Lompat ke isi

Konsep:Sarqifli

Tambah pranala
Dari wikishia

c || || || - || || - || || || editorial box Sarqufli (bahasa Persia: سرقفلی), termasuk dalam masail mustahdatsah fikih (masalah-masalah baru), adalah biaya tambahan di luar uang sewa, yang dibayarkan kepada pemilik atau penyewa sebelumnya sebagai imbalan atas beberapa hak istimewa non-materi (seperti pembatasan wewenang pemilik dalam penyewaan). Fukaha Syiah dalam beberapa kasus menganggap pengambilan uang sarqufli sebagai perbuatan Haram dan dalam kasus lain halal. Banyak fukaha menganggap pengambilan sarqufli dengan judul "hak kasb wa pisheh" (hak usaha dan profesi) sebagai tidak sah (tidak syar'i). Mereka menganggap pengambilan sarqufli dari penyewa di awal masa sewa atau sarqufli penyewa dari pemilik sebagai imbalan atas pelepasan sisa masa sewa, sesuai dengan beberapa akad-akad Islam dan dapat diperbaiki.

Pentingnya masalah ini dikarenakan penyewaan properti berdasarkan isi akad, dalam kondisi tertentu, dapat menyebabkan kerugian atau terhalangnya salah satu pihak dari nilai riil properti, dan penerimaan sarqufli dianggap sebagai solusi untuk mengkompensasi kerugian ini. Sebagian fukaha menyebutkan syarat-syarat untuk keabsahan transaksi sarqufli: antara lain diketahuinya jumlah sarqufli, kerelaan kedua belah pihak, serta baligh dan rasyid-nya (matang secara mental) kedua belah pihak.

Para fukaha menganggap sarqufli dapat diwariskan kepada ahli waris dan dapat diperjualbelikan. Jumlah uang sarqufli bersifat kesepakatan dan tidak terbatas pada jumlah tertentu.

Pengenalan dan Pentingnya

Sarqufli adalah uang yang diambil oleh masing-masing penyewa dan pemilik dari yang lain atau dari orang ketiga sebagai imbalan atas manfaat maknawi (immaterial) properti.[1] Jumlah ini berbeda dengan uang sewa atau uang gadai (rahn).[2] Sebagian peneliti menganggap "hak kasb wa pisheh" (hak usaha dan profesi) sebagai salah satu jenis sarqufli, dan itu adalah hak yang diperoleh pedagang atau pengrajin atau penyewa properti sebagai hasil dari menarik pelanggan dan aktivitasnya di tempat kerjanya yang menyebabkan kenaikan harga properti.[3] Sebaliknya, sebagian lain meyakini bahwa sarqufli berbeda dengan hak usaha dan profesi.[4]

Beberapa perbedaan antara sarqufli dan hak usaha dan profesi disebutkan sebagai berikut:

  • Sarqufli biasanya dibayarkan kepada pemilik atau penyewa sebelumnya; tetapi hak usaha dan profesi dibayarkan kepada penyewa saat ini.[5]
  • Sumber terciptanya sarqufli adalah akad, sedangkan sumber terciptanya hak usaha dan profesi adalah undang-undang dan riwayat hubungan sewa-menyewa seperti reputasi baik (goodwill).[6]
  • Hak usaha dan profesi secara hukum ditetapkan ketika: 1. Tempat usaha bersifat komersial, 2. Terdapat perjanjian sewa, dan 3. Penyewa telah mencapai ketenaran di tempat tersebut.[7]

Pentingnya masalah sarqufli dianggap terletak pada terciptanya hak prioritas bagi penyewa untuk memperpanjang sewa.[8] Selain itu, jika seorang penyewa dengan aktivitas yang berorientasi pelanggan atau mengeluarkan biaya menyebabkan ketenaran sebuah properti dan pemilik mengusirnya setelah tempat itu maju, hal ini menyebabkan kerugian bagi penyewa. Di sisi lain, menarik kepuasan penyewa dan menetapkan kelanjutannya hingga kepuasannya diperoleh, mengarah pada penguasaan paksa (ghasab) olehnya dan memaksa pemilik melakukan tindakan di luar kontrak.[9] Sarqufli dianggap sebagai salah satu masail mustahdatsah fikih[10] dan termasuk harta non-maknawi dan non-materi; karena meskipun memiliki nilai ekonomi, namun tidak dapat dirasakan oleh panca indera dan daya pikir tidak berpengaruh dalam penciptaannya.[11]

