Baiat: Perbedaan antara revisi

Dengan demikian, banyak sekali para peneliti mengartikan makna terminologi baiat dalam teks dan referensi-referensi Islam dengan peletakan tangan kanan di atas tangan kanan seseorang sebagai bukti penerimaan ketaatan atau kepemimpinannya. <ref>Syahristani, ''Madkhal ila ‘Ilm al-Fiqh'', hlm. 155. </ref> Lambat laun, dengan adanya perubahan dan keragaman dalam variasi lahiriah baiat, kata baiat selain digeneralkan pada perbuatan di atas yang menunjukkan janji dan komitmen dimana kinerja ini merupakan kiasan dan bukti dan dalam makna yang kedua juga marak dan populer.

Makna baiat yang umum dipakai dalam [[Alquran]], [[Sunah]], sejarah, teologi, [[fikih]] politik Islam adalah akad dan janji dimana seorang yang berbaiat melakukan baiat kepada seorang imam, pemimpin atau seorang lainnya dalam masalah khusus atau masalah yang lebih umum untuk mentaati dan mengikutinya, ia komitmen dan setia dengan isi janjinya. <ref>Makarim, ''Anwar al-Faqahah'', kitab al-Bai’, jld. 1, hlm. 517. </ref>

====Baiat ‘Aqabah Pertama dan Kedua====

Dua baiat penting lainnya yang terjadi di Mekah, adalah baiat 'Aqabah pertama pada tahun 12 kenabian dan [[Baiat 'Aqabah]] kedua pada tahun 13 kenabian, dimana kedua-duanya terjadi pada musim haji di tempat 'Aqabah (sebuah tempat di pertengahan jalan Mekah dan Mina). Dua baiat ini, khususnya baiat kedua, merupakan basis hijrahnya Nabi menuju kota Madinah. <ref>Qasimi, ''Nidzam al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami'', jld. 1, hlm. 253-257. </ref>  

Menurut pendapat Syahidi<ref>Syahidi, ''Baiat wa Ceguneghi-e on dar Tarikhe Islam'', hlm. 125. </ref>, tradisi baiat di seluruh pemerintahan yang memiliki klaim khilafah [[Islam]], termasuk [[Khawarij]], Fatimiyah, Umawiyah Andalusia dan bahkan Utsmaniyah sangatlah marak dan di Iran sampai beberapa waktu sangatlah marak, dimana di situ dikukuhkan pemerintahan-pemerintahan yang mengikuti khilafah Islamiyah; dan nampaknya ikut sirna dengan lengsernya kekhilafahan Abbasiah. Selain pemerintahan, tradisi baiat di tengah-tengah para penentang khalifah juga ada, seperti baiat penduduk Irak dengan Abdullah bin Zubair<ref>Mas’udi, ''Muruj al-Dzahab'', jld. 3, hlm. 83. </ref> ; baiat para pengikut [[Zaid bin Ali bin Husain as]] dengannya<ref>Ibn Jurair, Tarikh Thabari, jld. 7, hlm. 167, 171. </ref> ; baiat sekelompok masyarakat dengan [[Muhammad bin Abdullah Nafsu Zakiyah]] di akhir-akhir kekhilafahan Bani Umayyah dan juga pada masa al-Manshur<ref>Mas’udi, Muruj al-Dzahab, jld. 3, hlm. 294, 306. </ref> ; pengambilan baiat Abu Muslim kepada penduduk Khurasan untuk Ibrahim Imam. <ref>Ibn Jurair, ''Tarikh Thabari'', jld. 7, hlm. 379 - 380. </ref>

Nampaknya dengan berdasarkan pada analisis ini, banyak sekali para peneliti menganggap makna baiat dengan janji ketaatan atau pencurahan ketaatan <ref>Syahristani, Madkhal ila 'Ilm al-Fiqh, hlm. 155. </ref><ref>Ma’rifah, Wilayat Faqih, hlm. 82. </ref> dan sebagian yang lain berpendapat bahwa baiat adalah akad yang tidak bisa diganti (ghair muawwadh) dan menyerupai akad hibah atau pemberian<ref>Abdul Majid, al-Bai’ah 'inda Mufakkiri Ahlussunnah wa al-‘Aqd al-Ijtima’i, hlm. 22. </ref> dan bahkan sebagian yang lain mengelompokkannya dalam kategori îqo' (sebuah akad yang hanya dilakukan sepihak saja). <ref>Makarim, Anwar al-Faqahah, kitab al-Bai’, jld. 1, hlm. 517. </ref> Sebagian para penulis juga menganggap baiat mengandung sebuah komitmen sebelah pihak, bukan penjanjian. <ref>Qasimi, Nizham al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami, jld. 1, hlm. 276. </ref>

