qawa'id-e Feqh, 1406 H, jld. 2, hlm. 125.
  54. Syaikh Anshari, Kitab al-Makasib, 1411 H, jld. 2, hlm. 327; Makarem Syirazi, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1370 HS, jld. 2, hlm. 36.
  55. Alidoust dan Ebrahim-rad, "Berresi-ye Qa'idah-ye Tasalluth va Gostareh-ye An", hlm. 24.
  56. Syaikh Anshari, Kitab al-Makasib, 1411 H, jld. 5, hlm. 61.
  57. Muhaqqiq Damad, Qawa'id-e Feqh, 1406 H, jld. 1, hlm. 233.
  58. Muhaqqiq Damad, Qawa'id-e Feqh, 1406 H, jld. 1, hlm. 233.

Daftar Pustaka

  • Alidoust, Abolqasem dan Mohammad Ebrahim-rad. "Berresi-ye Qa'idah-ye Tasalluth va Gostareh-ye An", Hoquq-e Islami, nomor 24, musim semi 1389 HS.
  • Alavi Qazwini, Sayid Ali dan Maryam Zare'. "Wakahwi-ye Hoquq-e Zawjeh dar Farayand-e Farzand-awari ba Estisnad be Haqq-e Solthanat bar Badan", Feqh va Hoquq-e Khanewadeh, nomor 72, musim semi dan panas 1399 HS.
  • Amid Zanjani, Abbas Ali. Qawa'id-e Feqh. Teheran, SAMT, 1388 HS.
  • Fadhil Miqdad, Jamaluddin. Al-Tanqih al-Ra'i' li Mukhtashar al-Syara'i'. Qom, Perpustakaan Ayatullah al-Mar'asyi al-Najafi re, 1404 H.
  • Ghadiri, Qader. "Berresi va Tabyin-e Salab-e Haqq az Khwisytan", Feqh va Mabani-ye Hoquq-e Islami, nomor 4, musim dingin 1395 HS.
  • Hashemi Shahroudi, Sayid Mahmoud. Farhang-e Feqh mothabiq Madzhab-e Ahlulbait as. Qom, Lembaga Ensiklopedia Fikih Islam sesuai Mazhab Ahlulbait, 1395 HS.
  • Hedayat-niya, Farajullah. "Mabani-ye Feqhi-ye Tahdid-e Solthanat-e Malekaneh", Hoquq-e Islami, nomor 26, musim gugur 1389 HS.
  • Hilli, Husain bin Ali. Buhuts Fiqhiyyah. Muassasah al-Manar, tanpa tahun.
  • Hurr Amili, Muhammad bin Hasan. Wasail al-Syiah. Qom, Muassasah Alu al-Bait as li Ihya al-Turats, 1416 H.
  • Iravani, Mohammad Baqir. Durus Tamhidiyyah fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Qom, Dar al-Feqh, 1432 H.
  • Karimi-niya, Mohammad Mahdi. Taghyir-e Jinsiyat. Qom, Pusat Fikih Aimmah Athar as, 1389 HS.
  • Kasyif al-Ghitha, Abbas. Al-Fawa'id al-Ja'fariyyah. Qom, Muassasah Kasyif al-Ghitha al-Ammah, tanpa tahun.
  • Khoei, Sayid Abul Qasim. Mishbah al-Faqahah. Qom, Anshariyan, 1417 H.
  • Majlisi, Mohammad Baqir. Bihar al-Anwar. Lebanon, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1403 H.
  • Makarem Syirazi, Nasir. Buhuts Fiqhiyyah Hamah. Qom, Madrasah al-Imam Ali bin Abi Thalib as, 1380 HS.
  • Makarem Syirazi, Nasir. Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Qom, Madrasah al-Imam Ali bin Abi Thalib as, 1370 HS.
  • Muhaqqiq Damad, Sayid Mustafa. Qawa'id-e Feqh. Teheran, Markaz-e Nasyr-e Ulum-e Islami, 1406 H.
  • Muqaddas Ardabili, Ahmad bin Mohammad. Majmu'ah al-Faidah wa al-Burhan fi Syarh Irsyad al-Adzhan. Qom, Jama'ah al-Mudarrisin fi al-Hauzah al-Ilmiyah bi Qom, Muassasah al-Nasyr al-Islami, tanpa tahun.
  • Musawi Bojnourdi, Sayid Hasan. Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Qom, Penerbit Al-Hadi, 1377 HS.
  • Montazeri, Hossein Ali. Dirasat fi Wilayah al-Faqih wa Feqh al-Dawlah al-Islamiyyah. Qom, Penerbit Tafakkur, 1415 H.
  • Mir-azhimi, Sayid Reza. "Berresi-ye Mostanadat-e Andisyeh-ha-ye Feqhi-ye Mo'aser dar Bab-e Malekiyat-e Ma'nawi", Rahyaft-ha-ye Novin dar Mutala'at-e Islami, nomor 11, musim panas 1401 HS.
  • Najafi, Mohammad Hasan. Jawahir al-Kalam. Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1362 HS.
  • Pouladin, Hojjat. "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat ba Rouikerd-e Hazrat-e Imam Khomeini re", Gofteman-e Hoquqi, nomor 35, musim semi dan panas 1398 HS.
  • Radhawi, Shahin Zahra dan Ma'shumeh Nejad Musawi. "Karkerd-e Qa'idah-ye Solthanat bar Nafs dar Saqth-e Janin", Pazhouhesy-ha-ye Feqhi-ye Zanan va Khanewadeh, nomor 3, musim semi dan panas 1399 HS.
  • Syaikh Anshari, Murtadha. Kitab al-Makasib. Qom, Dar al-Dzakhair, 1411 H.
  • Syariat Isfahani, Fathullah bin Mohammad Javad. Nukhbah al-Azhār fi Ahkām al-Khiyār. Qom, Dar al-Kitab, 1398 H.
  • Syayeq, Mahdi. "Berresi-ye Qa'idah-ye Solthanat va Jaryan-e An dar Solthanat bar Nafs va A'dha-ye Badan", Pazhouhesy-nameh Feqh-e Ijtema'i, nomor 2, tahun keempat, musim semi dan panas 1395 HS.
  • Tabrizi, Mirza Javad. Irsyad al-Thalib ila Ta'liq al-Makasib. Qom, Percetakan Mehr, 1399 H.
  • Thabathaba'i, Sayid Ali. Riyadh al-Masa'il fi Tahqiq al-Ahkam bi al-Dala'il. Qom, Muassasah Alu al-Bait as li Ihya al-Turats, 1418 H.

Templat:Kaidah Fikih