Lompat ke isi

Konsep:Amanah Syar'i

Dari wikishia

Templat:Artikel Deskriptif Fikih Amanah Syar'i adalah sebuah istilah fikih untuk harta yang berada di bawah wewenang pemegang amanah tanpa izin pemiliknya dan berdasarkan hukum Syari, serta keberadaannya di tangan orang yang dipercaya (amin) tersebut bukan merupakan bentuk kezaliman dan tidak dilakukan secara paksa (non-udwani). Hal ini berbeda dengan Amanah Maliki seperti Wadiah dan Ijarah (sewa) yang berada di bawah wewenang amin dengan izin pemiliknya. Amanah syar'i bersama dengan amanah maliki merupakan bagian dari jenis-jenis Amanah.

Para fukaha menyebutkan berbagai contoh untuk amanah syar'i; di antaranya harta yang sampai ke tangan seseorang secara tidak sengaja melalui angin atau banjir, atau seseorang yang secara sadar mengambil harta tersebut tanpa izin pemiliknya demi mencegah kerusakan harta; seperti harta temuan atau harta milik orang lain yang diambil kembali dari tangan seorang perampas (ghashib).

Dalam beberapa kasus, amanah maliki dapat berubah menjadi amanah syar'i; seperti saat pemberi amanah atau pemegang amanah meninggal dunia atau menjadi Gila, atau ketika masa sewa telah berakhir namun harta tersebut masih berada di tangan pemegang amanah, yang dalam kondisi ini harta tersebut akan menjadi amanah syar'i hingga waktu penyerahannya kepada pemiliknya.

Sebagian fukaha menganggap pemberian informasi kepada pemilik dan pengembalian harta kepadanya dalam amanah syar'i sebagai kewajiban segera; namun sebagian lainnya menganggap pengembaliannya bergantung pada permintaan pemilik. Menjaga harta hingga waktu penyerahannya kepada pemilik merupakan bagian dari kewajiban amin, dan jika terjadi kelalaian sehingga harta tersebut rusak, maka ia akan menjadi penjamin (dhamin).

Pengenalan

Amanah syar'i adalah sebuah istilah fikih[1] yang berada di hadapan Amanah Maliki.[2] Yang dimaksud dengan amanah syar'i adalah harta yang berada di bawah wewenang seseorang tanpa memerlukan izin pemiliknya dan syariat mengizinkannya.[3] Dalam beberapa kitab hukum civil, konsep ini diingat dengan istilah amanah legal (qanuni)[4] dan mereka meyakini bahwa izin penyimpanan harta dalam amanah legal diberikan kepada amin oleh undang-undang.[5]

Para fukaha Syiah menganggap amanah syar'i berkaitan dengan kondisi di mana penguasaan seseorang atas harta terjadi tanpa kezaliman dan penggunaan kekuatan.[6] Selain itu, penguasaan ini harus tanpa ikhtiar,[7] izin,[8] bahkan tanpa kesadaran[9] pemiliknya. Hal ini berbeda dengan amanah maliki yang melalui jalan seperti Wadiah dan Ijarah serta dengan izin atau kesadaran pemilik berada di bawah wewenang seseorang.[10] Dari amanah maliki juga diistilahkan dengan judul amanah kontraktual.[11]

Contoh-contoh

Untuk amanah syar'i dalam kitab-kitab fikih disebutkan banyak contoh[12] yang beberapa di antaranya sampai ke tangan manusia secara tidak sengaja dan dalam beberapa kasus secara sadar.

  • Berada dalam penguasaan harta akibat bencana alam; seperti harta yang berada di tangan manusia melalui angin dan banjir.[13]
  • Komoditas yang berpindah ke orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya; seperti seorang penjual yang memberikan jumlah komoditas lebih banyak dari yang dibeli kepada pembeli secara tidak sengaja,[14] atau pembeli yang memberikan jumlah uang tambahan kepada penjual.[15]
  • Kondisi di mana terdapat bahaya kehancuran komoditas, yang dalam hal ini amin secara sadar mengambil harta tersebut; seperti harta temuan.[16]
  • Harta orang lain yang diambil kembali dari seorang perampas (ghashib).[17]
  • Harta anak kecil dan orang Gila yang diambil dalam rangka menjaganya dari kehancuran.[18]
  • Penjagaan dan pemeliharaan hewan yang memiliki pemilik jelas; namun berada dalam bahaya kematian.[19]

Hukum Fikih Amanah Syar'i

Amanah syar'i dalam fikih Islam memiliki hukum-hukum yang dalam beberapa kasus berbeda dengan amanah maliki.