Termasuk syarat-syarat yang diafirmasi dalam referensi-referensi fikih adalah adanya ikhtiyar dan tidak ada pemaksaan dari setiap satu dari kedua belah pihak. <ref>Abdul Majid, al-Bai'ah 'inda Mufakkiri Ahlussunnah wa al-‘Aqd al-Ijtima'i, hlm. 133-138. </ref><ref>Ashifi, Wilayah al-Amr, hlm. 86. </ref>

Subjek akad baiat merupakan masalah utama yang menjadi perselisihan di kalangan kelompok [[Syiah]] dan [[Ahlusunah]]. Dimana setelah dalam [[Peristiwa Saqifah untuk pertama kalinya pelaksanaan baiat berlangsung pada subyek yang signifikan khilafah dan kepemimpinan umat, yang mana pada masa-masa berikutnya, para teolog Ahlusunah bangkit dalam rangka menjelaskan dasar-dasar teologi bersandar pada fenomena tersebut. Karenanya, dalam referensi-referensi teologi mereka dipaparkan keyakinan bahwa imamah dapat diperoleh dengan ikhtiyar dan pilihan masyarakat lewat baiat atau bahkan baiat dapat berlaku hanya sebagai jalan perealisasi kepemimpinan untuk satu orang. <ref>Baqilani, al-Tamhid fi al-Rad ala al-Mulhidah al-Mu’aththalah wa al-Rafidhah wa al-Khawarij wa al-Mu'tazilah, hlm. 178. </ref>  Setelah itu, para penulis fikih politik Ahlusunah seperti Mawardi, Abu Ya'la al-Farra', dengan mengkategorikan imamah sebagai salah satu [[furu'uddin]], sebagai ganti dari ushul<ref>Ja'far Subhani, al-Ilahiyyat ala Huda al-Kitab wa al-Sunnah wa al-‘Aql, jld. 4, hlm. 912. </ref> , dalam karya-karyanya, syarat-syarat dan pengaruh hak-hak baiat dibahas berdasarkan perspektif teologi tersebut. <ref>Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 7 ke atas. </ref>  

Kebanyakan para fakih dan penulis kontemporer Ahlusunah berupaya dengan menganalisis baiat sebagai sebuah akad dengan kekomitmenan kedua belah pihak (perjanjian) dan menerapkannya dengan akad dan wakil, juga menganggapnya setara dengan konsep "Kontrak sosial" karya Rousseau, yang menjadi dasar-dasar hak-hak politik dalam sistem demokrasi dan pengemukakannya serupa dengan proses pemilu dan pemungutan suara. <ref>Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi, jld. 6, hlm. 684. </ref><ref>Inayah, Andisyeh Siyasi dar Islame Mu’asher, hlm. 232-233. </ref>  

Dengan demikian, baiat mayoritas masyarakat dengan sang penguasa akan menjadi suatu keharusan bagi kelompok minoritas. <ref>Qasimi, Nidzam al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami, jld. 1, hlm. 276. </ref>  Nampaknya, Syaikh Muhammad Abduh adalah orang yang pertama kali memaparkan konsep ini dalam fikih Ahlusunah. <ref>Inayah, Andisyeh Siyasi dar Islame Mu’asher, hlm. 236. </ref> Meski di tengah-tengah kalangan Ahlusunah sendiri konsep ini juga memiliki para pengkritik.