Sejarah Sarqufli dalam Hukum Iran

Menurut para peneliti, istilah sarqufli dalam hukum negara Iran, pertama kali digunakan dalam Undang-Undang Hubungan Pemilik dan Penyewa yang disahkan pada tahun 1376 HS/1997, dan sebelumnya hukum sarqufli dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Usaha dan Profesi yang disahkan pada tahun 1356 HS/1977. Dalam pasal 6 Undang-Undang tahun 1376 HS/1977, pemilik properti komersial diizinkan untuk mengambil sarqufli selain uang sewa.[12] Dalam Undang-Undang Sarqufli tahun 1376 HS/1977, judul "hak usaha dan profesi" dihapus dan hak ini diakui secara resmi dengan nama "sarqufli" dalam kerangka beberapa akad.[13]

Sarqufli dalam Fikih Syiah

Para fukaha Syiah, dengan memperhatikan adanya berbagai cara dalam hubungan pemilik dan penyewa, telah mengkaji legitimasi sarqufli dalam beberapa aspek.[14] Pendapat fikih dalam beberapa kasus ini adalah sebagai berikut:

Sarqufli Masyru' (Sah): Mengambil Sarqufli dari Penyewa di Awal atau Selama Masa Sewa

Sebagian fukaha Syiah memperbolehkan pengambilan sarqufli dari penyewa di awal atau selama masa sewa.[15] Husain Hilli, fakih abad ke-14 Hijriah, dalam kitab Buhuts Fiqhiyyah menganggap penerimaan sarqufli oleh pemilik di awal sewa sebagai hal yang diperbolehkan (jaiz).[16] Nasir Makarem Shirazi berpendapat bahwa pemilik dapat menerima sejumlah uang sebagai sarqufli sebagai imbalan agar penyewa memiliki hak prioritas setelah berakhirnya masa sewa; menurutnya, dalam kondisi seperti itu penyewa memiliki prioritas dalam penyewaan meskipun menawarkan uang sewa yang lebih rendah dibandingkan orang lain.[17] Jawad Tabrizi menganggap sarqufli diperbolehkan dalam kondisi di mana pemilik properti karena alasan tertentu tidak dapat menaikkan uang sewa atau mengeluarkan penyewa.[18]

Sarqufli Penyewa dari Penyewa Berikutnya untuk Melepaskan Sisa Masa Sewa

Fukaha seperti Imam Khomeini dan Muhammad Ali Alawi Gorgani memperbolehkan sarqufli penyewa dari penyewa berikutnya untuk melepaskan sisa masa sewa.[19] Husain Hilli menganggap kebolehan sarqufli dalam kasus ini karena dapat diterapkan pada akad Ju'alah, Shulh (perdamaian) atau Hibah; dengan cara penyewa baru memberikan sejumlah uang sebagai salah satu dari akad ini kepada penyewa sebelumnya agar tidak bersaing dengannya dalam penyewaan properti atau tidak menganggap dirinya berhak.[20] Husain Nuri Hamedani berpendapat bahwa dalam istinbat hukum sarqufli tidak terdapat riwayat; kecuali satu riwayat dari Muhammad bin Muslim mengenai "pembayaran rasywah (suap) untuk perbuatan Mubah" yang mencakup kondisi sarqufli ini. Nuri Hamedani menganggap riwayat ini shahih dari segi sanad dan dalalah (penunjukan makna).[21]

Sarqufli Tidak Sah: Sarqufli dari Pemilik untuk Menarik Pelanggan dan Perolehan Ketenaran

Sejumlah fukaha Syiah dengan menganggap tidak sahnya hak usaha dan profesi, berkeyakinan bahwa penyewa setelah berakhirnya masa sewa (meskipun telah menyebabkan ramainya toko) tidak berhak mengambil uang tambahan sebagai sarqufli dan jika sewa tidak diperpanjang dan pemilik tidak rela, ia harus mengosongkan tempat tersebut.[22] Menurut Husain Hilli, alasan hukum ini adalah karena pemilik berkuasa atas hartanya dan pengambilan sarqufli dari pemilik bertentangan dengan kekuasaan pemilik atas propertinya.[23]

Syarat dan Hukum Khusus Sarqufli

Para ahli mensyaratkan hal-hal berikut untuk keabsahan sarqufli:

