Nikah Misyar: Perbedaan antara revisi

Nikah misyar dikatakan sebagai suatu jenis pernikahan yang memiliki syarat-syarat tertentu berdasarkan pandangan Ahlusunah yang harus dipatuhi dan diperhatikan, seperti pembacaan akad nikah, kehadiran saksi dan mahar, dan lain-lain, dan pihak perempuan melepaskan hak atas nafkah dan hidup bersama atas kerelaannya sendiri [1] menurut Yusuf Qardhawi, mufti Ahlusunah, nikah misyar biasanya bukanlah pernikahan pertama bagi seorang pria, dan biasanya juga ia telah memiliki istri daim/permanen yang menyediakan tempat tinggal dan nafkah bagi istrinya.   [2]

Dalam pernikahan ini, suami dapat mendatangi perempuan kapan pun dia mau, dan perempuan bebas dalam urusan pribadinya tanpa terikat seperti aturan nikah permanen. [5] Kata ''misyâr'' tidak ada dalam kamus bahasa mana pun, dan maknanya dalam bahasa umum sehari hari adalah sesuatu yang cepat lewat dan mudah.[6]

Bedanya nikah misyar dengan nikah mut'ah adalah adanya jangka waktu pernikahan, dimana dalam perkawinan mut'ah jangka waktu harus ditentukan, tetapi dalam pernikahan misyar memiliki sifat seperti nikah daim/ permanen (tanpa adanya jangka waktu). Selain itu, jumlah pernikahan secara misyar sama dengan nikah daim yakni hanya boleh dengan empat orang perempuan saja, tidak boleh lebih, berbeda halnya dengan nikah mut’ah yang tidak disyaratkan penetapan batas nikah. Perbedaan lainnya adalah perpisahan pasangan dalam misyar terjadi melalui talak/perceraian, khulu’, atau faskh; Namun pernikahan mut'ah itu berakhir apabila jangka waktunya telah habis atau sisa jangka waktu itu dihibahkan. [9] Selain itu, pelaksanaan akad nikah memerlukan kehadiran dua orang saksi, sedangkan akad nikah mut'ah tidak mempunyai syarat demikian.[10]  

Disebut-sebut nikah misyar merupakan salah satu persoalan fikih baru yang pertama kali muncul di wilayah Tamim Arab Saudi. Fahad Al-Ghanim dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan istilah nikah misyar. [11] Pada tahun 1990-an, setelah diberlakukannya nikah misyar di Arab Saudi, bentuk pernikahan seperti ini lambat laun menyebar ke negara-negara Arab di Teluk Persia, seperti Kuwait, Qatar, Bahrain, dan UEA, dan mungkin negara-negara lain juga telah mengadopsinya. [12] Beberapa ulama Sunni telah mencoba menghubungkan nikah Misyar dengan contoh-contoh pernikahan yang sah dalam yurisprudensi dan fikih mereka. [13]  

Para peneliti Syiah berpendapat bahwa penolakan fikih Sunni terhadap nikah mut'ah, karena alasan akan menghadapi segala konsekwensi dan syarat-syaratnya telah menimbulkan reaksi mereka untuk membenarkan  nikah misyar.[15] Beberapa fukaha Syiah mengkritik ulama Sunni mengenai masalah ini dan menuduh mereka telah melakukan dualitas atau standar ganda dalam penilaian sebuah hukum. Menurut mereka, dengan melihat persamaan antara nikah mut’ah dan misyar serta kesamaan alasan diberlakukan keduanya, mengapa para mufti Ahlusunah menganggap nikah mut’ah tidak sah dan haram, sedangkan sebaliknya nikah misyar dibolehkan.[16]

1. Syarat menuntut hak-hak seperti nafkah, tidur bersama, perumahan dan warisan dari pihak perempuan tidak boleh dicantumkan dalam teks akad nikah; Sebaliknya, perempuan harus berkomitmen secara moral untuk tidak menuntut hal-hal tersebut.  

Di kalangan mufti Sunni, ada tiga pendapat mengenai fatwa nikah misyar: ada yang menganggapnya boleh dan ada yang menganggapnya haram, dan ada pula yang tidak mempunyai fatwa atau ''tawaqquf'' (abstain) mengenai putusannya. Ulama yang memfatwakan pembolehan meyakini bahwa  nikah misyar memiliki syarat-syarat dan rukun pernikahan permanen serta didasari adanya kemaslahatan secara umum [22] Menurut Makarem Shirazi, banyak fukaha Sunni seperti Binbaz, seorang mufti Arab Saudi, Qardhawi dan Nashr Farîd Wâsil dari mufti Mesir menganggap pernikahan jenis ini diperbolehkan; Namun Jad al-Haq, mantan syeikh Al-Azhar, menentangnya. [23] Abdullah Munî’, anggota Dewan Ulama Besar Arab Saudi [24] dan Dar al-Ifta Mesir, yang berafiliasi dengan Al-Azhar, juga menganggap nikah misyar adalah sahih. [25]