Demikian juga, menurut para cendekiawan Syiah, esensi baiat di era Rasulullah saw dengan mempertimbangkan makna etimologinya dan juga dengan melihat kewajiban mentaati Rasulullah saw, dengan argumentasi rasional dan tekstual, bukanlah sebuah ketentuan, akan tetapi semata-mata aspek penegasan dan dalam rangka afirmasi praktis iman kepada beliau serta komitmen terhadap kelaziman-kelaziman iman, dan menurut ungkapan sebagian orang dilakukan untuk "menciptakan motivasi baru untuk kemenangan dan ketaatan kepada Nabi". Dengan demikian, pokok legalitas dan ketetapan maqom wilayah Rasulullah saw dan bahkan kelaziman mengikuti beliau tidak bertopang pada baiat. <ref>Muntazeri, Dirasat, jld. 1, hlm. 526. </ref><ref>Makarim, Anwar al-Faqahat, kitab al-Bai’, jld. 1, hlm. 518-519. </ref> Sebagaimana aspek afirmasi baiat ini sangat terlihat mencolok sekali terkait baiat-baiat yang dilakukan dengan para khalifah, khususnya kekhilafahan yang ditetapkan dengan himbauan atau penentuan oleh sang khalifah sebelumnya, seperti kekhilafahan [[Umar bin Khattab]] dan [[Utsman bin Affan]]. <ref>Ja'far Subhani, Mafahim al-Quran fi Ma’alim al-Hukumah al-Islamiyyah, hlm. 263. </ref><ref>Kazem Haeri, Wilayah al-Amr fi 'Ashr al-Ghaibah, hlm. 209. </ref> Pendapat Ahlusunah ini diambil dari tradisi baiat dengan para ketua kabilah di Arab sebelum Islam dan atau bersandar pada klaim pemilihan semua atau sebagian para pengganti Rasulullah saw dengan cara baiat; sementara tidak satupun dari dua hal tersebut dapat dijadikan sandaran.

Sanggahan-sanggahan lain para cendekiawan Imamiah terkait adanya pemaksaan atau sedikit pemaksaan dalam beberapa baiat masyarakat dengan para khalifah bersandar pada realita-realita sejarah, dimana bahkan sebagian ulama Ahlusunah sendiri juga menerimanya. <ref>Khatib, al-Khilafah wa al-Imamah, hlm. 409-412. </ref>  Dengan argumentasi hadis dan banyak sejarah, pasca [[Peristiwa Saqifah]], [[Imam Ali as]], [[Bani Hasyim]] dan sejumlah pemuka sahabat tidak berbaiat dengan [[Abu Bakar]] dan mereka berbaiat beberapa waktu kemudian, itupun dilakukan dengan pemaksaan. <ref>Alamul Huda, al-Syafi fi al-Imamah, jld. 2, hlm. 12, 151. </ref><ref>Mas’udi, Muruj al-Dzahab, jld. 2, hlm. 307-309. </ref>

Sebagian penulis [[Ahlusunah]]<ref>Katib, Tathawwur al-Fikri al-Siasi al-Syi’i, hlm. 14-15. </ref> dengan bersandar pada sebagian khotbah dan surat-surat ''[[Nahjul Balaghah]]''<ref>Termasuk khotbah 8, 137, 172, 218 dan surat 1, 6, 7, 54. </ref> yang mana di situ berbicara tentang kelaziman baiat masyarakat, bahkan terhadap mereka yang tidak berbaiat, mengklaim bahwa beliau dan juga Imam Hasan as menerima penetapan [[imamah]] dengan baiat. <ref>Qasimi, Nidzam al-Hukmi fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami, jld. 1, hlm. 265. </ref>  

Meski mayoritas para fakih Imamiyah kontemporer mengklaim baiat pada masa kehadiran [[para Imam Maksum]] sifatnya hanya afirmasi, namun sebagian dari mereka dalam menganalisa mekanisme fungsi Wilayatul Fakih di era [[Kegaiban|kegaiban imam maksum]], mengklaimkan baiat lebih memiliki peran dari sekedar afirmasi, yakni sebuah aspek ketentuan. Namun sebagian para fakih tidak membedakan antara baiat pada masa kehadiran seorang Maksum atau pada masa kegaibannya. <ref>Makarim, Anwar al-Faqahah, kitab al-Bai’, jld. 1, hlm. 519. </ref>  