  1. Kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.[24]
  2. Jangka waktu perjanjian sewa yang panjang.[25]
  3. Diketahuinya jumlah sarqufli saat akad perjanjian.[26]
  4. Kedua belah pihak harus baligh dan rasyid.[27]
  5. Adanya 'iwadh (imbalan/pengganti).[28] Berdasarkan hal ini, sebagai imbalan pengambilan hak sarqufli, wewenang pemilik dalam pengosongan dan kenaikan sewa harus dibatasi.[29]

Beberapa Hukum Khusus Sarqufli

Menurut para peneliti, hak sarqufli termasuk hak kepemilikan non-materi yang memaksa pembuat undang-undang di dunia untuk menerima dan menetapkan undang-undang mengenainya.[30] Beberapa hukum yang disebutkan oleh para fukaha mengenai hal ini adalah:

Catatan Kaki

  1. ↑ Jam'i az Muhaqqiqan, Farhang-e Farsi-ye Fiqh (Kamus Fikih Persia), 1387 HS, jld. 4, hlm. 440; Ali Nuri, Kulliyat-e Fiqh-e Eslami (Prinsip-prinsip Umum Fikih Islam), 1383 HS, hlm. 170; Keshavarz, Barrasi-ye Tahlili-ye Qanun-e Jadid-e Ravabit-e Mujir va Mustajir (Kajian Analitis Undang-Undang Baru Hubungan Pemilik dan Penyewa), 1384 HS, hlm. 117; Taheri Sarteshnizi, "Godzari bar Malikeyat-e Amval-e Gheir-e Madi-ye Gheir-e Fekri dar Huquq-e Iran" (Sekilas tentang Kepemilikan Harta Non-Materi Non-Intelektual dalam Hukum Iran), hlm. 167.
  2. ↑ Ali Nuri, Kulliyat-e Fiqh-e Eslami (Prinsip-prinsip Umum Fikih Islam), 1383 HS, hlm. 170; Keshavarz, Barrasi-ye Tahlili-ye Qanun-e Jadid-e Ravabit-e Mujir va Mustajir (Kajian Analitis Undang-Undang Baru Hubungan Pemilik dan Penyewa), 1384 HS, hlm. 117.
  3. ↑ Keshavarz, Barrasi-ye Tahlili-ye Qanun-e Jadid-e Ravabit-e Mujir va Mustajir (Kajian Analitis Undang-Undang Baru Hubungan Pemilik dan Penyewa), 1384 HS, hlm. 117; Bigdeli, "Naqdi bar Sarqufli va Haq-e Kasb va Pisheh va Tejarat dar Qanun-e Ravabit-e Mujir va Mustajir Sal-e 1376" (Kritik atas Sarqufli dan Hak Usaha dan Profesi serta Perdagangan dalam Undang-Undang Hubungan Pemilik dan Penyewa Tahun 1376), hlm. 56-57; Shiri, "Sarqufli Tahlil-e Mahiyat va Ahkam-e An dar Fiqh-e Emamiyeh va Nezam-e Huquqi-ye Iran" (Sarqufli: Analisis Hakikat dan Hukumnya dalam Fikih Imamiyah dan Sistem Hukum Iran), hlm. 104; Lihat: Hilli, Buhuts Fiqhiyyah, Muassasah Al-Manar, hlm. 147; Malekzadeh, "Sarqufli Haq-e Kasb va Pisheh ba Ruikardi be Didgah-e Emam Khomeini" (Sarqufli Hak Usaha dan Profesi dengan Pendekatan Pandangan Imam Khomeini), hlm. 141-142.
  4. ↑ Jafari Langroudi, Mabsut dar Terminology-ye Huquq (Mabsut dalam Terminologi Hukum), Ganj-e Danesh, jld. 3, hlm. 1707; Bigdeli, "Naqdi bar Sarqufli va Haq-e Kasb va Pisheh va Tejarat dar Qanun-e Ravabit-e Mujir va Mustajir Sal-e 1376" (Kritik atas Sarqufli dan Hak Usaha dan Profesi serta Perdagangan dalam Undang-Undang Hubungan Pemilik dan Penyewa Tahun 1376), hlm. 56-57; Shiri, "Sarqufli Tahlil-e Mahiyat va Ahkam-e An dar Fiqh-e Emamiyeh va Nezam-e Huquqi-ye Iran" (Sarqufli: Analisis Hakikat dan Hukumnya dalam Fikih Imamiyah dan Sistem Hukum Iran), hlm. 107-109.