Keharusan Melindungi Amanah Syar'i

Amin berkewajiban untuk melindungi harta amanah hingga waktu penyerahannya[20] dan hanya diizinkan menguasainya sebatas untuk menyampaikan harta tersebut kepada pemiliknya.[21] Tentu saja jika di tengah proses ini, harta amanah tersebut hancur tanpa adanya kelalaian, maka tidak ada jaminan (dhamah) atas amin;[22] namun jika terjadi kelalaian -meskipun ia tidak berperan langsung dalam hilangnya atau rusaknya amanah tersebut- maka ia akan menjadi penjamin.[23]

Keharusan Menyampaikan Amanah ke Tangan Pemilik Harta

Amanah syar'i harus sampai ke tangan pemilik aslinya dan jika tidak ada akses kepada pemilik, atau washi dan wakilnya, maka amanah syar'i harus diserahkan kepada hakim.[24] Fukaha Syiah dalam hal ini memiliki dua pandangan mengenai kewajiban amin:

Sekelompok meyakini pengembalian harta dalam amanah syar'i tidaklah wajib, melainkan hanya akses pemilik terhadap amanah yang harus disediakan[25] dan jika pemilik tidak mengetahui keberadaan harta ini, ia harus diberitahu.[26] Imam Khomeini dalam Tahrir al-Wasilah mengemukakan pandangan ini sebagai sebuah kemungkinan dan menganggapnya sebagai kemungkinan yang kuat.[27]

Kelompok lain meyakini seseorang yang menguasai amanah syar'i berkewajiban mengembalikan amanah tersebut kepada pemiliknya. Di antara para fukaha ini terdapat perbedaan pendapat mengenai kesegeraan pengembalian harta kepada pemiliknya; sebagian meyakini, dalam amanah syar'i harta harus segera disampaikan ke tangan pemilik atau wakilnya[28] dan tidak boleh menunggu tuntutan pemilik,[29] meskipun pengembaliannya menyebabkan kesulitan bagi amin[30] dan jika terlambat dalam menolak harta atau mengumumkannya, maka ia akan menjadi perampas (ghashib).[31] Hal ini berbeda dengan amanah malikaneh di mana pengembalian harta bergantung pada tuntutan pemilik.[32] Sebagian fukaha lainnya tidak menerima kesegeraan pengembalian amanah syar'i. [33]

Perubahan Amanah Maliki Menjadi Amanah Syar'i

Terkadang mungkin saja Amanah Maliki berubah menjadi amanah syar'i; seperti saat pemberi amanah atau amin meninggal dunia atau menjadi Gila. Dalam kondisi ini amanah maliki berubah menjadi amanah syar'i dan harus sampai ke tangan pemiliknya atau wali atau washi-nya.[34] Selain itu jika amanah malikaneh berada di tangan seseorang dalam lingkup kontrak seperti gadai dan Ijarah kemudian kontrak tersebut dibatalkan atau berakhir, harta yang dimaksud akan berubah menjadi amanah syar'i hingga sampai ke tangan pemiliknya.[35] Tentu saja sebagian orang menganggap kasus terakhir ini sebagai perselisihan.[36] Sebagian meyakini, pembatalan segala jenis amanah maliki akan menyebabkan perubahannya menjadi amanah syar'i.[37]