Selain itu, sebagian para fakih kontemporer berkeyakinan tercapainya sejenis wilayah dan legalitas masyarakat dengan baiat di era ghaibah. Sekelompok dari mereka<ref>Muntazeri, Dirasat, jld. 1, hlm. 575-576. </ref> menganggap baiat sebagai akad wikalah lazim, yang subjeknya adalah pengukuhan wilayah dan pemberian wewenang. Dengan berdasarkan hal ini, berpengaruh pada pemilihan dan baiat mayoritas, dan bahkan terhadap minoritas yang tidak berbaiat dan wajib dijalankan. Penjelasan baiat sebagai akad wikalah dan juga kelaziman akad semacam ini menjadi ajang perdebatan dan kritikan. <ref>Makarim, Anwar al-Faqahah, kitab al-Bai’, jld. 1, hlm. 517-518. </ref>

*Ahmad bin Muhammad Fayumi, al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir lil Rafi’i, Beirut, Bi Ta.

*Ahmad Fuad Abdul Jawad Abdul Majid, al-Baiah ‘inda Mufakkiri Ahlissunnah wa al-Aqd al-Ijtima’i fi al-Fikr al-Siasi al-Hadis, Dirasah Muqaranah fi al-falsafah al-Siyasiyah, Kairo, 1998.  

*Ahmad Katib, Tathawwur al-Fikri al-Syi’i, London, 1997.

*Ali bin Husein Mas’udi, Muruj al-Dzahab wa Ma’adin al-Jauhar, cet. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Mesir, 1384-1385/1964-1965.

*Fadhl bin Hasan Thabarsi, Jawami’ al-Jami’ fi Tafsir al-Quran al-Majid, Tabriz, 1379.

*Fadhl bin Hasan Thabarsi, Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran, cet. Hasyim Rasuli Mahallati dan Fadhlullah Yazdi Thabathabai, Beirut, 1408/1988.

*Hamid Inayah, Andisyeh Siasi dar Islame Mu’asher, terj. Bahauddin Khorramshani, Tehran 1362 S.

*Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, al-Juz al-Awwal min Kitab al-‘Ibar wa Diwan al-Mubtada wa al-Khabar, Beirut, 1391/1971.

*Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Qom 1363 S.

*Ja’far Subhani, al-Ilahiyyat ‘ala Hadyi al-Kitab wa al-Sunanh wa al-‘Aql, karya Hassan Muhammad Makki al-Amili, jld. 4, Qom, 1412.

*Ja’far Subhani, Mafahim al-Quran fi Ma’alim al-Hukumah al-Islamiyyah, qom, 1364 S.

*Ja’far Syahidi, Baiat wa Ceguneghiy-e on dar Tarikhe Islam, Kaihan Andisyeh, no. 26, Mehr dan Aban, 1368.

*Khalil bin Ahmad Farahidi, Kitab al-‘Ain, cet. Mahdi Makhzumi dan Ibrahim Samerrai, Qom, 1405.

*Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, Beirut, 1982-1983, cet. Offset Tehran, 1362 S.

*Muhammad Ahmad Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Quran, jld. 9, juz 18, Kairo, 1387/1967, cet. Offset Tehran, 1364 S.

*Muhammad bin al-Tayyib al-Baqilani, al-Tamhid fi al-Rad ‘ala al-Mulhidah al-Mu’aththalah wa al-Rafidhah wa al-Khawarij wa al-Mu’tazilah, cet. Mahmud Muhammad al-Khudhairi dan Muhammad Abdul Hadi Abu Raidah, Kairo, 1366/1967.

*Muhammad bin Ismail Bukhari Ja’fari, Shahih al-Bukhari, Istanbul, 1401/1981.

*Muhammad bin Umar al-Zamakhsyari, al-Kasysyaf ‘an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil, Beirut, Bi Ta.

*Muhammad bin Ya’qub Kulaini, al-Kafi, cet. Ali Akbar Ghaffari, Beirut, 141.

*Muhammad Hadi Ma’rifah, Wilayate Faqih, Qom, 1377 S.

*Nasir Makarim Syirazi, Anwar al-Faqahah, Kitab al-Bai’, juz. 1, Qom, 1411.