  5. ↑ Abdipour Fard, "Ruikardi Tahlili be Mahiyat-e Haq-e Kasb ya Pisheh ya Tejarat va Haq-e Sarqufli" (Pendekatan Analitis terhadap Hakikat Hak Usaha atau Profesi atau Perdagangan dan Hak Sarqufli), hlm. 106-111.
  6. ↑ Abdipour Fard, "Ruikardi Tahlili be Mahiyat-e Haq-e Kasb ya Pisheh ya Tejarat va Haq-e Sarqufli" (Pendekatan Analitis terhadap Hakikat Hak Usaha atau Profesi atau Perdagangan dan Hak Sarqufli), hlm. 106-111.
  7. ↑ Abbasi Dakani, "Barrasi va Moghayese-ye Haq-e Sarqufli ba Haq-e Kasb ya Pisheh ya Tejarat" (Kajian dan Perbandingan Hak Sarqufli dengan Hak Usaha atau Profesi atau Perdagangan), hlm. 86.
  8. ↑ Makarem Shirazi, "Hudud-e Ekhtiyarat-e Malek dar Sarqufli" (Batas Kewenangan Pemilik dalam Sarqufli), Situs Resmi Kantor Ayatullah Makarem Shirazi.
  9. ↑ Musavi Bojnourdi, "Sarqufli", hlm. 34; Motahhari, Moqaddameh-i bar Eqtesad-e Tatbiqi (Pengantar Ekonomi Komparatif), 1401 HS, hlm. 118-119.
  10. ↑ Musavi Bojnourdi, "Sarqufli", hlm. 33; Shiri, "Sarqufli Tahlil-e Mahiyat va Ahkam-e An dar Fiqh-e Emamiyeh va Nezam-e Huquqi-ye Iran" (Sarqufli: Analisis Hakikat dan Hukumnya dalam Fikih Imamiyah dan Sistem Hukum Iran), hlm. 107.
  11. ↑ Taheri Sarteshnizi, "Godzari bar Malikeyat-e Amval-e Gheir-e Madi-ye Gheir-e Fekri dar Huquq-e Iran" (Sekilas tentang Kepemilikan Harta Non-Materi Non-Intelektual dalam Hukum Iran), hlm. 160.
  12. ↑ Heshmati, "Barrasi-ye Mafhum-e Sarqufli dar Fiqh-e Emamiyeh, Huquq-e Mauzhu'e va Orf-e Tejari" (Kajian Konsep Sarqufli dalam Fikih Imamiyah, Hukum Positif, dan Adat Dagang), hlm. 35; Rostami dan Afsari, "Barrasi-ye Tatbiqi-ye Mahiyat va Hukm-e Sarqufli dar Qanun-e Madani-ye Iran va Fiqh-e Ahl-e Sonnat" (Kajian Komparatif Hakikat dan Hukum Sarqufli dalam Hukum Perdata Iran dan Fikih Ahlusunah), hlm. 207.
  13. ↑ "Qanun-e Ravabit-e Mujir va Mustajir" (Undang-Undang Hubungan Pemilik dan Penyewa), Situs Pusat Riset Parlemen Islam; Sa'i, "Sarqufli va Moghayese-ye An dar Qavanin-e Jadid va Qadim" (Sarqufli dan Perbandingannya dalam Hukum Baru dan Lama).
  14. ↑ Lihat: Shiri, "Sarqufli Tahlil-e Mahiyat va Ahkam-e An dar Fiqh-e Emamiyeh va Nezam-e Huquqi-ye Iran" (Sarqufli: Analisis Hakikat dan Hukumnya dalam Fikih Imamiyah dan Sistem Hukum Iran), hlm. 105-107; Musavi Bojnourdi, "Sarqufli", hlm. 33.
  15. ↑ Tabrizi, Towzih al-Masail (Penjelasan Masalah), 1382 HS, hlm. 441; Makarem Shirazi, "Hudud-e Ekhtiyarat-e Malek dar Sarqufli" (Batas Kewenangan Pemilik dalam Sarqufli), Situs Kantor Ayatullah Makarem Shirazi; Hilli, Buhuts Fiqhiyyah, Muassasah Al-Manar, hlm. 151-154.
  16. ↑ Hilli, Buhuts Fiqhiyyah, Muassasah Al-Manar, hlm. 151-154.
  17. ↑ Makarem Shirazi, "Hudud-e Ekhtiyarat-e Malek dar Sarqufli" (Batas Kewenangan Pemilik dalam Sarqufli), Situs Kantor Ayatullah Makarem Shirazi.