Lihat Juga

Catatan Kaki

  1. Taheri, Huquq-e Madani, 1418 H, jld. 4, hlm. 342.
  2. Imam Khomeini, Tahrir al-Wasilah, 1434 H, jld. 1, hlm. 644; Emami, Huquq-e Madani, Qom, jld. 2, hlm. 166-167.
  3. Musawi Khalkhali, Fiqh al-Syiah-Kitab al-Ijarah, 1427 H, hlm. 401; Sabzawari, Muhadzdzab al-Ahkam, 1413 H, jld. 19, hlm. 94; Syirazi, Al-Fiqh, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1417 H, hlm. 199.
  4. Taheri, Huquq-e Madani, 1418 H, jld. 4, hlm. 342; Emami, Huquq-e Madani, Qom, jld. 2, hlm. 166.
  5. Taheri, Huquq-e Madani, 1418 H, jld. 4, hlm. 342; Emami, Huquq-e Madani, Qom, jld. 2, hlm. 166.
  6. Golpayegani, Hidayah al-Ibad, 1413 H, jld. 2, hlm. 23; Imam Khomeini, Tahrir al-Wasilah, 1434 H, jld. 1, hlm. 644; Emami, Huquq-e Madani, Qom, jld. 2, hlm. 167.
  7. Taheri, Huquq-e Madani, 1418 H, jld. 4, hlm. 342.
  8. Tarhini Amili, Al-Zubdah al-Fiqhiyyah, 1427 H, jld. 5, hlm. 287; Emami, Huquq-e Madani, Qom, jld. 2, hlm. 166; Behbahani, Hasyiyah Majma' al-Faidah wa al-Burhan, 1417 H, hlm. 555.
  9. Musawi Khalkhali, Fiqh al-Syiah-Kitab al-Ijarah, 1427 H, hlm. 401.
  10. Imam Khomeini, Tahrir al-Wasilah, 1434 H, jld. 1, hlm. 644; Emami, Huquq-e Madani, Qom, jld. 2, hlm. 166-167.
  11. Taheri, Huquq-e Madani, 1418 H, jld. 4, hlm. 342.
  12. Untuk contoh lihat: Sadr, Ma Wara al-Fiqh, 1420 H, jld. 5, hlm. 23; Syahid Tsani, Masalik al-Afham, 1413 H, jld. 5, hlm. 85-86.
  13. Imam Khomeini, Tahrir al-Wasilah, 1434 H, jld. 1, hlm. 644.
  14. Emami, Huquq-e Madani, Qom, jld. 2, hlm. 167.
  15. Musawi Khalkhali, Fiqh al-Syiah-Kitab al-Ijarah, 1427 H, hlm. 401.
  16. Sabzawari, Muhadzdzab al-Ahkam, 1413 H, jld. 19, hlm. 94; Husaini Amili, Miftah al-Karamah, 1419 H, jld. 17, hlm. 194; Golpayegani, Hidayah al-Ibad, 1413 H, jld. 2, hlm. 23.
  17. Sabzawari, Kifayah al-Ahkam, 1423 H, jld. 1, hlm. 693; Wejdani Fakhr, Al-Jawahir al-Fakhriyyah, 1426 H, jld. 9, hlm. 170.
  18. Husaini Amili, Miftah al-Karamah, 1419 H, jld. 17, hlm. 194; Tarhini Amili, Al-Zubdah al-Fiqhiyyah, 1427 H, jld. 5, hlm. 287.
  19. Musawi Khalkhali, Fiqh al-Syiah-Kitab al-Ijarah, 1427 H, hlm. 402; Imam Khomeini, Tahrir al-Wasilah, 1434 H, jld. 1, hlm. 644.
  20. Bahrani, Al-Hada'iq al-Nadhirah, 1405 H, jld. 21, hlm. 413-414.
  21. Musawi Khalkhali, Fiqh al-Syiah-Kitab al-Ijarah, 1427 H, hlm. 402, 426.
  22. Ma Wara al-Fiqh, jld. 5, hlm. 27; Taheri, Huquq-e Madani, 1418 H, jld. 2, hlm. 269; Hilli, Kanz al-Irfan fi Fiqh al-Qur'an, 1425 H, jld. 2, hlm. 562.
  23. Emami, Huquq-e Madani, Qom, jld. 2, hlm. 168.
  24. Faqihan-e Emami wa Arseh-ha-ye Wilayat-e Faqih, jld. 1, hlm. 77, 388-389; Syahid Tsani, Masalik al-Afham, 1413 H, jld. 5, hlm. 85.
  25. Emami, Huquq-e Madani, Qom, jld. 2, hlm. 167.
  26. Hilli, Kanz al-Irfan fi Fiqh al-Qur'an, 1425 H, jld. 2, hlm. 76.
  27. Imam Khomeini, Tahrir al-Wasilah, 1434 H, jld. 1, hlm. 644.
  28. Bahrani, Al-Hada'iq al-Nadhirah, 1405 H, jld. 21, hlm. 411; Husaini Amili, Miftah al-Karamah, 1419 H, jld. 17, hlm. 194; Musawi Khalkhali, Fiqh al-Syiah-Kitab al-Ijarah, 1427 H, hlm. 426.
  29. Taheri, Huquq-e Madani, 1418 H, jld. 4, hlm. 352; Syirazi, Al-Fiqh, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1417 H, hlm. 199.
  30. Musawi Khalkhali, Fiqh al-Syiah-Kitab al-Ijarah, 1427 H, hlm. 402, 425.
  31. Taheri, Huquq-e Madani, 1418 H, jld. 4, hlm. 352.
  32. Musawi Khalkhali, Fiqh al-Syiah-Kitab al-Ijarah, 1427 H, hlm. 425; Syirazi, Al-Fiqh, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1417 H, hlm. 199.
  33. Husaini Amili, Miftah al-Karamah, 1419 H, jld. 17, hlm. 195.
  34. Fiqh al-Shadiq (as) (li al-Ruhani), jld. 19, hlm. 315.
  35. Golpayegani, Hidayah al-Ibad, 1413 H, jld. 2, hlm. 23.
  36. Jam'i az Pazhuhesygaran, Farhang-e Fiqh Mathabiq ba Madzhab-e Ahlul Bait (as), 1426 H, jld. 1, hlm. 654; Imam Khomeini, Tahrir al-Wasilah, 1434 H, jld. 1, hlm. 644.
  37. Syirazi, Al-Fiqh, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 1417 H, hlm. 199.

Daftar Pustaka

  • Bahrani, Yusuf bin Ahmad. Al-Hada'iq al-Nadhirah fi Ahkam al-Itrah al-Thahirah. Qom, Daftar Entesyarat-e Islami, 1405 H.
  • Behbahani, Muhammad Baqir. Hasyiyah Majma' al-Faidah wa al-Burhan. Qom, Muassasah al-Allamah al-Mujaddid al-Wahid al-Behbahani, 1417 H.
  • Emami, Sayid Hasan. Huquq-e Madani. Qom, Penerbit Islamiyah, tanpa tahun.
  • Golpayegani, Sayid Muhammad Reza. Hidayah al-Ibad. Qom, Dar al-Qur'an al-Karim, 1413 H.
  • Hilli, Miqdad bin Abdullah. Kanz al-Irfan fi Fiqh al-Qur'an. Qom, Penerbit Murtadhawi, 1425 H.
  • Husaini Amili, Sayid Javad. Miftah al-Karamah fi Syarh Qawa'id al-Allamah. Qom, Daftar Entesyarat-e Islami, 1419 H.
  • Imam Khomeini, Sayid Ruhullah. Tahrir al-Wasilah. Qom, Muassasah Nasyr Atsar-e Imam Khomeini, 1434 H.
  • Muassasah Dairat al-Ma'arif Fiqh Islami. Farhang-e Fiqh Mathabiq ba Madzhab-e Ahlul Bait (as). Di bawah pengawasan: Sayid Mahmoud Hashemi Shahroudi. Qom, Muassasah Dairat al-Ma'arif Fiqh Islami, 1426 H.
  • Musawi Khalkhali, Sayid Muhammad Mahdi. Fiqh al-Syiah-Kitab al-Ijarah. Teheran, Markaz Farhangi Entesyarat-e Monir, 1427 H.
  • Qasemi, Muhammad Ali. Faqihan-e Emami wa Arseh-ha-ye Wilayat-e Faqih. Masyhad, Penerbit Universitas Ilmu Islam Razavi, 1426 H.
  • Ruhani, Sayid Shadiq. Fiqh al-Shadiq (as). Qom, Dar al-Kitab, 1412 H.
  • Sabzawari, Muhammad Baqir bin Muhammad Mu'min. Kifayah al-Ahkam. Qom, Daftar Entesyarat-e Islami, 1423 H.
  • Sabzawari, Sayid Abdula'la. Muhadzdzab al-Ahkam. Qom, Muassasah al-Manar, cetakan keempat, 1413 H.
  • Sadr, Sayid Muhammad. Ma Wara al-Fiqh. Beirut, Dar al-Adhwa' li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1420 H.
  • Syahid Tsani, Zainuddin bin Ali Amili. Masalik al-Afham ila Tanqih Syara'i' al-Islam. Qom, Muassasah al-Ma'arif al-Islamiyah, 1413 H.
  • Syirazi, Sayid Muhammad. Al-Fiqh, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Beirut, Muassasah Imam Ridha (as), 1413 H.
  • Taheri, Habibullah. Huquq-e Madani. Qom, Daftar Entesyarat-e Islami, cetakan kedua, 1418 H.
  • Tarhini Amili, Sayid Muhammad Husain. Al-Zubdah al-Fiqhiyyah fi Syarh al-Raudhah al-Bahiyyah. Qom, Dar al-Fiqh li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, cetakan keempat, 1427 H.
  • Wejdani Fakhr, Qudratullah. Al-Jawahir al-Fakhriyyah fi Syarh al-Raudhah al-Bahiyyah. Qom, Penerbit Sama' Qalam, cetakan kedua, 1426 H.