  18. ↑ Tabrizi, Towzih al-Masail (Penjelasan Masalah), 1382 HS, hlm. 441.
  19. ↑ Khomeini, Towzih al-Masail (Penjelasan Masalah), 1378 HS, hlm. 429; Alawi Gorgani, Towzih al-Masail (Penjelasan Masalah), 1387 HS, hlm. 490.
  20. ↑ Hilli, Buhuts Fiqhiyyah, Muassasah Al-Manar, hlm. 150-151.
  21. ↑ Nuri Hamedani, "Sarqufli", hlm. 55-57.
  22. ↑ Douzdouzani, Risalah Towzih al-Masail (Risalah Penjelasan Masalah), 1394 HS, hlm. 532; Khomeini, Risalah Towzih al-Masail (Risalah Penjelasan Masalah), 1378 HS, hlm. 428; Sistani, "Sarqufli", Situs Resmi Kantor Sistani; Wahid Khurasani, Risalah Towzih al-Masail (Risalah Penjelasan Masalah), 1391 HS, hlm. 569; Alawi Gorgani, Towzih al-Masail (Penjelasan Masalah), 1387 HS, hlm. 490; Makarem Shirazi, "Hukm-e Mutalebe-ye Haq-e Kasb va Pisheh" (Hukum Menuntut Hak Usaha dan Profesi), Situs Kantor Ayatullah Makarem Shirazi.
  23. ↑ Hilli, Buhuts Fiqhiyyah, Muassasah Al-Manar, hlm. 150-151.
  24. ↑ Bariklo, "Tahlil-e Fiqhi Huquqi-ye Sarqufli dar Qanun-e Mujir va Mustajir Mosavvab-e Sal-e 1376 HS" (Analisis Fikih Hukum Sarqufli dalam Undang-Undang Pemilik dan Penyewa Tahun 1376 HS), hlm. 199-202; Makarem Shirazi, "Sarqufli Che Sharayeti Darad?" (Apa Syarat Sarqufli?), Situs Kantor Ayatullah Makarem Shirazi.
  25. ↑ Khomeini, Tahrir al-Wasilah, 1379 HS, hlm. 982; Bariklo, "Tahlil-e Fiqhi Huquqi-ye Sarqufli dar Qanun-e Mujir va Mustajir Mosavvab-e Sal-e 1376 HS" (Analisis Fikih Hukum Sarqufli dalam Undang-Undang Pemilik dan Penyewa Tahun 1376 HS), hlm. 199-202.
  26. ↑ Makarem Shirazi, "Sarqufli Che Sharayeti Darad?" (Apa Syarat Sarqufli?), Situs Kantor Ayatullah Makarem Shirazi.
  27. ↑ Makarem Shirazi, "Sarqufli Che Sharayeti Darad?" (Apa Syarat Sarqufli?), Situs Kantor Ayatullah Makarem Shirazi.
  28. ↑ Bariklo, "Tahlil-e Fiqhi Huquqi-ye Sarqufli dar Qanun-e Mujir va Mustajir Mosavvab-e Sal-e 1376 HS" (Analisis Fikih Hukum Sarqufli dalam Undang-Undang Pemilik dan Penyewa Tahun 1376 HS), hlm. 199-202.
  29. ↑ Bariklo, "Tahlil-e Fiqhi Huquqi-ye Sarqufli dar Qanun-e Mujir va Mustajir Mosavvab-e Sal-e 1376 HS" (Analisis Fikih Hukum Sarqufli dalam Undang-Undang Pemilik dan Penyewa Tahun 1376 HS), hlm. 207-208.
  30. ↑ Seifi Zeinab, "Sarqufli dar Huquq-e Iran" (Sarqufli dalam Hukum Iran), hlm. 197-198.
  31. ↑ Sa'di, "Dars-e Kharej-e Fiqh-e Ostad Hoseinali Sa'di" (Pelajaran Bahtsul Kharij Fikih Ustaz Husain Ali Sa'di), Situs Madrasah Feqahat.
  32. ↑ Abdipour Fard, "Ruikardi Tahlili be Mahiyat-e Haq-e Kasb ya Pisheh ya Tejarat va Haq-e Sarqufli" (Pendekatan Analitis terhadap Hakikat Hak Usaha atau Profesi atau Perdagangan dan Hak Sarqufli), hlm. 101.
  33. ↑ Khomeini, Risalah Towzih al-Masail (Risalah Penjelasan Masalah), 1378 HS, hlm. 429.

Daftar Pustaka

Diperoleh dari "https://id.wikishia.net/w/index.php?title=Konsep:Sarqifli&oldid=104384"